Harapan Baru Bangsa Itu Bernama Pendidikan Vokasi

Home / Artikel / Harapan Baru Bangsa Itu Bernama Pendidikan Vokasi

Setelah kunjungan ke Pusat Pelatihan Pendidikan Vokasi Profesional di Siemenstadt, Jerman, 18 April 2016 silam, Presiden Joko Widodo semakin tertarik terhadap prospek pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.Setelah kunjungan ke Pusat Pelatihan Pendidikan Vokasi Profesional di Siemenstadt, Jerman, 18 April 2016 silam, Presiden Joko Widodo semakin tertarik terhadap prospek pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo tertarik dengan konsep pendidikan vokasional dual training yang dikembangkan di sana yang merupakan pendidikan yang berorientasi kerja dan mengharuskan para siswa/mahasiswa belajar di dua tempat pembelajaran, yaitu di kampus dan di industri sehingga terjadi sinergitas antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di industri.

Konsep pendidikan vokasional Jerman ini diterapkan di beberapa negara Uni Eropa untuk memerangi pengangguran. Lebih khusus, Amerika Serikat, Brazil, dan Rusia juga tertarik untuk menduplikasi dual training Siemens dengan bersinergi dengan rekanan perusahana lokal di tiap-tiap negara. Menteri Luar Negeri, Retno L. Marsudi merespon kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut menjelaskan bahwa vokasi adalah pendidikan yang memang saat ini sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan pasar saat ini. Keahlian yang dihasilkan melalui jalur vokasi adalah salah satu jawaban dalam menghadapi era kompetisi seperti saat ini.

Retno menambahkan bahwa di dalam kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka di bidang-bidang pekerjaan tertentu itu, memang harus terus kita tingkatkan dan salah satunya adalah dengan cara memperkuat pendidikan vokasi.  Upaya menguatkan pendidikan vokasional adalah bentuk mempersiapkan atau mengkapitalisasi bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia yang akan didapatkan Indonesia pada 2045.

Syarat Pengembangan Pendidikan Vokasional

Jika pemerintah serius mengembangakan Sekolah Vokasi, beberapa hal yang harus segera dibangun pemerintah antara lain kerja sama pemerintah dengan industri, penerapan standar nasional berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), mengharuskan kualifikasi tenaga pendidikan vokasi melalui proses sertifikasi profesi, dan menyediakan institusi penelitian bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Hal lain yang harus dilakukan adalah perlunya perombakan pendidikan dan pelatihan vokasi terutama menyusun ulang kurikulum materi pembelajaran serta harus menggandeng dunia usaha industri di dalamnya. Link and match dengan dunia industri menjadi kunci dalam pengembagan pendidikan vokasional di Indonesia. Merespon hal tersebut, Kementrian Perindustrian Republik Indonesia telah mencanangkan sertifikasi pelatih magang di industri yang pada akhir 2017 ini ditargetkan diikuti oleh 100 industri dan pada akhir 2018 diikuti oleh 400 perusahaan dengan total peserta 4000 orang.

Paradigma Pendidikan Vokasi di Indonesia

Hari ini Pendidikan vokasi yang lebih dikenal dengan pendidikan diploma masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat kita sendiri. Pandangan bahwa pendidikan diploma tidak lebih baik dari sarjana masih begitu kuat. Hal ini sangat bisa dipahami karena memang dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 menjelaskan penjenjangan tersebut.

Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa pendidikan Diploma 1 (D-1) setara dengan jenjang 3, Diploma 2 (D-2) setara dengan jenjang 4, Diploma 3 (D-3) setara dengan jenjang 5, dan Diploma 4 (D-4) setara dengan jenjang 6. Sedangkan pendidikan Sarjana setara dengan jenjang 6. Namun yang menarik, meski sebenarnya D-4 setara dengan Sarjana tetapi image masyarakat bahkan industri sendiri masih diskriminatif. Jika diskriminasi atas alumni pendidikan diploma dalam masyarakat tampak pada cara pandang atas mahasiswa diploma yang berbeda dengan mahasiswa sarjana, maka di perusahaan model diskriminasinya adalah pada jenjang kepangkatan dan karir. Implikasinya tentu pada gaji yang didapatkan tiap bulannya.

Hal tersebut yang membuat di kalangan mahasiswa yang mengambil jenjang diploma menjadi kurang percaya diri. Kecenderungan ketidakpercayan diri ini muncul di banyak program diploma, bahkan di berbagai perguruan tinggi negeri. Akibatnya, banyak yang setelah lulus mencari program alih jenis ke program sarjana karena merasa kurang percaya diri dengan gelar ahli madya yang diterimanya setelah lulus. Semakin ketatnya Kemenristekdikti mengatur jalur pendidikan antara sarjana dan diploma yang membatasi lulusan diploma alih jenis menuju program sarjana seharusnya menghadirkan miliu pendidikan vokasi yang lebih baik. Di Universitas Gadjah Mada misalnya, sejak 2014 sudah tidak lagi dibuka program alih jenis.

Ditutupnya peluang alih jenis ini membuka peluang berkembangnya pendidikan D-4 di banyak perguruan tinggi dalam rangka menampung lulusan D-3 yang ingin menyempurnakan pendidikannya menjadi sarjana terapan. Bahkan pendidikan magister terapan (S-2 terapan) juga akan berkembang dalam rangka menampung alumni D-4 yang ingin terus mengembangkan pendidikan terapan yang sudah dimilikinya.

Sebagai penutup, membangun paradigma baru tentang pendidikan vokasi menjadi kunci untuk menyukseskan harapan pemerintah mendorong kualitas sumber daya manusia unggul yang terhubung (link and match) dengan industri dalam rangka mengurangi pengangguran. Selain itu, dibukanya banyak program vokasi di berbagai perguruan tinggi negeri seperti UGM, UI, IPB, UNDIP, UB juga harus dibarengi dengan cara pandang dari kalangan internal (rektorat, senat akademik, majelis guru besar, dan lain-lain) yang semakin baik dalam melihat pendidikan vokasi yang hari ini sangat diharapkan pemerintah bisa menjadi solusi atas masalah sosial-ekonomi bangsa sehingga harus dikuatkan dan dieksiskan keberadaannya.

oleh : Ghifari Yuristiadhi
(Dosen Diploma Kepariwisataan Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *