PUNDI dan Sarang Lidi Menemani Orang Tua Murid Melaporkan Pungli SD Model Sleman ke LBH Yogyakarta

Home / Berita / PUNDI dan Sarang Lidi Menemani Orang Tua Murid Melaporkan Pungli SD Model Sleman ke LBH Yogyakarta

img-20160921-wa0024

Sejumlah perwakilan orang tua murid SD Model Sleman pada hari Rabu, (21/9) mendatangi kantor LBH Yogyakarta. Mereka datang didampingi oleh  aktifis PUNDI dan Sarang Lidi.

Kehadiran perwakilan orang tua murid tersebut adalah dalam rangka untuk melaporkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh komite sekolah dan pihak sekolah SD tersebut.

Dalam laporannya perwakilan orang tua murid menyampaikan bahwa, kasus pungli di SD model Sleman sudah berlangsung sejak tahun 2013 atau sejak berubah statusnya dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi sekolah negeri biasa. Menurut penuturan salah satu orang tua murid Nanang, kasus pungli tersebut sudah pernah dilaporkan ke Lembaga Ombusdmen RI (ORI) tahun 2013. ORI perwakilan DIY juga sudah mengeluarkan keputusan tahun 2015 di mana telah terjadi maladministrasi dalam praktek pengumpulan dana dari orang tua murid untuk menunjang kegiatan siswa. “Anehnya hasil temuan ORI tersebut tidak ditanggapi pihak sekolah dan justru terkesan masih membiarkan pungli itu terjadi sampai dengan hari ini.” Nanang menjelaskan.

Lebih lanjut nanang menjelaskan, sejak tahun 2013, komite sekolah telah mengeluarkan surat edaran yang tujuannya adalah meminta sumbangan kepada orang tua murid sebesar tiga juta lima ratus  ribu rupiah (Rp. 3.500.000,-) pertahun guna menunjang kegiatan akademik dan non akademik. Sumbangan yang dibebankan kepada orang tua sifatnya tidak sukarela, tetpai diwajibkan kepada semua siswa tanpa pengecualian. “Karena ada kejanggalan atas sumbangan yang diwajibkan tersebut, saya dan beberapa orang tua murid lalu melaporkan tindakan komite sekolah tersebut ke ORI perwakilan DIY”.

“Sejak tahun 2013, sumbangan yang dimintakan pihak komite sekolah ke orang tua disamaratakan besarannya persiswa. Namun sejak tahun 2016, besaran sumbangan yang dibebankan kepada orang tua murid berbeda-beda tiap kelasnya. Antara kelas satu sampai kelas 6 besarannya beda-beda”. Nanang menerangkan.

Atas dasar itulah perwakilan orang tua murid yang tidak sepakat dengan kebijakan komite sekolah melaporkan tindakan pungli tersebut kepada LBH Yogyakarta pada hari ini. Dengan harapan agar kasus pungli tersebut bisa diselesaikan lewat jalur hukum. “Kita sudah cape lewat jalur kekeluargaan, selama ini kita selalu diskusi dan berdebat untuk menolak kebijakan tersebut, tetapi sebagian orang tua dan juga sekolah tetap ngotot meminta sumbangan tersebut. Makanya hari ini kami datang untuk mengadukan kasus ini ke LBH Yogyakarta”. Terang Nanang.

Aktifis Sarang Lidi Yuliani, mengatakan, saya sudah sampaikan pungli ini ke kepala sekolah SD Model, tapi jawaban beliau adalah sekolah tidak tahu menahu soal sumbangan tersebut. Itu murni kegiatan komite. Bukan kegiatan sekolah. “Inikan aneh, itu artinya pihak sekolah terkesan melempar tanggung jawab. Mana mungkin kegiatan tersebut tidak diketahui oleh pihak sekolah. Makanya sebagai shock terapi kita tempuh saja lewat jalur hukum”. Demikian Yuliani menjelaskan.

Sementara itu, Iman Sumarlan direktur PUNDI, menyoroti tidak adanya transparansi dari penggunaan dana tersebut. Dari perhitungan PUNDI ada dana masuk sekitar 1,3 Milyar pertahun yang di kelolah oleh komite dan sekolah model. Tapi fakta dilapangan berdasarkan penelusuran PUNDI, tidak ada transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana tersebut. “Ini namanya korupsi di lingkungan pendidikan. Maka perlu dibongkar semuanya kemana aliran dana tersebut”. Jelas Iman Sumarlan.

LBH Yogakarta sendiri dalam kajiannya atas laporan orang tua murid tersebut akan melakukan somasi berat kepada pihak sekolah SD Model. Dalam waktu dekat kita akan panggil pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah guna mengklarifikasi semua laporan dari orang tua murid.

Dalam kajian LBH Yogyakarta, tindakan SD Model Sleman jelas-jelas bertentangan dengan peraturan hukum yaitu Peraturan Menteri Pendikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2012, dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan “Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan”. Pungutan liar mengatasnamakan sumbangan ini juga jelas bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) peraturan ini, yang menyebutkan “sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya”. (Gusbud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *