Pendidikan dan Pemberantasan Pungli

Home / Artikel / Pendidikan dan Pemberantasan Pungli

Masyarakat di hebohkan dengan pemberitaaan, baik di media cetak ataupun elektronik terkait dengan program paket hukum pemerintah Jokowi, salah satunya dalam upaya membrantas praktek pungutan liar (pungli) di jajaran birokrasi. Mencuatnya pemberantasan pungli akhirnya merambah di sektor pendidikan.

Menurut data yang beredar, pungli di sektor pendidikan mencapai persentase tertinggi yaitu 45 persen (Ombudmen RI). Untuk tingkat DIY, menurut data Ombudsmen Daerah (LO DIY) sektor pendidikan menyumbang persentase tertinggi yaitu 13,5 persen di tahun 2015.

Tercorengnya wajah pendidikan semakin di perkuat oleh temuan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil telah menindak sembilan kepala sekolah untuk diberhentikan akibat terbukti melakukan pungli dan gratifikasi. Langkah Ridwan Kamil dalam menegakkan keadilan, patut di contoh oleh kepala daerah lainnya.

DATA

Ditengah pemberitaan pungli, realitas pendidikan dasar sangat memprihatinkan. Menurut data kemendikbud pada tahun 2015/2016 terdapat data putus sekolah, untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 945.013 anak dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 99.406 anak. sehingga total keseluruh putus sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) sebanyak 1.044.419 anak.

Putus sekolah dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tidak sedikit anak putus sekolah diakibatkan oleh faktor sosial-ekonomi. himpitan ekonomi dan akses sekolah yang jauh terkadang membuat anak untuk memutuskan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Mari kita bandingan biaya untuk satuan pendidikan dasar (SD-SMP) dengan biaya personalia (Gaji, tunjangan dan pengembangan guru). Dari total anggaran pendidikan pada tahun 2016 ini sebesar 419,2 Triliun, alokasi untuk biaya personalia jauh lebih besar 48 persen dari nominal biaya satuan pendidikan (BOS&KIP) yang hanya 15,6 persen.

Penulis menilai celah terjadinya pungli, suap ataupun gratifikasi di karenakan beberapa faktor. Pertama, lemahnya keterlibatan dan pengawasan masyarakat. Kedua, tidak adanya pengawasan yang ketat dalam struktur organisasi. Ketiga, memilih pemimpin yang berani menindak pelaku pungli.

JALAN MAJU

Pertama, sekolah dan masyarakat menghitung biaya satuan pendidikan (unit cost). Adanya partisipasi masyarakat dalam perhitungan unit cost, memberikan kepercayaan akan biaya pendidikan. Penghitungan unit cost menjadi urgensitas ditengah Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Pemerintah. sehingga klaim sepihak atas kekurang anggaran oprasional sekolah dapat dihindari,

Kedua, Sekolah sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi non-profit, hendaknya menghadirkan tim pengawas pendidikan dalam mengaudit pelayanan sekolah. Seringkali jika penindakan dilakukan dari struktur yang sama (satu lingkup pendidikan) maka rentan adanya ketidak jujuran, dan menjurus ke arah kolusi. Pengawasan juga di perkuat oleh sanksi hukum yang jelas, seperti misalnya pemberhentian sebagai guru PNS, penurunan jabatan hingga sanki dipenjarakan.

Ketiga, momentum pilkada serentak 2017 kelak, menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang berwatak pemberani dalam menumpas pelaku pungli. Menghadirkan pemimpin yang tegas dan berani menjadi alternatif dalam menumpas perilaku korup.

Keberanian Presiden Jokowi yang ikut serta dalam penangkapan kasus pungli di kementrian perhubungan, serta mengintruksikan untuk memberhentikan secara langsung pejabat yang terlibat suatu contoh ketegasan dan keberanian pemimpin dalam menumpas pungli. Seperti halnya juga dengan Ridwan Kamil yang memberhentikan 9 kepala sekolah akibat pungli dan gratifikasi.

Ditengan arus banyaknya anak putus sekolah dan kasus pungutan liar di sektor pendidikan, kita selalu optimis bahwa dengan jalan perubahan yang radikal seperti langkah diatas, wajah pendidikan akan menjadi terhormat kembali. Anggaran seberapa besar pun kalau masih di iringi dengan perilaku korup maka harapan kemajuan pendidikan tidak akan terwujud.

 

Penulis : Ari Susanto

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *