PUNDI Menyoroti Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DIY

Home / Berita / PUNDI Menyoroti Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DIY

Bertempat di sekretariat PUNDI Sabtu, (6/2), berlangsung diskusi bulanan PUNDI dengan tema “Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DIY”.  Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Drs. Suroyo, Kabid Perencanaan Disdikpora DIY.

”Dalam diskusi, Kabid Perancanaan Disdikpora Suryono menyampaikan bahwa, mulai tahun 2017 ada perubahan nomenklatur pembiyaan pendidikan di DIY. Perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya peraturan baru di mana pembiyaan Perguruan Tinggi oleh Pusat, SMK/SMA dan sekolah luar biasa oleh Provinsi, sedangkan SMP, SD dan Paud diurus oleh Kabupaten/Kota”.

“Lebih jauh Suryono menjelaskan, perubahan ini dilakukan dalam rangka, pertama, proporsionalitas antara pusat, provinsi dan daerah. Kedua, kedekatan pelayanan bagi dunia pendidikan. Bayangkan saja, selama ini provinsi harus ngurus sekolah SD sampai di pelosok, tentu hal tersebut sangat tidak efektif, karena soal kedekatan pelayanan, kabupatenlah yang paling dekat dengan sekolah tersebut”. Suroyo menjelaskan.

“Dengan perubahan tersebut, berimplikasi juga pada perbahan pendanaan BOSDA. Untuk tahun anggaran 2017, ada peningkatan anggaran BOSDA khusus untuk SMA/SMK negeri maupun swasta. Untuk SMA Negeri BOSDA nya sekitar Rp. 950.000,- sedangkan SMK sebesar Rp. 1.200.000,-. Sementara swasta SMA besarannya antara Rp. 450.000 – Rp. 550.000, untuk SMK Rp. 600.000 – Rp. 750.000,-. Untuk SMA/SMK swasta, besaran BOSDA nya variatif tergantung banyaknya siswa di sekolah tersebut, karena dana BOSDA sifatnya hanya sebagai dana stimulan”. Terang Suroyo.

Sementara itu, PUNDI menyoroti bagaimana ke depannya pembiyaan pendidikan di DIY ini dapat terjangkau oleh semua pihak. Kasus penahanan Izasah masih cukup tinggi di DIY. Begitu juga dengan maraknya pungli dan kasus terakhir yang ramai dibicarakan adalah terjadi di Kabupaten Bantul. PUNDI berharap, dengan adanya pembagian kewenangan dalam mengurusi sekolah, tidak ada lagi kasus penahanan izasah, pungli serta makin berkurangnya angka putus sekolah. Intinya Angka Partisipasi Sekolah di DIY tahun-tahun mendatanga semakin ditingkatkan dan bila perlu sampai angka seratus persen.

Oleh karena itu, PUNDI berharap, perhitungan kos perunit menjadi penting saat ini dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, orang tua, guru, LSM, akademisi serta elemen masyarakat peduli pendidikan lainnya agar dapat terwujudnya pendidikan yang adil, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat DIY

Agustinus Y. Budiarta

Pegiat Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *