Haruskah Sekolah Melakukan Pungutan ?

Home / Artikel / Haruskah Sekolah Melakukan Pungutan ?

Ditengah maraknya penangkapan pungutan liar di berbagai sektor kementerian, menteri Pendidikan dan Kebudayaan (15/10) melegalkan wacana pungutan bagi sekolah – wacana ini telah menafikan akan permendikbud nomor 4 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.

Wacana melegalkan pungutan di dunia pendidikan diatas bagaikan angin segara bagi para pelaku pungutan, yaitu memberikan perlindungan bagi pelaksanaan pungutan yang telah berjalan di sekolah-sekolah. Logika pungutan ini disasarkan bahwa penilaian akan biaya pendidikan seperti Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tidak mampu menganggulangi program dan kebijakan sekolah sehingga diperlukan pungutan diluar anggaran pemerintah.

Liberalisasi Anggaran Pendidikan

Mengacu pada permendikbud nomor 44 tahun 2012, segala bentuk biaya yang ditetapkan oleh sekolah baik besaran rupiah, waktu, yang bersifat wajib dan mengikat ini dikategorikan sebagai pungutan. Sehingga segala bentuk kegiatan biaya sekolah pada satuan pendidikan dasar dengan empat karakteristik diatas tergolong pungutan, yang bersanksikan penurunan akreditasi dan meniadakan BOS bagi sekolah yang melaksanakan pungutan.

Liberalisasi anggaran pendidikan tanpa melihat kemampuan orang tua murid akan menambah angka putus sekolah. Saat ini menurut data kemendikbud angka putus sekolah di tahun 2015 mencapai angka satu juta orang yang sebagian besar diakibatkan akan permasalahan biaya sekolah. Wacana dibolehkannya pungutan oleh sekolah memberi menampilkan wajah pendidikan hanya milik orang berpunya (kaya). Adanya pungutan anggran ini pada akhirnya meniadakan manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebab harus digunakan untuk biaya pungutan.

Yang menarik adalah disaat menteri mengevaluasi peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang  besaran anggaran untuk pendidikan tidak mencapai dua puluh persen – kini melegalkan adanya pungutan. Solusi yang diharapkan kini menjadi blunder (kacau), nampak tidak adanya pemikiran yang komperhenship akan penyelesaian biaya sekolah ini. sehingga menciptakan kontroversi baru, seperti kebijakan tentang full day school. Nampak disini tidak adanya keperpihakan terhadap masyarakat kurang mampu.

Dari liberalisasi anggaran ini setidaknya dapat kita tarik persoalan yang pertama, terkait dengan tidak adanya keperpihakan kepada masyarakat kurang mampu. Kedua, memungkinkan bertambahnya angka putus sekolah. Ketiga, ketidak seriusan dalam pengoptimalkan dana APBN/APBD. Empat, solusi yang tidak memberikan keadilan. Kelima, menafikkan UUD 1945 dan Permendikbud.

Pungutan mengesankan sekolah menjadi preman palak, menentukan besaran uang retribusi dari masyarakat dengan ketentuan waktu dan kewajiban membayar. Peran masyarakat dalam pendidikan dalam permendikbud nomor 44 tahun 2012, membolehkan partisipasi keuangan masyarakat, namun tidak dengan keterikatan waktu dan besaran biaya yaitu dengan istilah sumbangan. Dan tentu bahwa sumbangan jauh lebih baik di bandingkan dengan pungutan, dan sumbangan mengakomodasi semua kepentingan masyarakat.

Perubahan Sistem Sentralisasi ke Desentralisasi

Sebagai jalan keluar untuk mengurai kontroversi dalam biaya pendidikan. Kementrian pendidikan dan kebudayaan harus membuat rencana setrategis dan terencana tidak parsial seperti yang tergambar saat ini – adanya program uji coba full day school, legalitas pungutan, serta penghapusan Pekerjaan Rumah (PR). Adanya program baru dari menteri diatas semakin memerjelas bahwa setiap pergantian menteri akan merubah kebijakan sebelumnya, tanpa pertimbangan yang luas akan kemanfaatannya.

Kembali soal biaya pendidikan, bagaimana cara untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan dalam bidang pendidikan. pertama pendataan sekolah – bukan persoalan jumlah sekolah, ini terkait dengan prasaranan dan sarana sekolah. Data ini menggambarkan sekolah dengan sarana dan prasaranan yang sesuai dengan standar minimum pendidikan. sehinga bantuan sekolah melalui BOS tidak berdasarkan besaran jumlah anak – seperti yang berlangsung sekarang, tetapi sesuai dengan sarana dan prasaranan yang di miliki. Disini nampak bahwa kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi – sekolah mengajukan anggaran sesuai kebutuhan, tentunya dengan badan pengawas anggaran pendidikan.

Kedua, pendataan masyarakat tidak mampu dan miskin. Sekolah harus melaporkan di setiap ajaran baru, berapa persentase anak yang tidak mampu di sekolahnya. Sehingga bantuan akan tepat sasaran sesuai dengan validitas data masyarakat miskin dari sekolah. Bukan seperti saat ini yang berlangsung – pembagian KIP data berasal dari kemendagri yang patut dicurigai kevaliditasannya.

Ketiga, sekolah dan masyarakat menghitung biaya satuan pendidikan (unit cost). Adanya partisipasi masyarakat dalam perhitungan unit cost, memberikan kepercayaan akan biaya pendidikan. Penghitungan unit cost menjadi urgensitas bagi pelaku pendidikan untuk menentukan besaran biaya satuan pendidikan. sehingga BOS tidak hanya di klaim kurang dalam menjalankan oprasional sekolah, namun didasarkan akan data dan transpatansi keuangan kepada publik, BOS dapat di optimalkan dalam pelaksanaannya.

Sistem sentralisasi menuju desentralisasi sebagai alternatif bagi berlangsungnya pendidikan di Indonesia. Peran sentralisasi hanya terbatas pada kebijakan nasional sedangkan desentralisasi berbicara persoalan regional (daerah). Sistem kebijakan tidak satu arah top-down (pusat – daerah) namun juga harus bottom-up (derah – Pusat).

 

 

oleh : Ari Susanto (pegiat Pendidikan Untuk Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *