Upaya Inovasi dan Revitalisasi SMK

Home / Artikel / Upaya Inovasi dan Revitalisasi SMK

Pembekalan dan Pendampingan Kewirausahaan

Minimnya lapangan pekerjaan, menyebabkan lulusan SMK tidak terserap seluruhnya di sektor industri. Oleh karena itu, perlu ada upaya kreatif yang ditanamkan kepada lulusan SMK, yakni mental dan pembinaan entrepreneurship. Pada tahun 2012, dalam Restra Depdiknas 2010-2014 telah direncanakan 85% SMK menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan. Sayangnya program ini tidak berlanjut beriring dengan bergantinya pemerintahan. Padahal rencana tersebut dapat menjadi solusi dari proses macetnya serapan tenaga kerja di sektor industri. Hal ini dipertegas oleh Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY). Ungkapnya, “lulusan SMK ke depannya harus dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri, jadi tidak perlu bergantu pada sektor industri.”

Kebutuhan akan lapangan pekerjaan sebenarnya bisa muncul dari lulusan SMK. Dengan skill yang mumpuni, sebenarnya para lulusan SMK dapat membuat usaha sendiri, seperti bengkel otomotif, bengkel las, dan sebagainya. Namun hingga saat ini belum ada program dari pemerintah yang berorientasi pada pengembangan potensi ini. Faktor yang menyebabkan minimnya lulusan SMK untuk membuka usaha sendiri adalah kurangnya modal.

Pemerintah sebenarnya dapat memberikan modal dan pendampingan kepada lulusan SMK untuk membuat usaha mikro di bidang keahliannya. Jika pemberian modal atas perorangan dirasa memberatkan, skemanya dapat dirubah dengan memberikan modal usaha dan pendampingan kepada kelompok lulusan SMK. Program ini bukan tidak mungkin, sebab pemerintah dapat menghubungkannya pada menteri terkait.

Link and Macth dengan Industri Lokal

Keterkaitan antara dunia industri dengan lulusan SMK telah panjang lebar dibahas di atas. Namun, ada satu hal yang belum diungkapkan bahwa kerja sama antara sektor industri dan SMK sebaiknya memperhatikan potensi lokal. Kondisi saat ini, banyak potensi lokal yang tidak tergarap oleh SMK. Sebagai contoh SMK Ponjong di Gunung Kidul. Di SMK ini yang dikembangkan justru jurusan outomotif dan elektro. Kebetulan SMK ini mampu menggaet sektor industri elektronik seperti Polytron. Bahkan ungkap kepada sekolah Dwi Retno Wahyuningsih, “lulusan SMK ini dapat peluang besar bekerja di perusahaan tersebut.”

Satu sisi SMK di atas menunjukkan prestasi yang luar biasa karena mampu menggaet mitra perusahaan besar, tetapi di sisi lain sebenarnya ini menunjukkan sebuah masalah tersendiri. Masalahnya adalah lulusan-lulusan SMK tersebut tentu akan meninggalkan daerah asalnya, pindah ke kota-kota besar untuk mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Padahal padatya penduduk di kota-kota besar menjadi masalah tersendiri. Akhirnya daerah asal kehilangan SDM yang terdidik.

Jika dilihat dari geografisnya, potensi di daerah Gunung Kidul adalah wisata bahari dan pertanian. Mengapa kemudian SMK Ponjong ini tidak membuka peluang ke arah pengembangan industri lokal tersebut, lagi-lagi karena tidak ada regulasi yang mengatur ini, akhirnya SMK-SMK membuka jurusan bukan berdasarkan proyeksi pengembangan industri, tetapi berdasarkan trend dan peluang pasar belaka. Dari kasus ini pemerintah harus lebih jernih lagi membuat peta proyeksi lulusan dengan mempertimbangan potensi lokal.

Contoh lain adalah yang terjadi di Bojonegoro. Saat ini Bojonegoro terkenal sebagai daerah industri minyak terbesar di Indonesia. Ketika industri minyak dibuka, ternyata banyak dari karyawannya diambil dari luar daerah. Akhirnya, banyak penduduk lokal tidak dapat bekerja di sana. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan dan konflik horizontal. “Bahkan sebagai cleaning service saja tidak bisa”, ungkap Kang Yoto, Bupati Bojonegoro sewaktu ditemui di rumah dinas. “Hal itu disebabkan karena ternyata menjadi cleaning service di industri minyak berbeda dengan cleaning service pada umumnya. Mereka memiliki SOP dan sertifikasi khusus”, lanjutnya.

Untuk menjembatani ini sesungguhnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengambil peran dan meregulasi SMK di Bojonegoro untuk membuka jurusan perminyakan. Bahkan pemerintah dapat meminta perusahaan terpilih Exxon Mobil untuk ikut bertanggungjawab mengembangkan jurusan tersebut. Tujuannya tidak lain ke depannya tenaga kerja pada sektor tersebut dapat terpenuhi dari penduduk daerah setempat. Sehingga angka pengangguran di daerah tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *