Sekolah Hampa Kemanusiaan, Derita Dunia Pendidikan

Home / Artikel / Sekolah Hampa Kemanusiaan, Derita Dunia Pendidikan

Berita terkait kekerasan di dunia pendidikan saat ini sangat memprihatinkan. Baik kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa, siswa kepada siswa, siswa kepada guru, bahkan wali murid kepada guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari kekerasan lisan, psikis, sampai fisik, bahkan di beberapa tempat berujung pada kematian. Fenomena-fenomena tersebut semakin memperjelas wajah pendidikan di negara ini nampak begitu menyeramkan.

Roem Topatimasang dalam bukunya Sekolah itu Candu (1998) menjelaskan bahwa makna dasar sekolah adalah tempat bermain. Artinya, sekolah merupakan tempat yang menyenangkan. Di sekolah merupakan tempat anak-anak bergembira. Tidak ada susah dan duka di dalamnya. Sekolah menjadi solusi derita anak. Sekolah menjadi wadah menyemai kemanusiaan. Jadi, jika sekolah menjadi tempat subur tumbuhnya kekerasan, maka sekolah telah kehilangan sisi kemanusiaannya.

Mengembalikan wajah sekolah yang seram menjadi menyenangkan dan menggembirakan merupakan PR pendidikan bangsa ini. Tugas siapa? Tentunya semua pihak harus berperan di dalamnya. Bukan hanya pemerintah, guru/pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat juga harus terlibat di dalamnya. Sekolah yang menggembirakan dan menyenangkan menjadi ikon pendidikan maju, dan pendidikan maju merupakan ciri bangsa yang beradab.

Definisi Kekerasan Masih Dipertanyakan

Salah satu penyebab kekerasan di dunia pendidikan adalah tidak dipahaminya pengertian kekerasan secara benar dan tepat oleh stakeholder (pelaku) pendidikan. Bahkan, makna kekerasan dengan hukuman sering disepadankan. Padahal, keduanya berbeda, dan dalam kondisi tertentu implikasinya sangat bertentangan secara diametral.

Oleh karena itu, memahamkan pengertian ‘kekerasan’ secara tepat kepada pelaku pendidikan perlu menjadi agenda khusus. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan sekolah. Jika hal ini tersosialisasi dengan baik, tentu sekolah akan sangat berhati-hati membuat peraturan dan sanksi. Masyarakat juga diuntungkan karena dengan mudah mengawasi berbagai bentuk hukuman dan peraturan di sekolah yang diterapkan.

Secara teoritik, kekerasan dan hukuman sangat berbeda. Menurut WHO (World Health Organization), dalam situs resminya menjelaskan kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, serta ancaman, terhadap diri sendiri, perorangan, maupun sekelompok orang, atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar menyebabkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Dari dua pengertian di atas dapat diambil simpulan: 1) kekerasan dilakukan secara sadar atau dengan sengaja; 2) kekerasan dilakukan dengan fisik maupun kekuasaan; 3) korban kekerasan dapat terjadi pada diri sendiri, perorangan, kelompok, atau masyarakat; 4) dampak kekerasan dapat berupa fisik seperti memar, pingsan, tidak berdaya, bahkan kematian, dan secara psikologis seperti trauma, kehilangan kemerdekaan, dan kelainan perkembangan.

Agar lebih mudah memahami perbedaan antara hukuman dan kekerasan, perlu diperhatikan contoh kasus berikut. Seorang guru sedang mengajar. Ketika sang guru menjelaskan pelajaran, ada beberapa murid membuat kegaduhan. Sang guru merasa terganggu. Untuk menenangkan murid-murid yang gaduh tersebut, sang guru kemudian melempar penghapus kepada murid tersebut sembari mengeluarkan kata-kata yang keras. Sontak semua siswa kemudian hening, diam senyap sesaat.

Tindakan yang dilakukan guru di atas dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Setidaknya ada dua bentuk kekerasan yang dilakukan sang guru, yakni fisik sekaligus psikis. Lemparan penghapus sebagai bentuk kekerasan fisik karena dapat menyebabkan memar dan bentakan dengan suara keras merupakan kekerasan psikis yang menyebabkan gangguan kejiwaan dan rasa takut. Dalam kekuatan tertentu suara dapat menyebabkan trauma.

Agak berbeda dengan kasus berikut. Seorang guru mengawali proses pembelajaran dengan membuat kontrak belajar. Sang guru kemudian merumuskan aturan bersama dengan murid agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam aturan tersebut muncul sebuah kesepakatan, jika ada murid yang membuat kegaduhan, akan diberikan sanksi berupa membersihkan kamar mandi. Suatu ketika ada murid yang gaduh ketika proses belajar berlangsung. Lalu kemudian, sang guru mengingatkan kembali peraturan yang telah disepakati. Murid yang gaduh tersebut kemudian diminta keluar untuk membersihkan kamar mandi.

Tindakan yang dilakukan sang guru pada kasus di atas tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Meskipun jika diukur dengan teori di atas sang guru menggunakan kekuasaan untuk menindak muridnya dan secara psikis juga memberikan dampak seperti rasa malu dan tertekan. Apa yang menyebabkan tindakan tersebut tidak masuk dalam kategori kekerasan? Oleh karena, sang guru melakukan tindakan bukan karena niat pribadi untuk menyerang muridnya. Sang guru sebatas menjalankan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan kesadaran bersama.

Dari dua kasus ini dapat ditarik beberapa simpulan, pertama, bahwa hukuman dibuat bukan untuk memenuhi keinginan subjektif pelaku, sementara kekerasan dilakukan untuk memenuhi hasrat kepentingan subjek pelaku. Kedua, hukuman dibuat untuk penyadaran dan ada kepentingan edukasi (mendidik) di dalamnya, sementara kekerasan dilakukan untuk menyerang dan menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun psikis, dan terkadang kekerasan dilakukan untuk kepuasan pelaku.

Tabel Perbedaan antara Kekerasan dan Hukuman di Dunia Pendidikan

Aspek Kekerasan Hukuman
Motif Emosi reaktif Menjalankan aturan
Objek atau sasaran Pribadi, seseorang, kelompok, dan masyarakat Pribadi, seseorang, kelompok, dan masyarakat
Tujuan Kepentingan dan kepuasan pelaku Memberikan penyadaran kepada objek
Bentuk Fisik, psikis, dan verbal Fisik, psikis, dan verbal
Landasan Sesuai keinginan pelaku Aturan yang berlaku

 

 

Akar, Bentuk, dan Dampak Kekerasan di Sekolah

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah berdasarkan hasil riset Dr. M. Djamal, yang dilakukan di beberapa sekolah di Purworejo yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul Fenomena Kekerasan di Sekolah, berupa: 1) berdiri di depan kelas; 2) mengancam siswa dengan kata-kata; 3) membersihkan jamban; 4) memarahi siswa; 5) mengusir siswa dari ruang kelas; 6) menjewer telinga siswa; 7) memukul siswa; 8) menendang siswa; 9) Menyuruh siswa push-up; 10) mencubit siswa; 11) menghina siswa; 12) melakukan pelecehan seksual kepada siswa; 13) menyuruh siswa lari keliling lapangan; 14) menjemur siswa di lapangan; 15) melempar siswa; 16) dan kasus terakhir di luar penelitian tersebut adalah menjilati toilet.

Enam belas  bentuk kekerasan yang terjadi di atas sebenarnya muncul bukan tanpa penyebab. Setidaknya ada dua faktor penyebab kekerasan muncul, yaitu dari kondisi siswa dan internal guru sendiri. Berdasarkan riset di atas, faktor penyebab terjadinya kekerasan yang disebabkan oleh siswa antara lain: 1) melanggar tata tertib sekolah; 2) meremehkan guru; 3) membuat kegaduhan di kelas sehingga mengganggu proses pembelajaran; 4) mengganggu teman.

Masih berdasarkan riset tersebut, faktor kekerasan yang bersumber dari guru antara lain: 1) guru tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola kelas; 2) guru memiliki masalah dalam keluarga yang belum terselesaikan sehingga terbawa di kelas; 3) guru memiliki masalah kesehatan fisik yang cukup lama; 4) guru memiliki disposisi agresif (kecenderungan sikap menyerang orang lain).

Dari riset tersebut dijelaskan dampak yang diakibatkan dari sanksi kekerasan kepada siswa sebagai berikut.

  1. Secara fisik menimbulkan dampak memar akibat dipukul, ditendang, dicubit ataupun dilempar benda, kelelahan akibat disuruh lari dan push up, pusing karena dijemur di bawah terik matahari, serta nyeri pada organ genitalia akibat disetubuhi.
  2. Dampak psikis karena rasa malu kepada teman-temannya, perasaan takut, kehilangan kepercayaan diri, perasaan tidak nyaman, menghilangkan konsentrasi belajar, serta mengalami trauma dan stres akibat disetubuhi.
  3. Dampak pada perilaku akibat kekerasan, yakni memunculkan rasa malas untuk belajar, serta memunculkan rasa benci pada pelajaran dan guru yang melakukan kekerasan.
  4. Dampak sosial akibat kekerasan antara lain mengurangi kontak sosial dengan guru dan teman akibat rasa benci dan malu.

 

Dalam penelitian yang dilakukan Dr. M. Djamal memang tidak dijelaskan dampak positif dari sanksi kekerasan yang terjadi di sekolah. Apakah sanksi kekerasan tersebut dapat meningkatkan kesadaran atau tidak atau apakah membuat siswa jera atau tidak? Mungkin di sinilah celah kekurangan dari penelitian tersebut.

Meskipun begitu, penelitian tersebut tetap dapat dijadikan pijakan dalam menentukan sanksi kekerasan di sekolah. Apakah sekolah tetap akan menggunakan kekerasan dalam menghukum siswa bermasalah? Sebab sanksi kekerasan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dampak negatifnya jauh lebih besar daripada positifnya. Oleh sebab itu, para pelaku pendidikan harus berfikir ulang untuk menegakkan aturan dengan jalan kekerasan. Konsekuensinya, berbagai bentuk hukuman harus direkonstruksi ulang untuk mengganti model hukuman kekerasan sebagaimana tergambar di atas.

 

Mungkinkah Diterapkan Sanksi Edukatif?

Arah perkembangan zaman saat ini menuntut penerapan hukuman yang edukatif di sekolah. Berbagai bentuk hukuman yang memuat kekerasan banyak ditentang di mana-mana. Hal ini diperkuat dengan UU Perlindungan Anak, yang secara jelas menginginkan agar kekerasan benar-benar dihilangkan dari dunia pendidikan.

Dalam upaya penerapan hal di atas, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Y. Sri Susilo, pada tahun 2016 telah menggagas penerapan sanksi edukatif di sekolah. Beberapa contoh kasus yang ditulis beliau, antara lain: 1) Terlambat masuk sekolah, tidak tepat jika diberi hukuman berupa cubitan. Siswa yang terlambat masuk sekolah sebaiknya diberi hukuman tidak boleh mengikuti satu sesi jam pelajaran. Siswa yang bersangkutan diminta belajar mandiri di perpustakaan sekolah. Jika siswa tersebut terlambat lagi, maka dihukum untuk belajar mandiri selama dua sesi jam pelajaran. Terlambat sampai tiga kali, maka diberi hukuman belajar mandiri selama tiga sesi jam pelajaran. 2) Rambut siswa gondrong, tidak tepat kalau hukumannya rambut dipotong oleh guru. Sebaiknya, siswa tersebut diberitahu setelah pulang sekolah harus potong rambut.

Permasalahannya kemudian adalah bagaimana jika siswa tetap melakukan pelanggaran? Bagaimana jika siswa tersebut masih mengulangi kesalahannya, karena menganggap sanksi yang diberikan terlalu ringan dan menyenangkan atau dalam bahasa lainnya meremehkan? Menurut Y. Sri Susilo untuk menjawab hal tersebut harus dilakukan dengan melibatkan orang tua. Sekolah dapat menyurati orang tua siswa tersebut untuk ikut terlibat dalam pembinaan anaknya.

Upaya di atas sangatlah tepat, sebab tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang acuh dengan anaknya karena kesibukannya bekerja. Upaya sekolah menyurati orang tua setidaknya ikut menyadarkan bahwa peran orang tua dalam mendidik anak juga dibutuhkan. Hal ini juga dapat membantu merekatkan kembali renggangnya komunikasi antara orang tua dengan anak.

Dalam kondisi tertentu sekolah akan menemukan anak yang bermasalah, berasal dari keluarga yang broken. Surat yang dilayangkan kepada orang tua siswa tidak kunjung sampai bahkan tidak ada balasan. Sebab siswa tersebut diasuh oleh paman atau bibi, bahkan nenek yang tidak memahami dunia pendidikan. Sementara, kedua orang tuanya pisah tidak jelas keberadaannya. Pada kondisi seperti inilah semestinya sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa. Guru menjadi orang tua kedua dari siswa tersebut. Kenakalan siswa dengan latar belakang keluarga seperti ini sebenarnya ekspresi kebutuhan akan kasih sayang yang selama ini hilang. Siswa seperti ini butuh kasih sayang, bukan hukuman.

Jika di sekolah siswa tersebut hanya mendapatkan sanksi kekerasan, bullying, dan hinaan, tentu akan memperparah kejiwaannya. Sekolah yang secara tidak langsung diharapkan menjadi rumah kedua, hanya menjadi penjara kedua setelah rumahnya yang broken.

Dunia pendidikan, khususnya sekolah merupakan media pembentukan karakter dan kepribadian. Out put dari dunia pendidikan adalah manusia-manusia yang kelak akan meneruskan kepemimpinan bangsa ini. Jika dalam proses penggodokan bermasalah secara kemanusiaan, maka risiko jangka panjangnya adalah bangsa ini akan dihuni dan dikelola oleh orang-orang yang gagal paham tentang kemanusiaan dan wajah pendidikan bangsa ini semakin menyeramkan

 

Problematika Perlindungan Guru

Siapa tersangka utama ketika terjadi kekerasan di sekolah? Jawabnya adalah guru. Dalam kasus kekerasan di sekolah, seolah-olah guru menjadi makhluk yang paling berdosa. Niat baik guru menjewer siswa yang gaduh tidak dapat ditolerir. Padahal bisa jadi murid tersebut sudah keterlaluan. Itulah ironi seorang guru. Sumbu kesabarannya tidak diperkenankan padam, meskipun dihadapkan pada berbagai himpitan masalah kehidupan.

Era reformasi yang dicirikan keterbukaan informasi, demokrasi, dan penegakan HAM, telah mengubah segalanya, termasuk salah satunya di dunia pendidikan. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dahulu banyak dibungkam, kini tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Penegakan HAM tidak dapat dibendung lagi. Menolaknya, sama dengan mencederai reformasi.

Terkait dengan hal tersebutlah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan. Dengan adanya undang-undang tersebut, dunia pendidikan tidak dapat seenaknya memperlakukan anak didiknya. Pasal 9 poin 1(a) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di setiap satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Kasus terbaru yang terjadi di Sulawesi, seorang guru dianiaya wali murid dan di Madura seorang murid membunuh gurunya, menjadi sebuah perenungan bersama apakah ada undang-undang yang melindungi guru dari profesinya? Mengapa begitu mudahnya seorang guru dianiaya?

Sebenarnya pemerintah menjamin keamanan guru dalam menjalankan profesinya. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 39 dijelaskan: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Baik Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Guru dan Dosen di atas sebenarnya memuat satu substansi yang sama, yakni sama-sama menghendaki keamanan bagi siswa dalam belajar dan guru yang menjalankan tugasnya dari berbagai bentuk kekerasan. Artinya, guru dan murid sama-sama mendapat jaminan perlindungan dari negara dan tidak ada bentuk diskriminasi di dalamnya.

Jika ada asumsi yang mengatakan bahwa jaminan keamanan untuk guru dalam menjalankan profesinya tidak ada, tidak dapat dibenarkan. Asumsi tersebut justru menandakan bentuk ketidaksiapan sekolah atau para pelaku pendidikan mengikuti arah perubahan zaman. Memang tugas guru semakin berat, ibarat pil pahit, mau tidak mau harus tetap ditelan.

Oleh karena itu, pemerintah harus meninjau kembali beban guru di sekolah. Menurut penuturan Ki Supriyoko, Direktur Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa Yogyakarta, dalam acara Bedah Riset PUNDI di Hotel Mutiara (2017), “guru terlalu banyak mendapatkan beban administrasi. Beban tersebut bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan profesinya sebagai guru.”

Lanjutnya lagi, “beban guru dalam hal administrasi yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran mestinya dikurangi, agar guru lebih fokus dalam mengajar, atau tepatnya mendidik.”

Beratnya beban administrasi sebenarnya secara tidak langsung mengurangi kesempatan seorang guru berinteraksi dengan siswa-siswanya. Dampaknya, seorang guru tidak dapat menyelami problematika belajar siswa-siswanya. Guru yang harapannya dapat menjadi sahabat, hanya menjadi sekilas iklan yang lewat begitu saja.

 

Upaya Menyemai Kemanusiaan di Sekolah

Setelah diuraikan panjang lebar terkait masalah kekerasan di atas, maka perlu dirumuskan beberapa hal untuk menciptakan iklim sekolah yang humanis. Usaha tersebut antara lain sebagai berikut.

 

  1. Sekolah harus membuat tata-aturan beserta sanksi yang jelas.

Berbagai sanksi yang memuat kekerasan di sekolah sebagian besar tidak diatur oleh sekolah. Sanksi tersebut bebas sesuai keinginan guru di sekolah. Sanksi yang tidak memiliki dasar aturan yang jelas menyebabkan berbagai kekerasan tidak terkontrol, karena ditetapkan berdasarkan keinginan guru. Semakin tinggi tingkat amarah (emosi) seorang guru, semakin berat sanksi yang diterima siswa.

Dengan dirumuskannya berbagai sanksi yang jelas, semua pihak yang peduli dengan pendidikan dapat mengontrol aturan tersebut. Aturan mana yang memuat kekerasan dan aturan mana yang memuat nilai edukasi mudah terlacak. Jika hal ini diterapkan, tentu akan menjadi upaya preventif terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan hukuman.

  1. Perlu ada sosialisasi mengenai pengertian kekerasan dan dampaknya.

Ternyata, tidak semua pelaku pendidikan dapat membedakan antara kekerasan dan hukuman. Ketidakmampuan membedakan dua hal ini menyebabkan seorang guru tidak merasa bersalah jika memberikan sanksi kekerasan. Ia merasa tindakan yang dilakukan adalah proses pendidikan. Padahal jelas sekali perbedaan antara kekerasan dan sanksi. Oleh sebab itu, menyosialisasikan bentuk-bentuk kekerasan kepada para pelaku pendidikan menjadi hal yang penting.

Jika ada pertanyaan, siapakah yang paling berwenang menyosialisasikan hal tersebut? Jawabnya adalah pemerintah. Namun, tidak ada salahnya jika sekolah mengawalinya terlebih dahulu. Sebab, pemerintah secara resmi belum melakukan apapun. Baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan surat edaran untuk menyikapi kasus kekerasan.

  1. Memberikan edukasi dan pembinaan kepada guru-guru yang kerap melakukan tindak kekerasan di sekolah.

Selama ini konseling hanya diberikan kepada siswa. Ada baiknya untuk mengurangi tindak kekerasan, konseling juga diberikan kepada guru yang kerap memberikan sanksi kekerasan. Sebab, tidak dapat dimungkiri seringkali masalah pribadi terbawa dalam kelas.

Guru bukan manusia sempurna, yang tidak memiliki masalah. Oleh karena itu, intervensi pihak ketiga untuk membantu masalah seorang guru diperlukan. Ajaran agama yang menyuruh untuk saling nasehat-menasehati sebenarnya untuk menjaga agar satu individu tetap konsisten menjalankan kebaikan.

Menggunakan media pelatihan untuk guru dapat menjadi alternatif solusi. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesi dalam dunia pendidikan merupakan hak setiap guru/pendidik. Langkah ini lebih persuasif untuk pencegahan masalah lebih dini.

  1. Pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang tegas mengenai kekerasan di sekolah.

Pemerintah dalam kasus kekerasan di dunia pendidikan tidak dapat menutup mata. Kebijakan lanjutan yang lebih operasional setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dosen dan Guru perlu dimunculkan.

Pemerintah perlu membuat regulasi untuk mengatasi jika ada kasus kekerasan terjadi di sekolah. Langkah-langkah yang harus dilakukan sekolah atau pihak yang merasa dirugikan perlu diatur. Jangan sampai penanganan kasus kekerasan di dunia pendidikan disamakan dengan kasus kekerasan lainnya, mengingat dunia pendidikan merupakan wadah eksklusif yang harus dijaga kemuliannya.  (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *