Pendidikan: Isu Kelas Dua?

Home / Artikel / Pendidikan: Isu Kelas Dua?

pendidikan-di-sekolah

Oleh: Iman Sumarlan, S.IP, M.HI
Direktur Pendidikan untuk Indonesia

Pendidikan merupakan isu prioritas untuk diselesaikan. Negara maju selalu serius menempatkan masalah pendidikan pada kelas pertama. Siapapun yang ingin menjadi negara kuat dan maju (strong and leading state) dalam pelbagai aspek, dimulai dari pendidikan. Selaras dengan pernyataan mantan mendikbud Dr. Anies Baswedan (2014) yang menyatakan bahwa “perubahan dimulai dari dunia pendidikan”. Tahun ajaran baru kali ini menjadi momentum tepat untuk menggelorakan kembali gerakan pembangunan bangsa melalui jalur pendidikan sebagai investasi jangka panjang menghadapi era persaingan bebas. Ditandai dengan era MEA yang sudah berjalan satu tahun, banyak sekali tantangan yang harus di respon oleh dunia pendidikan. Penulis melihat terdapat tiga persoalan utama dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Pertama, pendidikan hendaklah mengedepankan prinsip adil (education for all atau pendidikan untuk semua). Kedua, pendidikan berorientasi kualitas. Ketiga, pendidikan terjangkau dalam pembiayaan untuk masyarakat. Ketiga aspek pendidikan tersebut menjadi trilogi pendidikan yang saling berkaitan. Antara pendidikan adil, berkualitas dan terjangkau merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.

Pendidikan Adil

Nampaknya perlu juga diingatkan bunyi UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa : a) Ayat 1 : setiap warga negara berhak mendapat pendidikan b) Ayat 2 : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya c) Ayat 3 : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. d) Ayat 4 : negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. e) Ayat 5 : pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Konstitusi kita tidak kurang kurang mengamanatkan supaya siapapun dapat mengakses pendidikan tanpa kecuali. Masalahnya ada pada implementasi dari pasal-pasal indah yang tercantum dalam konstitusi. Pada taraf pelaksanaan masih terdapat dua kendala untuk mewujudkan pendidikan adil dengan prinsip education for all. Pertama, minimnya kehendak baik (good will) dari para pemangku kepentingan pendidikan, terutama pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Kedua, masyarakat luas sebagai pihak yang dilayani. Tanpa bermaksud menjadikan keduanya berhadap-hadapan (vis a vis) secara destruktif tanpa solusi. Sebaliknya kedua pihak ini perlu bersinergi secara konstruktif melakukan monitoring dan evaluasi atas jalannya segala rancangan program pendidikan. Di lapangan diakui masih terdapat kesenjangan dari segi infrastruktur pendidikan antara kota besar dengan kota kecil, kota kecil dengan desa, serta antara desa dengan daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar). Sebagai contoh standar evaluasi pendidikan nasional menggunakan UN hemat penulis tidak adil karena infrastruktur dan fasilitas pendidikan di tanah air belum standar. Contoh lain Juga layanan pendidikan berkualitas tidak bisa diakses oleh kalangan masyarakat bawah karena layanan pendidikan berkualitas masih identik dengan biaya tinggi.

Pendidikan Berkualitas

Kualitas menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya tingkat baik buruknya sesuatu; kadar: derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); mutu. sedangkan berkualitas artinya mempunyai kualitas; bermutu (baik). Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (depdiknas, 2002:7).

Dalam kaitannya dengan konsep pendidikan yang bermutu, Sallis (1993:280) memberikan gambaran bahwa pendidikan adalah jasa yang berupa proses kebudayaan. Pengertian ini mempunyai implikasi pada faktor masukan (input) dan keluaran (output). Masukan bisa berupa peserta didik, sarana prasarana fisik non fisik (pendidik) maupun fasilitas belajar lainnya termasuk lingkungan. Sedangkan keluarannya adalah lulusan atau alumni, yang kemudian menjadi alat ukur mutu. Produk pendidikan merupakan jasa pelayanan, maka mutu jasa pelayanan pendidikan sangat tergantung sikap pemberi layanan di lapangan serta harapan pemakai jasa pendidikan. Secara kualitatif, mutu jasa pendidikan dapat dilihat dari indikator terpenuhinya harapan dan kepuasan orang tua wali, siswa dan pasar kerja.

Sebagai contoh pendidikan berkualitas dukur dari terpenuhinya harapan orang tua wali karena anak mereka bisa cakap, mandiri dan terserap dunia kerja.

Pendidikan Terjangkau

Siapapun mendambakan pendidikan dengan biaya terjangkau. Masyarakat, pemerhati dan praktisi pendidikan seringkali merekomendasikan perlu upaya lebih keras untuk membangun dan mengembangkan sistem pendidikan yang mengacu pada karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Tentu saja membangun sistem pendidikan yang mengacu pada karakteristik masyarakat diperlukan kesetaraan akses, penyebaran pelayanan serta keberpihakan kepada warga miskin. Selain itu perlu upaya terobosan untuk mendorong adanya transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan, rencana dan penganggarannya. Dengan terobosan itu maka sistem pendidikan akan mengarah pada pelayanan pendidikan yang semakin terjangkau (relatif murah), mudah, dan berkualitas.

Lapisan pertama yang mempunyai posisi strategis tentu berada pada pihak pemerintah. Sejauh mana pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai political will menopang pendidikan yang terjangkau. Tentu saja kehendak baik tidak cukup, perlu diteruskan dengan implementasi yang mewujud pada politik anggaran (political budget) yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Undang undang misalnya mengamanahkan alokasi anggaran 20% dari total APBN untuk penyelengaraan pendidikan. Harapannya bisa diikuti oleh pemerintah daerah melalui politik anggaran APBD. Lapisan kedua yang memainkan posisi strategis mewujudkan pendidikan terjangkau yakni penyelenggara pendidikan tingkat lembaga kedinasan dan sekolah. Keduanya diharapkan memperkuat komitmen khususnya mensukseskan wajib belajar 9 tahun. Pada taraf ini, sudah menjadi perhatian bersama jika pendidikan wajar 9 tahun masih dianggap berbiaya tinggi. Penulis menyoroti hal yang masih perlu penataan misalnya pungutan yang dikemas dengan penjualan buku ajar, yang seharusnya diberikan secara gratis kepada siswa sesuai PP no 2 tahun 2008 pasal 11. Beberapa kejadian yang ditemukan menyangkut pungutan diluar ketentuan antara lain pungutan bagi siswa yang hendak pindah dari sekolah ke sekolah lain atau bahkan saat pembagian hasil akhir pembelajaran (rapor) terpaksa di tahan pihak sekolah karena belum bisa membayar biaya.

Pihak berikutnya yang berkepentingan mewujudkan pendidikan terjangkau tentu saja masyarakat. Sebagai pihak yang menerima pelayanan publik, mendesak sekali diberikan pemahaman bahwa terdapat hak masyarakat yang perlu diambil dari pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Saat ini kebanyakan masyarakat masih menganggap wajar apabila ingin menerima layanan pendidikan berkualitas identik dengan mengeluarkan biaya tinggi. Upaya penyadaran merubah “mind set”  perlu terus dilakukan agar mekanisme check and balance juga tercipta. Pada level inilah selanjutnya diperlukan advokasi agar masyarakat (orang tua wali dan siswa) sadar bahwa pendidikan adalah hak warga serta kewajiban pemerintah untuk menyediakannya secara lebih adil, berkualitas dan terjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Penutup

Terakhir, melalui mimbar media massa ini mengajak setiap elemen bangsa giat menggelorakan pentingnya isu pendidikan. Kabar baik prestasi peserta didik dan potret cerah dunia pendidikan lebih sering di tayangkan dari pada kriminalitas, pembunuhan, narkoba dan isu korupsi. Sehingga menepis anggapan pendidikan hanya isu kelas dua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *