SMK N 1 Ponjong : Pengembangan Kurikulum dan Disiplin itu Kuncinya

SMK N 1 Ponjong : Pengembangan Kurikulum dan Disiplin itu Kuncinya

Artikel
pundi.or.id - Sejak berdirinya di tahun 2009, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong menjadi salah satu sekolah kejuruan di Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki perkembangan yang pesat, hal ini dibuktikan dengan awal berdirinya yang hanya memilki dua kelas, hingga 2017 SMK N 1 Ponjong mencapai delapan belas kelas, dengan tiga program studi yang ditawarkan. Dalam waktu kurung waktu 7 tahun sejak berdirinya tahun 2009, SMK Ponjong seakan menjadi air segar bagi masyarakat Ponjong. SMK 1 Ponjong hingga tahun 2017 memberikan tiga bidang keahlian pertama yaitu Audio video, kedua Teknik kendaraan ringan, dan yang ketiga multimedia. Animo masyarakat pada teknik kendaraan ringan. Namun selain itu yang menjadi daya Tarik baru adalah program jurusan video audio. Hal ini dibuktikan dengan adanya lulusan-lulusan SMK 1 Ponjong bidang audio video. “Saat ini SMK 1…
Read More
PUNDI PHOTO CONTEST (Hari Guru Nasional 25 November 2017)

PUNDI PHOTO CONTEST (Hari Guru Nasional 25 November 2017)

Agenda
Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang rela mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Walaupun gaji yang mereka terima tidak begitu besar, namun semangat untuk terus mengajar dan membagikan ilmu yang mereka miliki tidak pernah surut dan padam. Pada momen Hari Guru Nasional ini, kami mengajak masyarakat Indonesia untuk mengabadikan tentang kisah perjuangan seorang guru baik guru formal maupun non-formal yang telah berjasa dalam proses pendidikan di kehidupan kita. Untuk memperingati Hari Guru Nasional 25 November 2017, Pendidikan untuk Indonesia (PUNDI) mengadakan Photo Contest dengan Tema “Guru Hebat”. SYARAT DAN KETENTUAN : Kontes foto ini untuk umum dan tidak dipungut biaya (gratis). Hasil foto merupakan hasil karya orisinil, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah dilombakan. Foto yang diambil menggunakan kamera digital dari jenis apapun…
Read More
Pemerintah Daerah Bertanggungjawab Membiayai Pendidikan di Daerah

Pemerintah Daerah Bertanggungjawab Membiayai Pendidikan di Daerah

Berita
pundi.or.id - Pemerintah Daerah harus memiliki tanggungjawab lebih dalam membiayai pendidikan di daerah. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Dr. James Mondouw, M.MT, saat berdiskusi di kantor Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI), Senin, (11/9). Semenjak otonomi daerah diberlakukan, urusan pendidikan sudah tidak tersentral di pemerintah pusat lagi, akan tetapi sudah di desentralisasikan ke daerah-daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah wajib membiyai penyelenggaraan pendidikan di daerah. Ujar mantan kepala dinas papua ini menjelaskan. Lebih jauh James mengatakan, prihal bantuan pendidikan yang diberikan dari Pemerintah Pusat, selama ini baru berupa fixed cost dalan bentuk Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Sementara terkait variabel cost nya harus ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Variabel cost ini harus dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan atau BOP dan bukan dalam bentuk BOSDA karena BOSDA dalam…
Read More
Kekosongan Buku Teks Pelajaran K-13, Buka Celah Korupsi?

Kekosongan Buku Teks Pelajaran K-13, Buka Celah Korupsi?

Berita
Postingan dari kabarkota.com – Tahun Ajaran Baru 2017/2018 telah dimulai sejak 17 Juli 2017 lalu. Namun hingga hampir sebulan berjalan, para orang tua siswa kebanyakan masih disibukkan dengan masalah Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 (BTP K-13) yang dibebankan kepada masing-masing siswa. Direktur Pendidikan untuk Indonesia (Pundi) Yogyakarta, Iman Sumarlan, kebijakan tersebut memberatkan orang tua siswa karena harga buku relatif mahal, antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk membeli buku-buku tersebut. Menurutnya, situasi semakin sulit bagi mereka karena terjadinya kekosongan BTP K-13, sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan kontrak penyediaan sistem e-catalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) per bulan Juni 2017 lalu, dan beralih ke sistem Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang langsung dikelola Kemendikbud. “Peralihan sistem baru ini tanpa melalui proses evaluasi yang benar sehingga tak dapat menyelesaikan masalah,”…
Read More
Kekosongan Buku di Sekolah, Kemendikbud Dinilai Lalai

Kekosongan Buku di Sekolah, Kemendikbud Dinilai Lalai

Artikel, Berita
Postingan dari mediaindonesia.com - MENGHILANGNYA buku teks pelajaran di sekolah hingga lebih dari satu bulan sejak awal tahun pelajaran 2017/2018 ini dinilai sebagai kelalaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun aturan terkait perbukuan. Penilaian ini disampaikan Pendidikan untuk Indonesia (Pundi), lembaga masyarakat yang peduli pendidikan nasional dan berbasis di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (10/8). "Permasalahan buku ini tidak banyak menyita perhatian dari orangtua. Padahal, sebagai penunjang utama pendidikan, untuk anggaran penyediaan buku bisa mencapai Rp600.000-Rp1 juta per tahunnya," kata Direktur Pundi, Iman Sumarlan, di Bantul, DIY. Menurut Imran, kekosongan buku teks pelajaran ini disebabkan bergantinya konsep penyediaan buku sekolah oleh Kemendikbud. Kebijakan sebelumnya, penyediaan buku didapat orangtua dan sekolah melalui e-katalog dari penerbit yang sudah terverifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di tiap-tiap daerah. Bahkan, dalam e-katalog tersebut lengkap dengan…
Read More
Buku Pelajaran Sekolah Tiba-tiba  Hilang, Kok Bisa ?

Buku Pelajaran Sekolah Tiba-tiba Hilang, Kok Bisa ?

Berita
Postingan dari KORAN BERNAS.ID — Tahun Ajaran 2017/2018 sudah berjalan hampir satu bulan. Namun hingga kini siswa belum mendapatkan buku teks pelajaran atau orang terbiasa menyebut buku paket. Kondisi ‘hilangnya’ buku teks pelajaran ini menjadikan keprihatinan banyak pihak termasuk Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI) yakni sebuah lembaga masyarakat yang peduli pendidikan nasional berbasis di DIY. “Kosongnya buku teks pelajaran ini jelas merugikan masyarakat. Kami menilai ini adalah bentuk kelalaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),”kata Direktur PUNDI, Iman Sumarlan dalam jumpa pers di Kafe Alfafa, Jalan Wates Km 3, Desa Ngestiharjo, Kamis (10/8/2017) sore. Kelalaian itu lanjut Iman karena Kemendikbud tidak cermat dalam menyusun aturan perbukuan. Awalnya Kemendikbud membuat aturan untuk penyediaan buku bisa diperoleh pihak sekolah maupun orang tua melalui e-katalog dari penerbit yang telah terverifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)…
Read More