PUNDI dan LO DIY Diskusi Permasalahan Pendidikan di DIY

Home / Berita / PUNDI dan LO DIY Diskusi Permasalahan Pendidikan di DIY

IMG_8285

Pundi News – Pendidikan memiliki peranan penting bagi masa depan bangsa ini. Namun realitas di lapangan kita menemukan bagaimana munculnya berbagai persoalan di dalam dunia pendidikan. Kasus kekerasan, mafia buku, bulling, serta kasus-kasus lainnya, merupakan catatan hitam bagi dunia pendidikan. Atas keprihatinan munculnya berbagai masalah dalam dunia pendidikan, pada hari Sabtu (6/8), lembaga Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI) mengundang Lembaga Ombusdmen DIY, untuk berdiskusi bersama seputaran permasalahan pendidikan yang ada DIY.

Hadir dalam diskusi tersebut, Sutrisnowati Ketua LO DIY, menyampaikan berbagai laporan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di sekolah baik negeri maupun swasta. Menurut Sustrisnowati, berdasarkan laporan masyarakat dan temuan lapangan, ada tujuh persoalan yang masih perlu dibenahi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di DIY. Pertama, masih ditemukan adanya pungutan untuk buku, seragam, gedung, les, kegiatan serta pungutan lainnya. Kedua, Penahanan Ijazah masih dilakukan oleh sekolah. Padahal hal ini melanggar Perda DIY Nomor 10 tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan. Ketiga, Siswa dikembalikan ke orangtua oleh sekolah. Keempat, Regrouping Sekolah. Kelima, kegiatan MOS di sekolah yg memberatkan. Keenam, Pemotongan uang penghargaan untuk siswa yg memenangkan sebuah perlombaan. Ketujuh, Siswa berkebutuhan khusus yang dipersulit untuk mengikuti UN.

Sementara PUNDI sendiri menyoroti maraknya mafia buku di dunia pendidikan. Iman Sumarlan, direktur PUNDI mengatakan, berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan, sudah secara jelas dan terperinci mengatur ketentuang tengan buku yang digunakan oleh sekolah, baik Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran. Salah satu poin dari penting Permendikbud tersebut misalkan mensyaratkan bahwa buku yang beredar di sekolah adalah buku yang sudah lulus Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam buku yang dikeluarkan oleh BSNP dibelakang buku telah dicantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET), khusus buku teks pelajaran.

Namun realitas dilapangan berdasarkan temuan PUNDI bahwa masih banyak sekolah yang menggunakan buku yang tidak berstandar BSNP. Atau ada kasus lainnya misalnya, sekolah menawarkan buku lain yang katanya lebih lengkap untuk di perjual-belikan kepada para siswa. Kasus lainnya adalah buku yang berstandar BSNP diperjual-belikan oleh sekolah.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, maka beberapa poin sebagai tawaran solusi dalam diskusi kali ini. Pertama, perlu adanya digalakan sosialisasi terhadap Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016. Karena disadari banyak masyarakat termasuk guru dan orang tua belum memahami isi dari Permendikbud tersebut. Kedua, perlu adanya penguatan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengawal peredaran buku di sekolah termasuk memberantas mafia buku yang marak terjadi belakangan ini. Ketiga, perlu adanya dorongan dari masyarakat (edukasi) agar melek dengan setiap kebijakan pemerintah termasuk melaporkan segala bentuk mafia dan pungli kepada para penegak hukum atau stakeholders terkait. (gusbud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *