Mencari Jalan Keluar Putus Sekolah

Home / Artikel / Mencari Jalan Keluar Putus Sekolah

Angka putus sekolah di Indonesia cukup mengkahwatirkan. Menulusuri portal (website) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), pada tahun ajaran 2015-2016 setidaknya terdapat satu juta lebih anak putus sekolah pada tingkat satuan pendidikan dasar (SD-SMP).

Pendidikan, khususnya satuan pendidikan dasar menjadi program prioritas pemerintah akan pendidikan gratis. Namun, pada kenyataannya lebih dari 17 tahun reformasi masih banyak didapati jutaan anak putus sekolah. menggambarkan, kebijakan pemerintah tentang pendidikan sembilan tahun tak menjamin setiap warga negara mengeyam pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama.

Tiga Pendekatan

Oleh sebab itu, maka dalam persoalan mengatasi angka putus sekolah kita harus melihat secara menyeluruh. Setidaknya dimulai dengan menjawab persoalan apa saja kemungkinan yang penyebab angka putus sekolah. adapun tolok ukur dalam melihat secara keseluruhan itu sekurang-kurangnya tiga faktor yaitu ekonomi, sosiol-budaya dan geografis.

Pertama, dari sisi ekonomi masyarakat, latar belakang ekonomi yang miskin terkadang menjadi pemicu utama akan putus sekolah atau tidak bersekolah. Alasannya cukup sederhana, masyarakat miskin tidak memiliki anggaran untuk menyekolahkan anaknya. Jangankan untuk sekolah, untuk keperluan makan sehari-hari saja, masyarakat berekonomi miskin harus berfikir keras untuk memenuhinya. Sehingga, hampir tidak terlintas untuk berfikir keras menyekolahkan anaknya.

Persoalan ekonomi, sejatinya sudah di jawab oleh pemerintahan melalui program sekolah gratis sembilan tahun. Bahkan untuk mendukung program tersebut, pemerintah menggulirkan anggaran dari APBN Pusat/ Daerah untuk membantu pendanaan oprasional sekolah (dana BOS). Namun, persoalan ini tak kunjung mampu menjawab persoalan putus sekolah. bahkan di pemerintahan Jokowi-JK, persoalan ini dijawab dengan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi golongan ekonomi miskin. Namun, lagi-lagi hasilnya tidak signifikan.

Kedua, dari sudut pandang sosiol-budaya, Misalnya kondisi masyarakat desa yang cenderung dipengaruhi oleh kultur budaya. Sebagai contoh, kaum wanita setelah lulus SD tidak dibenarkan melanjutkan sekolah lanjutan, dengan dalih yang berkembang bahwa anak perempuan lebih baik membantu keperluan dapur. Tentu pandangan seperti ini, menjadi faktor dan menambah angka putus sekolah dari prespektif sosial budaya masyarakat.

 

Ketiga, dilihat dari sisi geografis, kecenderungan penyebaran sekolah banyak berada dalam wilayah perkotaan, baik ibu kota di desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pendekatan geografis ini, melihat ketidak merataan penyebaran sekolah. sekolah masih di dominasi pembangunannya di pusat-pusat pemerintahan. Secara geografis pula dapat terlihat bahwa, masyarakat yang tinggal di perkotaan jauh lebih maju, baik persoalan ekonomi maupun pemikirannya dibandingkan masyarakat desa.

Persoalan penyebaran dan pemerataan sekolah, masih menjadi konsen pemerintahan. Sebab persoalan klasik ini sulit di pecahkan. Persoalan klasik ini yang kemudian dibebankan pemerintahan Jokowi-JK kepada mendikbud Prof. Muhadjir Effendy untuk menyelesaikan kesenjangan jumlah sekolah desa dan kota. Menjamurnya sekolah di pusat pemerintahan, menjadi harapan pupus jika kita lihat perbandingan jumlah sekolah antara di kota dan di desa, untuk dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini.

Strategi bottom-up

Untuk menjawab problematika diatas, yang harus diterapkan adalah orientasi pembangunan bottom-up. Pembangunan sumber daya yang selama ini dari pusat ke daerah, dari kota ke desa, saat ini harus di balik. Seperti program 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam) saat digaungkan mentri pendidikan Anies Baswedan. Seperti pula kebijakan pemerintahan saat ini dengan adanya undang-udang desa, pembangunan yang diorientasikan dari desa dan dikelolah oleh pemerintah desa. Makna pembangunan disini tidak dibatasi dengan pembangunan fisik semata, namun berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dan alam yang berkemajuan.

Strategi bottom-up, yaitu pembangunan yang berorientasi dari wilayah 3T. Tidak hanya persoalan geografis, kewenangan anggaran sepenuhnya ditransfer ke daerah dan dikelolah oleh desa. Perubahan paradigma dan kultur kemasyarakatan juga dikembangkan pula. Tidak seperti sekarang, pembangunan tersentral, baik dari segi anggaran hingga letak pembangunan di tanggan pemerintahan. Dengan strategi ini, kita dapat menyakinkan angka putus sekolah akan semakin terkikis dan kesenjangan semakin menipis.

 

Penulis : Ari Susanto (Pegiat Pendidikan Untuk Indonesia/PUNDI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *