Efektifitas Komunikasi Mendikbud

Berita photo Arista Aulia Firdaus 2021-02-25 16:25:31 0 Komentar 125
photo

Sumber: -

Sepinya isu pendidikan, menjadi inisatif Pegiat Pendidikan Indonesia (PUNDI) untuk mengadakan diskusi virtual, dengan tema Efektifitas Komunikasi Kemdikbud untuk Kebijakan Pendidikan (Rabu, 23 Februari 2021). 

Selain sebagai bentuk pemberitaan, yang melatarbelakangi tema ini adalah untuk mensosialisasikan komunikasi Kemdikbud yang kurang masif dan kurang menyentuh langsung kepada masyarakat. 

Menilik data sekunder, terdapat 9 media online yang mengatakan, bahwa Kemdikbud harus memperbaiki komunikasinya kepada publik. Tuain kritikan dari berbagai macam pihak, menyebutkan Nadiem sebagai menteri digital, tetapi kebijakannya yang tidak sampai ke daerah. 

Sebagai pegantar, Iman Sumarlan selaku Direktur PUNDI menuturkan, “Harapannya, kita bisa menggunakan prespektif para narasumber yang kompeten dalam bidang komunikasi. Pisau analisanya bisa tajam menganalisa komunikasi kemdikbud,”  tutur beliau. 

Menurut Panji Dwi Ashrianto, sebagai narasumber pertama, bahwa di dunia pendidikan mengalami gagap komunikasi. Pada 2019 sepaket kebijakan yang diluncurkan Kemdikbud, seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Penyaluran Dana BOS, dan yang mencuat di ranah publik adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. 

Belum adanya perubahan fundamental dari dua kebijakan ini, menyebabkan masyarakat kebingungan terhadap kebijakan Nadiem. Banyak juga menuai berbagai usulan, agar Kemdikbud mengangkat staf khusus komunikasi publik, yang sangat dibutuhkan dan lebih makro.

“Di latar belakangi masyarakat Indonesia yang masih buta dalam layanan pendidikan, masih tertanam dalam benak msyarakat untuk persoalan pendidikan adalah urusan Kemdikbud. Perlunya peyampaian trasparan, guna memajukan sektor pendidikan di Indonesia,” jelas Panji Dwi Ashrianto. 

Panji yang merupakan salah satu Dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, juga menilik terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ yang menjadi persoalan sampai hari ini, Nadiem Makarim belum mengeluarkan kebijakan real.  

Kampus Merdeka yang diluncurkan Kemdibud, menjadi ironi evaluasi kurikulum baru, muncul kebijakan Kampus Merdeka. Evaluasi kurikulum yang menguras banyak waktu, tenaga, dan biaya justru membuat mengulang kembali dan tentunya, kejadian ini dialami oleh berbagai kampus. 

Selaras dengan yang disampaikan narasumber kedua, oleh Anang Masduki, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Mengevaluasi kembali terkait Program Organisasi penggerak (POP), bahwa kuatnya peran oligarki, yang mengarah pada Undang-undang Omnibuslaw  yang membuat pemangku jabatan memiliki kuasa. 

Komunikasi antar pemerintah yang tidak sinkron ditambah juru bicara pemerintah yang tidak kompentible. “Jubir pemerintah itu, kalo kita diskusi sama Ngabalin jadi emosi. Ada sebenarnya yang bagus, tapi sikologis kepribadinnya tidak bagus. Psikologi komunikasi pemerintah, diperparah dengan presiden kita tidak memiliiki partai, semua dirangkul. Adanya buzzer-buzzer yang sudah menjadi rahasia umum dan buzzer ini dipelihara, muncul ketakutan pada publik opinion, orang-orang jadi takut mengkrititik adanya UU ITE,” papar Anang Masduki.

Perihal komunikasi Kemdikbud menyebabkan, beberapa organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU yang mengrirtik, bahwa  sulit berkomunkasi dengan Kemdikbud. Ujian terberat adalah kasus POP, yang betul-betul  kegagalan komunikasi Kemdikbud dengan eksternal, ormas, dan lembaga-lembaga yang jauh. 

Gagalnya Abdul Mukti untuk menjadi wakil menteri pendidikan. Melihat faktor, Abdul Mukti sebagai bagian Muhammadiyah, sehinga dalam mengambil kebijakan pemerintah memberikan semua kekuasaan.  Sebelumnya beliau bersedia, dan hal ini yang menjadi suatu masalah yang belum selesai. 

“Kebijakan yang banyak berubah, dan tidak terintegrasi dengan baik menjadi persoalan yang berlarut-larut. Integrasi kebijakan dan keilmuan yang perlu dilakukan Kemdikbud, adanya ego sektoral antar kementerian itu tumpang tindih, bau-bau kementerian berbaju militer,” jelas Anang.

Clara selaku bagian dari peserta menanggapi, bahwa mas Menteri bukan orang yang berlatar birokrasi atau pejabat. Sehingga, hadirnya Nadiem sebagai menteri pendidikan membawa gerakan baru, dan paradigma baru. 

“faktor beliau dari kalangan bisnis, jadi kebijakan cenderung mengarah kesana. Mengenai POP menjadi perhatian banyak kalangan, terutama kalangan agamis NU dan Muhammadiyah,” jelas Clara. 

 

 

 

 

 


photo
Arista Aulia Firdaus

Pegiat Literasi Pendidikan, Komunitas Jurnalis Yogyakarta.



0 Komentar


Tinggalkan Balasan