Habitus dan Normalisasi Pungli di Lembaga Pendidikan

Home / Artikel / Habitus dan Normalisasi Pungli di Lembaga Pendidikan

Fenomena pungutan liar di dunia pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan pendidikan. Tingginya kasus pungutan liar yang dilaporkan menjadi salah satu indikasi menjamurnya praktek pungutan liar di masyarakat Indonesia, termasuk di dunia pendidikan, yang menjadi produsen generasi masa depan bangsa.

Lembaga pendidikan  Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas menjadi arena tumbuh dan berkembangnya praktek pungutan liar yang dilakukan secara arbiter oleh oknum pihak penyelenggara pendidikan yang bahkan “sudah mengetahui” larangan praktek tersebut. Tragisnya, penolakan terhadap pungutan liar bisa berdampak bullying pada peserta didik dan menimbulkan berbagai kondisi sosial dan psikologis yang tidak nyaman, dan bahkan secara formal tidak dapat mengikuti ujian.

Dalam banyak kasus pungli bahkan disertai dengan norma dan mekanisme yang dapat mengancam keberlanjutan sekolah peserta didik. Fenomena pungutan liar di dunia pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan pendidikan. Tingginya kasus pungutan liar yang dilaporkan menjadi salah satu indikasi menjamurnya praktek pungutan liar di masyarakat Indonesia, termasuk di dunia pendidikan, yang menjadi produsen generasi masa depan bangsa.

Lembaga pendidikan  Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas menjadi arena tumbuh dan berkembangnya praktek pungutan liar yang dilakukan secara arbiter oleh oknum pihak penyelenggara pendidikan yang bahkan “sudah mengetahui” larangan praktek tersebut. Tragisnya, penolakan terhadap pungutan liar bisa berdampak bullying pada peserta didik dan menimbulkan berbagai kondisi sosial dan psikologis yang tidak nyaman, dan bahkan secara formal tidak dapat mengikuti ujian.

Dalam banyak kasus pungli bahkan disertai dengan norma dan mekanisme yang dapat mengancam keberlanjutan sekolah peserta didik.  Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta, diberitakan paling banyak menerima aduan kasus pungutan liar dan pelanggaran administrasi di lingkungan sekolah (Tribun Jogja, 2016). Hasil temuan Lembaga Ombudsman (LO) DIY menunjukkan fakta yang memprihantinkan dunia pendidikan. Sekitar 50 sekolah negeri di empat kabupaten yakni, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul, serta Kota Yogyakarta, dilaporkan melakukan praktek pungutan liar (Tribun Jogja, 2016).

Pungutan dilakukan dengan berbagai alasan, baik alasan yang seolah masuk akal maupun alasan emosional yang secara psikologis dan simbolik memaksa munculnya “rasa kemanusiaan” orang tua peserta didik untuk membayar pungutan dan memarjinalisasi mereka yang tidak mengindahkannya.  Alasan yang “seolah masuk akal” dan sering digunakan sebagai senjata melakukan dan melanggengkan praktek pungutan liar adalah kurangnya dana BOS untuk menutupi kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan.

Kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi alasan mujarab lembaga pendidikan untuk menarik dana awal masuk sekolah, SPP, Dana Kegiatan Rutin Siswa, Dana Kegiatan Tambahan, dan berbagai dana lain yang secara legal formal seharusnya telah ditanggung oleh Pemerintah melalui BOS. Alasan yang memanfaatkan rasa kemanusiaan juga tidak sedikit, di antaranya dana pembuatan balkon dengan dalih demi keteduhan anak, dana pembelian atau pemeliharaan AC demi kenyamanan anak di kelas, dan dana seragam baik baju, tas, maupun alat sekolah lainnya.

Modus pungutan liar juga beragam, dan diantara modus yang populer adalah memanfaatkan komite sekolah sebagai aktor pemungutan. Di beberapa sekolah, pungutan dilakukan melalui edaran resmi komite sekolah baik dengan atau tanpa tanda tangan kepala sekolah. Bahkan ada sekolah negeri yang mengeluarkan SK Komite tentang pungutan liar dengan nomimal, rincian kebutuhan dan penggunaan serta batas waktu pembayaran yang ditentukan. Sebaliknya, dalam beberapa kasus pungutan dilakukan tanpa surat edaran resmi dan  setiap wali siswa langsung dipungut tanpa diberikan informasi detail tentang penggunaan uang pungutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *