LGBT : Manusia-Manusia Telanjang di Dalam Demokrasi ?

kolom photo Adena Wps 2020-10-03 13:36:06 0 Komentar 4402
photo

Sumber: -

Perhatian publik kembali tersita pada fenomena LGBT. Tepatnya sabtu 29 Agustus lalu  terjadi penggerebekan pesta gay di The Kuningan Suites, Jakarta Selatan. Hal ini kemudian memunculkan kembali perdebatan mengenai LGBT. Di Indonesia sendiri, walaupun fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kian marak terjadi, akan tetapi isu tersebut masih bersifat pasang surut. Setiap kali isu tersebut menyeruak ke permukaan publik, saat itu pula beragam suara pertentangan muncul. Akademisi, masyarakat, aktivis, pejuang HAM, tokoh agama, dan pakar hukum angkat bicara. Ada yang setuju dan ada pula yang menentang keras fenomena LGBT.

Bagi yang setuju dengan LGBT, narasi yang kerap kali disuarakan tidak lain karena hal tersebut berkaitan dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara tidak perlu mencampuri persoalan hingga ke ranah seksual seseorang. Terlebih, mereka bukanlah koruptor yang mencuri uang rakyat dengan jumlah uang fantastis, yang kemudian membuat negara ini menjadi kian miskin ataupun pembunuh yang telah merampas jatah hidup orang lain, sehingga keberadaannya harus diperangi. Sementara bagi pihak yang menentang, LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia, khususnya norma sosial yang berasal dari agama, suku dan budaya.

Namun, beberapa negara secara terang-terangan melegalkan LGBT. Belanda misalnya, negara tersebut merupakan negara eropa pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis disusul oleh negara-negara lainnya seperti Belgia, Spanyol, dan sebagainya. Adapun negara yang mengecam keras perilaku LGBT. Bahkan, negara tersebut memberlakukan hukum sangat keras bagi mereka yang kedapatan terbukti bercinta sesama jenis. Beberapa negara tersebut antara lain : Negara Mauritania, Uganda, Nigeria, dan sebagainya.

Lantas, bagaimana dengan di Indonesia? Hal yang justru tergambar di negeri ini adalah ketidakjelasan aturan terhadap kelompok LGBT. Lebih jauh, tidak ada kejelasan apakah melarang atau memperbolehkan kelompok LGBT, sehingga yang tergambar adalah kecenderungan untuk membiarkan kelompok LGBT.

Pada 14 Desember 2017, MK menolak uji materi terhadap ayat 1 sampai 5 terkait Pasal 284 (perzinahan), Pasal 285 (pemerkosaan), dan Pasal 292 (pencabulan terhadap anak) KUHP. Namun, MK juga menolak anggapan bahwa telah melegalkan LGBT, MK beranggapan bahwa mereka tidak berwenang untuk membentuk jenis tindak pidana baru terhadap persoalan tersebut.

LGBT di Dalam Demokrasi :Antara Peluang atau Justru Penelantaran

Demokrasi di negeri ini seringkali ditimpa ujian, salah satunya adalah bagaimana demokrasi menjamin kebebasan dari setiap aspirasi kelompok tertentu dan bagaimana demokrasi memberi jawaban dari setiap aspirasi yang diperjuangkan. Dalam kasus LGBT, demokrasi dianggap sebagian orang sebagai sistem efektif dalam menciptakan LGBT bahkan mereka beranggapan bahwa kaum LGBT berlindung di dalam demokrasi. Sebab, demokrasi memberi ruang bagi mereka dalam memperjuangkan legalitas LGBT. Namun, di sisi lain demokrasi di negeri ini tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan kepada kelompok LGBT dan justru memicu timbulnya intoleransi. Lantas, bagaimana dengan kelompok LGBT di Indonesia ?.

Faktanya, kelompok LGBT seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi. Tindakan-tindakan tidak manusiawi, pengecualian, kehilangan hak, ajakan untuk memerangi, bahkan mengkategorikan LGBT sebagai gangguan jiwa seakan menjadi hal yang sering ditemui dalam pemberitaan LGBT.

Beberapa kali terdengar lewat media tentang tindakan diskriminatif yang dialami oleh kelompok LGBT. Sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh dua pria asal Aceh pada 28 Maret 2017 lalu, mereka ditangkap oleh warga lantaran dituding melakukan hubungan seks sesama jenis, mereka dihukum masing-masing 85 kali cambuk oleh majelis hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Selain itu, kasus diskriminasi juga dialami oleh seorang polisi di Semarang, ia dipecat lantaran memiliki orientasi seksual sesama jenis (gay). Tak cukup sampai disitu, belum lama ini Pemerintah dan DPRD Kota Depok dikabarkan tengah memproses rancangan peraturan daerah (Raperda) anti-lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS, sebab LGBT dianggap sebagai penyebab terbesar dalam penyebaran penyakit HIV/AIDS.

Persoalan di atas merupakan sedikit gambaran mengenai tindakan diskriminatif yang terekspos di beberapa media di Indonesia. Hal ini menimbulkan paradoks tersendiri di dalam demokrasi. Di satu sisi, demokrasi memberi ruang untuk memperjuangkan aspirasi. Namun, di sisi lain demokrasi menunjukkan kecacatan tersendiri ketika yang terjadi adalah demokrasi tak memberikan jawaban terhadap aspirasi yang diperjuangkan, malahan demokrasi mengorbankan kelompok yang termarginalkan.

LGBT Menuju Manusia-Manusia Telanjang (Naked Life)

Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok LGBT yang masih saja ditemui di negeri ini, menghantarkan kita pada suatu kenyataan bahwa negara cenderung setengah hati dalam menyelesaikan persoalan LGBT. Negara cenderung melakukan pembiaran terhadap LGBT, antara melegalkan LGBT atau secara tegas menolak kelompok LGBT. Sehingga yang terjadi adalah kelompok LGBT hidup dalam keadaan telanjang (hidup tanpa kejelasan antara hak dan kewajiban).

Sudibyo dalam buku Demokrasi dan Kedaruratan (2019) menjelaskan bahwa terjadi paradoks-paradoks di dalam demokrasi, hal ini terjadi ketika negara tidak mampu mengakomodir setiap persoalan. Sehingga yang terjadi adalah selalu ada kelompok yang menjadi korban dan yang tersisihkan, yang disebut sebagai “Homo Sacer”. Lebih lanjut, homo sacer diartikan sebagai subjek yang didefinisikan oleh hukum tapi sekaligus diekslusi keluar dari hukum, maka yang terjadi adalah seseorang hidup dalam keadaan naked life, yakni manusia yang hidup dalam keadaan telanjang yang dengan gampang dirampas hak-haknya, mengalami pengabaian hak atas keamanan dan kebebasan, mendapat legitimasi atas kekerasan, menjadi tahan politik bahkan dibunuh sekalipun.

Melihat tindakan diskriminatif terhadap kelompok LGBT, maka seharusnya kita melihat persoalan tersebut tidak lagi dilihat melalui etika yang berdasarkan norma atau etika. Maka perlu dilihat melalui etika lain, seperti yang dikatakan oleh Levinass, yaitu etika yang berdasarkan penderitaan manusia. Etika yang senantiasa mendorong kita berfikir bagaimana mengurangi ataupun mengatasi penderitaan manusia. Dalam hal ini, negara harus bisa mengakomodir setiap persoalan tanpa harus mengorbankan kelompok yang termarginalkan.

 

 

 

 


photo
Adena Wps

Pegiat social entrepreneurship



0 Komentar


Tinggalkan Balasan