Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia

Home / Artikel / Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14, menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Secara lebih  detail pengaturan tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dijabarkan pada pasal 28, yang menyatakan bahwa:

“(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau in-formal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK. RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal: Kelompok Bermain (KB), TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan in-formal: Pendidikan keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),  ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa PAUD merupakan satuan layanan pendidikan  bagi anak usia 0-6 tahun, yang terbagi dalam  tiga jenjang, yakni TPA, KB, dan TK/RA. Keberadaan PAUD memiliki landasan  yuridis yang kuat, sebagai hak bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam  rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakatnya (UU No.23 Tahun 2002, pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak).

Pentingnya keberadaan PAUD semakin dirasakan   bagi bangsa Indonesia, hal ini ditandai dengan makin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan PAUD, sehingga muncul  lembaga-lembaga PAUD yang dikelola oleh masyarakat. Pada Tahun 2017 tercatat ada 195.742 satuan lembaga PAUD di Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 3.889 (2 persen) PAUD yang dikelola Pemerintah (Negeri) sedangkan 191.853 (98 persen) PAUD yang dikelola swasta/swadaya masyarakat. Peranserta masyarakat ini sangat penting pengaruhnya bagi terbentuknya kepribadian dan tumbuh kembang anak.

Banyak  hasil penelitian yang telah dilakukan  menunjukkan betapa pentingnya PAUD sebagai pondasi  dalam  mengantarkan  keberhasilan pendidikan selanjutnya dan kepribadian anak di masa yang akan datang. Namun demikian, sangat disayangkan karena  sampai saat ini, belum semua anak Indonesia dapat mengenyam dan mengalami pendidikan di  PAUD. Ada pekerjaan rumah besar sesungguhnya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan lembaga PAUD, termasuk dalam hal pemerataan akses dan kualitas PAUD di Indonesia.

Pemerataan Akses PAUD di Indonesia

Akses layanan PAUD yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) anak PAUD dari tahun ke tahun  mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun  2004  ke tahun 2009 tercatat ada kenaikan APK PAUD sebesar  hampir seratus persen. Pada tahun 2004 tercatat jumlah APK PAUD baru mencapai 12,7 Juta (27 persen),  sedangkan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2009 APK PAUD  menjcapai sekitar 15,3 juta anak (53,6 persen), artinya masih ada sekitar 46,4 persen anak Indonesia yang belum terlayani. Pada tahun 2019 ini pemerintah hanya menargetkan kenaikan APK PAUD sebanyak 14-15 persen saja, yakni sebesar  77,23 persen, artinya belum semua anak-anak Indonesia terlayani dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), yakni sebesar 22, 77 persen.

Dilihat dari segi pemerataan akses PAUD di Indonesia, masih terlihat ada kesenjangan  yang cukup tinggi. Berbagai upaya yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan angka partisipasi kasar PAUD antara di daerah perkotaan dan wilayah pedesaan, yakni dengan mencanangkan satu desa satu PAUD dan pemberian bantuan bagi lembaga PAUD yang sebagian besar pendidiknya berasal dari kelompok miskin untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Kualitas PAUD di Indonesia

Berbicara masalah kualitas PAUD di Indonesia, ada 5 hal yang menjadi  pertimbangan untuk mengukur kualitas PAUD di Indonesia sebagaimana Spreeuweberg (2016) dan Jobes (2017) mengaddreskan kecenderungan isu PAUD yang dikutip dalam tulisan Prof. Dr. Rohmad Wahab, M.A., M.Pd., yakni: (1) Profesionalisme. Dalam hal ini diperlukan para pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, baik kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Kualifikasi akademik pendidik PAUD sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu memiliki kualifikasi D4 atau S1 dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (S1-PAUD) dan Psikologi. Realitas yang terjadi, sampai saat ini masih banyak pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi tersebut. Banyak di antara pendidik PAUD yang masih lulusan SLTA bahkan SLTP. Itulah salah satu alasan, mengapa kualitas PAUD di Indonesia masih harus terus ditingkatkan. Profesionalisme menuntut pada profesional pendidiknya, pengelolaannya, serta proses pembelajarannya.

Persoalan berikutnya adalah (2) immergence learning. Materi pembelajaran yang diperlukan saat pembelajaran berlangsung menjadi pertimbangan dalam menentukan kualitas PAUD di Indonesia. Materi pembelajaran PAUD diharapkan mampu menstimulasi seluruh perkembangan peserta didik, yang meliputi perkembangan sikap spiritual, perkembangan sikap sosial, serta perkembangan pengetahun dan keterampilan. Ada enam bidang pengembangan yang menjadi materi pembelajaran, yakni (a) pengembangan bidang moral-agama; (b) pengembangan motorik (halus dan kasar); (c) pengembangan bahasa; (d) pengembangan kognitif; (e) pengembangan sosial-emosional; serta (f) pengembangan seni. Keenam bidang pengembangan tersebut selanjutnya dikemas menjadi materi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan bermain. Prinsip pembelajaran PAUD adalah bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Jika dilihat dari sisi materi pembelajaran, tentu saja sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Realitas di lapangan, pendidik PAUD masih banyak yang belum mampu merencanakan dan mengemas materi pembelajaran yang termasuk dalam enam bidang pengembangan menjadi pembelajaran yang menarik bagi anak. Tidak sedikit pendidik PAUD yang terburu-buru mengajarkan materi membaca, menulis, dan berhitung (Calistung), padahal yang lebih diperlukan oleh anak pada saat PAUD adalah kemampuan bersosialisasi dan mengembangkan kreativitas serta kemandirian belajar. Untuk itu, masalah bagaimana guru dapat mengemas materi pembelajaran saat berlangsungnya pembelajaran dengan sebaik-baiknya masih menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menumbuhkan kesadaran tersebut dan merealisasikan dalam pembelajaran nyata.

Tolok ukur berikutnya dalam menilai kualitas PAUD adalah (3) Innovation. Pemanfaatan innovasi dan teknologi menjadi sebuah keharusan dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini di era digital ini. Anak-anak PAUD diajak mengenali dan memanfaatkan hasil temuan inovasi dan teknologi informasi secara tepat. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak PAUD tidak sekedar menjadi objek dari perkembangan teknologi, namun disiapkan untuk menjadi subjek yang pada saat nanti dapat manusia-manusia yang aktif dan bersahabat di era digital. Realitas yang ada saat ini, guru masih sangat perlu didorong untuk memanfaatkan hasil inovasi dan perkembangan teknologi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembelajaran di PAUD.

Selajutnya (4) memperkecil disparitas antara anak-anak yang memiliki status sosial yang berbeda-beda, serta (5) prinsip-prinsip kegiatan di kelas. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, maka sangat diperlukan lingkungan yang kondusif, termasuk dalam hal ini adalah mengupayakan seoptimal mungkin untuk memperkecil jarak prestasi antara peserta didik PAUD yang memiliki latarbelakang sosial ekonomi yang berbeda, untuk itu diharapkan pemerintah dapat melakukan kebijakan yang mengandung keberpihakan pada masyarakat yang memiliki karakteristik 3T yakni terjauh, terdalam, terbelakang.

Implikasi dan Rekomendasi kebijakan peningkatan akses dan kualitas PAUD

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pada subbidang pendidikan pada RPJMN 2015-2019 antara lain: (1) melaksanakan wajib belajar 12 Tahun melalui peluncuran program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar; (2) meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan: penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensip dan kredibel; (3) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD); dan masih ada beberapa kebijakan lain yang tidak disebutkan dalam artikel ini,mengingat fokus kita pada PAUD.

Dalam buku evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019 yang dikeluarkan oleh BAPPENAS Tahun 2017 sama sekali tidak disinggung capaian pada peningkatan akses dan kualitas PAUD. Yang lebih banyak disoroti terkait program wajib belajar 12 dan bebas buta aksara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) belum seimbang dengan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD). Hal ini berakibat pada lambatnya pemerataan akses dan kualitas mutu PAUD. Oleh karena itu, penulis berharap, agar PAUD menjadi bagian dari prioritas program pembangunan SDM di Indonesia dengan alokasi anggaran yang cukup atau minimal sama dengan penganggaran pada program pendidikan dasar dan menengah. Mengingat pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peran yang strategis dalam  membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Oleh: Umi Faizah (Dosen pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) sekaligus Ketua pada Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI)  Bina Insan Mulia Yogyakarta. Selain itu juga sebagai  Direktur Bidang Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Islam SPA Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.