Profesionalitas Guru, Antara Cita dan Fakta

Home / Artikel / Profesionalitas Guru, Antara Cita dan Fakta

pundi.or.id – Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalitas para guru. Guru menjadi tulang punggung pendidikan, tetapi keberadaannya sering tidak dihargai. Jika siswa gagal dalam belajar, yang disalahkan pertama kali adalah guru. Meskipun kegagalan siswa tersebut bisa jadi berasal dari faktor eksternal. Majalah PUNDI edisi kali ini akan membahas profesionalitas guru sebagai pendidik di sekolah.
Guru merupakan pihak yang sangat penting bagi kemajuan siswa. Di sekolah, seorang siswa cenderung bisa mematuhi guru lebih daripada yang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Segala sesuatu yang dikatakan seorang guru dapat memengaruhi pola pikir dan pola sikap siswa. Karena pengaruh guru yang besar ini, maka guru dituntut professional.

Kajian PUNDI melalui majalah edisi hari guru ingin memotret tiga isu profesionalitas guru. Pertama, kompetensi guru. Kedua, sertifikasi guru dan kesejahteraan. Ketiga, jam mengajar guru. Ketiga isu ini saling berkaitan erat satu sama lain. Menurut PUNDI, seorang guru dituntut profesional, dalam hal ini profesionalitas guru salah satunya diukur dengan sertifikasi. Sementara salah satu syarat memperoleh sertifikasi, seorang guru wajib memenuhi ketentuan mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu.

Pertama, kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam tugas keprofesionalan. Menurut penulis, seorang guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran), kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (menguasai materi pembelajaran). Empat kompetensi ini menjadi penentu keberhasilan pendidikan nasional. Problem yang menyertai kompetensi guru adalah pemerataan guru dan fasilitas pendidikan di setiap daerah.
Kedua, sertifikasi guru dan kesejahteraan. Guru profesional memiliki salah satu tanda, yaitu sertifikasi, yang didapat melalui proses yang sangat rumit. Guru bersertifikasi akan mendapatkan tunjangan. Pertanyaannya adalah apakah sertifikasi guru dapat menjamin profesionalitasnya? Atau jangan-jangan sertifikasi hanya dijadikan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tanpa peduli lagi dengan profesionalitas.

Konsekuensi logis kedua yang diterima seorang guru profesional, adalah tunjangan profesi yang harus diberikan oleh pemerintah. Terakhir ini menjadi hak guru dalam menjalankan profesinya, sebagai pendapatan di atas penghasilan kebutuhan hidup minimum agar menjamin kesejahteraan. Harapannya, jaminan kesejahteraan dipenuhi agar guru fokus bekerja mencapai tujuan pendidikan nasional.
Ketiga, guru bersertifikasi wajib memenuhi ketentuan jam mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu. Ketentuan jam mengajar ini menimbulkan banyak problem. Sebab, gara-gara ketentuan ini banyak guru yang mencari sekolah lain untuk memenuhi minimal jam mengajar atau tatap muka. Sehari-hari kerja guru hanya keluar masuk sekolah demi memenuhi ketentuan jam mengajar. Akibatnya, proses belajar tidak diperhatikan.
Tiga isu profesionalitas guru di atas hendaknya menjadi perhatian bersama pemerintah, guru, dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan hendaknya terus memperbaiki regulasi dan pengawasan. Guru itu sendiri sebagai pelaku pendidikan seyogyanya terus berbenah diri, meskipun tanpa adanya peraturan dan pengawasan. Sementara itu, masyarakat yang menerima hak pendidikan berkualitas, hendaknya senantiasa memberikan perhatian lebih pada berjalannya proses pendidikan demi kemajuan sumber daya manusia Indonesia.

Oleh: Iman Sumarlan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.