Pungutan Liar Sebagai Sebuah Habitus dan Proses Normalisasi

Home / Artikel / Pungutan Liar Sebagai Sebuah Habitus dan Proses Normalisasi

Pungutan Liar Sebagai Sebuah Habitus dan Proses Normalisasi Praktek pungutan liar di lembaga pendidikan nampaknya telah menjadi habitus sehingga tidak mudah untuk menghapuskannya, karena telah menjadi praktek yang terus mengalami pelanggengan. Habitus berkaitan dengan sistem disposisi atau prinsip kontinuitas dan keteraturan, yaitu masa lalu yang terus hidup/bertahan di masa sekarang dan cenderung untuk melanggengkan diri di masa depan dengan membuatnya hadir dalam praktek. Habitus adalah sebuah “skema generatif (turun temurun) yang bersifat obyektif” yang disesuaikan dengan kondisi tertentu, ruang dan waktu tertentu dimana habitus tersebut muncul, melahirkan pikiran, persepsi, dan segala tindakan/praktek yang konsisten dengan kondisi tersebut (Pierre Bourdieu, 1977: 95). Secara diakletikal habitus berkaitan dengan praktek, sebab disposisi sadar (maupun tanpa sadar) terhadap sebuah habitus akan melahirkan praktek dan praktek akan didisposi kembali menjadi habitus dan demikian seterusnya.

Pungli telah menjadi habitus yang memproduksi praktek dan kemudian praktek pungli direproduksi menjadi habitus dan demikian seterusnya sehingga pungutan liar menjadi habitus yang berkelanjutan. Pungli bahkan menjadi norma yang dianggap biasa dan diterima serta mengalami proses normalisasi melalui mekanisme kultural dimana orang tua yang tidak mau mengikuti norma tersebut (menolak pungutan) dipandang sebagai anomali, yaitu sikap atau tindakan yang berlawanan dengan norma yang diterima secara umum, bahkan di”bully”. Dalam perspektif Michel Foucault, norma dan aturan-aturan terkait pungutan liar dibangun dan dibakukan oleh agen-agen atau pihak yang berkuasa membentuk pengetahuan atau wacana pengetahuan (biasanya pihak-pihak yang diuntungkan atau yang berkepentingan). Norma tersebut kemudian menjadi sistem kekuasaan yang mengatur praktek atau model normativitas yang dianggap diterima (dalam konteks ini pungli) dan yang tidak diterima serta dianggap ketidaknormalan atau amoral (penolakan atau penentangan terhadap pungli) sebagaimana dikatakan Foucault “a group of rules that arc immanent in a practice, and define it in its specificity” (Michel Foucault, 1972: 46). Wacana pengetahuan yang terbangun dengan demikian dapat dikatakan sebagai komoditas politik karena merupakan fenomena pengecualian, pembatasan dan berbagai larangan (Colin Gordon, 1980: 245).

Proses normalisasi pungutan liar berjalan lancar karena mekanisme tersebut, dalam kasus tertentu, bahkan dituangkan dalam norma dan aturan (dalam beberapa kasus berupa surat tagihan, pesan melalui media sosial, bahkan Surat Keputusan dari pihak yang berkepentingan). Pungutan liar kemudian menjadi habitus yang dipandang “normal” dan yang menolak atau menentang pungutan liar dilabeli sebagai “tidak normal.” Habitus dan normalisasi pungli dengan demikian tidak mudah diputus karena telah menjadi kebiasaan yang terstruktur dan mengalami proses normalisasi serta menguasai pengetahuan para pemangku kebijakan di lembaga pendidikan. Habitus pungli bahkan seringkali tidak disadari telah menjadi bagian dari “penanaman nilai” kepada anak didik di sekolah. Pertanyaan yang harus menjadi PR bagi semua pihak adalah, mau jadi apa generasi masa depan kita ketika nilai yang ditanamkan adalah normalisasi ketidaknormalan praktek seperti pungli? bagaimana memutus habitus pungli?dipandang “normal” dan yang menolak atau menentang pungutan liar dilabeli sebagai “tidak normal.” Habitus dan normalisasi pungli dengan demikian tidak mudah diputus karena telah menjadi kebiasaan yang terstruktur dan mengalami proses normalisasi serta menguasai pengetahuan para pemangku kebijakan di lembaga pendidikan. Habitus pungli bahkan seringkali tidak disadari telah menjadi bagian dari “penanaman nilai” kepada anak didik di sekolah. Pertanyaan yang harus menjadi PR bagi semua pihak adalah, mau jadi apa generasi masa depan kita ketika nilai yang ditanamkan adalah normalisasi ketidaknormalan praktek seperti pungli? bagaimana memutus habitus pungli?

Membangun Habitus Baru dan Wacana Kritis

Pungutan liar bertentangan dengan norma dan aturan yang telah dibangun oleh Pemerintah. Praktek pungli juga telah merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Dalam hegemoni kuasa pengetahuan tentang pungli yang dipandang “normal” atau sesuai dengan norma,  diperlukan wacana kritis sebagai (roadblock to a power mechanism that had operated unchallenge). Agar dapat mewujudkan apa yang disebut Foucalt sebagai “the rupture from the past,” diperlukan konstruksi pengetahuan dan habitus baru sebagai konter terhadap pengetahuan dan habitus yang telah ada, dengan melibatkan agen-agen dan lembaga yang dipandang otoritatif dan legitimatif, serta pembakuan norma dan etika yang lebih humanis sebagai alat kontrol terhadap pengetahuan tersebut.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu arena yang paling efektif untuk melakukan penanaman nilai, selain lembaga agama dan keluarga. Dari lembaga pendidikanlah praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia atau praktek yang bertentangan dengan nilai agama yang rahmatan lil alamin, termasuk praktek pungli, diharapkan dapat dihentikan. Lembaga pendidikan perlu secara kolektif bersama sama berbenah, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang selama ini telah dilakukan, termasuk praktek-praktek yang mendukung proses tersebut, yang disadari ataupun tidak menjadi bagian penting dari penanaman nilai tersebut. Perlu kesadaran dan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, terutama pemangku kepentingan di lembaga pendidikan untuk membangun habitus baru dan membangun norma yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *