Memotret Politik Anggaran Pendidkan di DIY

Home / Berita / Memotret Politik Anggaran Pendidkan di DIY

unit-costAgustinus Y. Budiarta

Pegiat Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI)

Persoalan anggaran pendidikan menjadi salah satu perhatian serius yang didiskusikan oleh Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI). Pentingnya politik anggaran dibicarakan karena saat ini DPRD DIY sedang membahas Perda Inisiatif komisi D tentang PenyelenggaraanPendikan Menengah di DIY. Oleh karena itulah PUNDI mengangkat persoalan tersebut dalam diskusi bulanan PUNDI, Sabtu, (8/10).

Direktur PUNDI Iman Sumarlan menyampaikan pentingnya mengawal kebijakan pendidikan di DIY agar kekhasan Yogyakarta sebagai kota pendidikan mesti harus dijaga lewat komitmen pemeritah mengalokasikan dana lebih bagi peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di DIY. “sampai dengan saat ini ada dua persoalan utama dalam pendidian DIY yaitu masih tingginya angka putus sekolah dan kedua adalah kasus penahanan izasah bagi siswa miskin yang tidak mampu membayar tunggakan uang sekolah”.

“Oleh karena itu menurut Iman Sumarlan, mumpung perda tentang pendidikan menengah tersebut belum di sahkan oleh DPRD ada baiknya untuk memasukin beberapa poin terkait politik anggaran pendidikan, misalnya biaya perhitungan kos perunit, sehingga biaya pendidikan di DIY dapat terjangkau oleh semua golongan kaya maupun miskin. Biaya kos perunit juga menjadi alat kontrol publik atas transparansi penggunaan dana APBD oleh masyarkat umum”. Terang Sumarlan.

Sedangkan narasumber dari Perkumpulan IDEA Tenti Novari Kurniawati  menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini komitmen pemerintah dalam membuka ruang partisipasi masyarakat guna mengakses pendidikan belumlah maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari postur anggaran dalam APBD DIY untuk bidang pendidikan belum mencapai angka 20 persen.

“Fakta di lapangan menurut temuan IDEA menunjukan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyusunan politik anggaran di DIY. Pertama, penyusunan anggaran tidak partisipatif. Itu artinya tidak melibatkan banyak stakeholder pendidikan dalam menyusun anggaran pendidikan. Kedua, transparansi anggaran tidak maksimal, data detail anggaran masih sulit diakses. Ketiga, penyimpangan anggaran pendidikan masih tinggi akibatnya anggaran tidak sampai kepada yang berhak. Keempat, minimnya pengawasan publik atas pendidikan. Sehingga tidak ada audit sosial, mekanisme komplain yang terstruktur dan tersistem dengan baik”. Jelas Kurniawati.

Rekomendasi

Dari diskusi tersebut dihasilkan rekomendasi dalam memotret politik anggaran pendidikan di DIY. Pertama, mendorong sistem transparansi anggaran pendidikan yang lebih komprehensif, mulai dari perencanaan sampai monitoring evaluasi.

Kedua, Mendorong pelembagaan audit sosial yang lebih kuat dengan memaksimalkan peran publik dalam pengawasan anggaran pendidikan. Ketiga, memperkuat organisasi masyarakat sampai di tingkat desa, memperkuat paguyuban wali murid untuk pengawasan, mendorong pelibatan publik umum secara lebih masif.

 

 

Terbit pada Kolom Citizen Journalism Tribun Jogja

senin, 17 Oktober 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *