Mendorong Transparansi Belanja Pendidikan Melalui Pengadaan Elektronik

Home / Artikel / Mendorong Transparansi Belanja Pendidikan Melalui Pengadaan Elektronik

pundi.or.id – APBN tahun 2018 yang ditetapkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp444,131 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas: 1. Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun; 2. Anggaran Pendidikan melalui transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp279,450 triliun; dan 3. Anggaran Pendidikan melalui pembiayaan sebesar Rp15 triliun.
Dalam Lampiran XIX Perpres Nomor 107 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 November 2017 itu disebutkan, Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun tersebut tersebar di 20 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp145,957 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp3,723 triliun masuk di BA BUN.

Dari 20 K/L yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar, yaitu Rp52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp40,092 triliun.
Sisanya tersebar di 17 K/L mulai yang terkecil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rp51,614 miliar; Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTNN) Rp52,800 miliar; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Rp99,297 miliar; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp109,756 miliar; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rp115 miliar; Kementerian Pertahanan Rp173,400 miliar; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp178,500 miliar.

Sementara Anggaran Pendidikan melalui transfer khusus dialokasikan untuk: 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46.695.528.800.000,00; 2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4.070.190.000.000,00; 3. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Rp58.293.080.000.000,00; 4. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Rp978.110.000.000,00; 5. Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Daerah Khusus Rp2.128.880.000.000,00;.

Data di atas menggambarkan betapa besarnya komitmen pemerintah dalam mewujdkan 20 persen angggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bahkan dari tahun ke tahun, alokasi anggaran pendidikan terus meningkat baik untuk pembiyaan fisik maupun nonfisik. Besarnya alokasi anggaran pendidikan setiap tahun, semestinya juga didukung oleh sistem pengelolaan yang memadai agar dana tersebut terserap dengan maksimal.
Sistem pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengontrol penggunaan dana yang bersifat bersih, transparan, dan akuntabel. Mengapa sistem pengelolaan ini penting? Karena pertama, untuk menciptakan zero corruption di dunia pendidikan. Kedua sebagaimana semangat nawacita pemerintahan Jokowi-JK, yaitu untuk mendorong transaksi elektronik dan E-purchasing, dan ketiga, untuk mewujudkan kondisi yang disebut dengan clean and good governance.

Dalam tulisan kali ini, penulis secara khusus menyoroti tentang pentingnya belanja pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menggunakan sistem elektronik. Mengapa hanya belanja BOS yang didorong? Pertama, BOS merupakan bantuan operasional yang diberikan kepada siswa perorangan yang besarannya dapat bertambah dari tahun ke tahun. Bantuan Operasional tersebut pembiayaannya tidak akan terhenti atau bersifat sementara saja, tetapi merupakan bantuan yang dianggarkan secara rutin setiap tahunnya bagi seluruh sekolah di seluruh tanah air. Kedua, BOS dipergunakan untuk belanja kebutuhan dasar (basic needs) siswa dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar (membeli buku, ATK, alat peraga) serta penunjang KBM lain, Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengawalan dana tersebut agar belanja tepat sasaran dan meminimalisasi penyimpangan. Ketiga, selama ini kasus penyimpangan BOS masih sangat tinggi terjadi di berbagai daerah karena tidak adanya sistem pengamanan BOS yang bersifat bersih, transparan, dan akuntabel.

Atas dasar hal tersebut di atas, perlu adanya sistem pembelanjaan BOS dengan menggunakan sistem elektronik. Adapun dasar hukum belanja BOS elektronik (E-BOS) adalah; pertama, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 329 B ayat (1), Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BOS sekolah negeri sebagai berikut: a. Kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan b. Kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.

Sementara di pasal lain, yaitu Pasal 329C, Ayat (1) berbunyi “Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan”. Dan Pasal 329C, Ayat (3) berbunyi “RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan”.
Kedua, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah terdapat dalam juknis tentang mekanisme belanja huruf A No. 4a “Barang dan jasa sudah tersedia di e-catalouge yang diselenggarakan oleh LKPP dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian secara online. Pada lampiran Bab I, huruf E, angka 3 berbunyi “menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),…”

Ketiga, Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam perpres ini, Pasal 1 Nomor 20 menyebutkan E-marketplace pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah”. Di pasal lainnya yaitu Pasal 50, Ayat (5), dijelaskan pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah”. Lalu, Pasal 70, Ayat (2): E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: a. Katalog Elektronik; b. Toko Daring; dan c. Pemilihan Penyedia.”

Keempat, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dalam Pasal 2, Ayat (2) disebutkan “Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d menggunakan metode : a. E-Purchasing; b. Pembelian melalui Toko Daring; c. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung; atau e. Tender Cepat. Sementara dalam lampirannya, tercantum dalam lampiran angka romawi 5, poin 5.2 Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode E-purchasing.

Kelima, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik terdapat dalam Pasal 4, Ayat (1) Katalog Elektronik terdiri atas: a. Katalog elektronik nasional; b. Katalog elektronik sektoral; dan c. Katalog elektronik lokal. Pasal 9 berbunyi “Tugas dan kewenangan Sekretaris Kementrian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah dalam sistem Katalog Elektronik mengajukan surat usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog elektronik Nasional.
Selanjutnya, dalam Pasal 28 disebutkan Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Lokal meliputi: a. Barang/jasa dibutuhkan oleh Perangkat Daerah; b. Barang/jasa standar atau dapat di standarkan; c. Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang. Dan terakhir Pasal 29 menyebutkan Pencantuman barang/jasa untuk Katalog Elektronik dapat diproses berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan/atau berdasarkan hasil evaluasi usulan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
Rencana Implementasi Belanja Pendidikan melalui Pengadaan secara Elektronik.
Sekolah menyusun RKAS secara elektronik yang terhubung dengan RKA-SKPD.

Berdasarkan RKAS yang telah terhubung RKA-SKPD, kepala SKPD (Kepala Dinas Pendidikan) membuat usulan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa Katalog Elektronik. Apabila memenuhi kriteria, Sekretaris Daerah memerintahkan kepala UKPBJ untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan untuk melakukan proses pemilihan penyedia.
Kepala Daerah menandatangani kontrak katalog dengan penyedia.
Kepala UKPBJ menanyakan barang/jasa pada katalog elektronik.
Kepala Daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul Kepala SKPD Pendidikan (Kepala Dinas Pendidikan).
Kuasa Pengguna anggaran menetapkan kepala sekolah sebagai PPTK.
Kepala Sekolah selaku PPTK melakukan pembelian/transaksi secara elektronik melalui sistem aplikasi LKPP.

Catatan Akhir
Sistem belanja pendidikan secara elektronik ini merupakan sistem yang efektif dan efisien diterapkan di sekolah-sekolah sehingga tidak ada beban tambahan waktu bagi sekolah untuk mengerjakan layaknya belanja secara konvensional. Belanja dengan sistem elektronik, semua dikerjakan oleh sistem komputer dan sekolah hanya menunggu barang sampai ke sekolah.

Di samping itu, dengan sistem elektronik, alat kontrol SKPD dan sekolah sudah sangat mudah. Karena semua transaksi dapat dipantau secara online. Dengan sistem elektronik, transparansi dan akuntabilitas sangat terjamin. Sesuai harapan nawacita yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, good will dari berbagai pihak menjadi penting dalam menyukseskan sistem elektronik ini. Dengan keinginan baik, dunia pendidikan akan menjadi lembaga yang membawa semangat zero coruption, dan menjadi lembaga terdepan dalam mendorong program belanja nontunai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.