Pengadaan Buku Pelajaran Bagi Siswa Bermasalah

Home / Berita / Pengadaan Buku Pelajaran Bagi Siswa Bermasalah

Pundi.or.id – Pegiat Pendidikan Indonesia (PUNDI) mengidentifikasi berbagai persoalan, terkait pembelian buku teks pelajaran, yang diperuntukkan bagi siswa sekolah.

Persoalan itu, terletak pada sistem pembelian buku melalui e-katalog sektoral LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk pembelian buku yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian juga melalui Mitra Pasar Daring pada laman siplah.kemdikbud.go.id, untuk pembelian buku dari sumber dana Biaya Operasional Sekolah atau BOS), sejak diluncurkan pemerintah pada tanggal 1 Juli 2019.

“Sampai kini sistem pembelian buku melalui e-katalog sektoral LKPP dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) belum berfungsi. Pemerintah seringkali terlambat menangani sistem pengadaan sarana pendidikan,” kata Direktur PUNDI Iman Sumarlan, lewat siaran pers, Sabtu (13/7/2019).

Temuan berbagai persoalan ini, setelah mencermati sejumlah regulasi, antara lain Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS; juga Permendikbud Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Selain itu, melalui pencermatan Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Nomor 2942/D/PB/2019 tentang pembelian Buku Teks dan Non Teks melalui dana BOS Tahun Anggaran 2019, termasuk mengumpulkan sejumlah informasi dari sumber-sumber terpercaya mengenai pelaksanaan berbagai aturan tersebut.

“Sekolah tidak dapat memanfaatkan dana BOS untuk pembelian buku melalui Mitra Pasar Daring SIPLah, serta dirugikan karena Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pembelian buku secara online dengan dana DAK,” lanjutnya.

Bahkan, salah satu penerbit ternama juga menyalahgunakan sistem SIPLah, karena menayangkan pada laman tersebut buku-buku yang belum memenuhi syarat, akibat belum ditentukan harganya oleh pemerintah, serta tidak lulus penilaian.

Dampaknya, sekolah-sekolah akan berpersepsi bahwa buku-buku tersebut merupakan buku resmi yang bisa dibeli dengan dana BOS.

“Apabila kemudian sekolah-sekolah membeli buku-buku tersebut, akibatnya akan menyalahi ketentuan penggunaan dana BOS yang nantinya bisa berimplikasi pada ranah hukum,” terangnya.

Apabila sistem SIPLah tidak dapat dijalankan sampai batas waktu, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Nomor 2942/D/PB/2019 tentang pembelian Buku Teks dan Non Teks melalui dana BOS Tahun Anggaran 2019, akan diberlakukan mekanisme PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) yang memungkinkan terjadi penyelewengan yang merugikan negara.

“Untuk itu kami mendesak Kemendikbud segera menjalankan pengadaan buku melalui sistem e-katalog sektoral LKPP dan Mitra Pasar Daring SIPLah, termasuk menjatuhkan sanksi tegas kepada siapapun yang memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk keuntungan diri sendiri,” pungkasnya. (ws/yyw).

Sumber: http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/693474/pendidikan/pengadaan_buku_pelajaran_bagi_siswa_bermasalah.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.