Fakta-fakta Baru Terkait Putus Sekolah di Masa Pandemi

Guru photo Firman Fatih 2021-07-03 14:24:03 0 Komentar 63
photo

Sumber: gaya.tempo.co

“Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan ( Pasal 31 ayat (1) UUD 1945)”

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia,karena sejatinya pendidikan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, dan gender.

Semuanya berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Realita yang terjadi, apa yang dicita-citakan dalam landasan konstitusional Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan masih banyaknya anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan.

Angka partisipasi pendidikan oleh anak usia sekolah di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Namun,  disisi lain total jumlah anak putus sekolah di 34 provinsi Negara ini masih berada di kisaran 4,5 juta anak.

Dari data yang dimiliki Tim Nasional Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2019, jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 3-15 tahun berada di angka 936.674 anak.

Sementara usia 16-18 tahun, berada di angka 2.420.866 anak yang tidak bersekolah. Secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332 anak.

TNP2K (2019) mengungkapkan bahwa konsentrasi terbesar dari anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah berada di Provinsi Jawa Barat, dengan angka 958.599 anak.

Disusul Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing di angka 677,642 dan 609,131 anak yang tidak mengenyam pendidikan formal.

Putus sekolah diartikan sebagai berhentinya proses pembelajaran dari suatu lembaga pendidikan (formal).

Angka putus sekolah di Indonesia masih terbilang tinggi dan menjadi fenomena yang masih sering kita jumpai.

Menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF) tahun 2016, 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikannya, yaitu 600.000 anak sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak sekolah menengah pertama (SMP).

Data ini adalah angka di tahun 2016 sebelum covid-19. Bagaimana  angka putus sekolah di masa pandemi covid-19?

Kasus putus sekolah sebenarnya sudah terjadi sebelum adanya pandemi covid-19.

Hanya saja, dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, kasus putus sekolah ini semakin meningkat.

Secara nyata pandemi covid-19 memberikan dampak ke beberapa sektor penting termasuk dunia pendidikan.

Secara global UNICEF menyebutkan ada 290 juta anak berpotensi putus sekolah akibat pandemi. Sementara di Indonesia UNICEF menemukan ada 938 anak yang putus sekolah akibat pandemi covid-19.

Dari jumlah tersebut 75 persen di antaranya tak bisa lagi melanjutkan pendidikan karena masalah biaya.

Dari jumlah tersebut UNICEF mencatat proporsi anak laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan perempuan. Selain itu, lebih dari 13.500 anak di Indonesia sudah putus sekolah sebelum pandemi.

Angka ini menambah daftar panjang jumlah ATS di Indonesia yang telah mencapai 4,34 juta jiwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2019)

Ada 4,3 juta anak tidak mendapatkan pendidikan sekolah. Pandemi covid-19 berkepanjangan mengancam masa depan anak-anak Indonesia.

Ditutupnya sebagian besar sekolah mebuat risiko ini menjadi jauh lebih tinggi, terutama bagi anak dari keluarga pra-sejahtera.

Sebagian terancam dinikahkan, harus bekerja, atau tidak memiliki akses belajar jarak jauh.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, jumlah anak putus sekolah cukup tinggi selama pandemi covid-19.

Hal itu berdasarkan hasil pemantauan di berbagai daerah.

KPAI justru menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.

Penyebab Putus Sekolah Selama Pandemi Covid-19

Penyebab putusnya sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor  internal dan faktor eksternal peserta didik.

Adapun faktor internal yang menyebabkan anak putus sekolah di masa pandemi, yaitu pertama, karena sudah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak sekolah.

Kedua, karena bekerja membantu perekonomian keluarga. Ketiga, terpaksa menunggak iuran SPP selama berbulan-bulan karena ekonomi orangtua terdampak pandemi.

Keempat, kecanduan game online membuat terganggunya psikis peserta didik sehingga harus menjalani pengobatan berkepanjangan. Terakhir, karena meninggal dunia akibat kecelakaan.

Sedangkan, faktor eksternal yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah ini karena dipicu oleh kebijakan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terus menuai masalah dan tidak juga dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut KPAI, sejumlah terobosan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi BDR dan PJJ itu belum efektif.

KPAI juga menilai pelaksanaan BDR atau PJJ ini sangat dipengaruhi oleh faktor peranan orangtua peserta didik.

Misalnya, pendampingan, kemampuan dalam penguasaan teknologi digital, hingga kepemilikan gawai.

Retno (2021) juga menyebutkan, kebijakan PJJ terkesan menyamakan masalah sehingga hanya satu solusi untuk semua problem BDR atau PJJ yang ada.

Misalnya, bantuan kuota internet hingga 7 triliun, namun pada praktiknya banyak yang mubazir.

Pasalnya, bantuan kuota tersebut tetap tidak mampu mengatasi masalah pembelajaran anak-anak dari keluarga menengah ke bawah yang tidak memiliki alat daring atau masalah anak-anak di pelosok yang berada pada wilayah blank spot.

Kondisi ini berlangsung lebih dari setahun sehingga mengakibatkan kejenuhan pada peserta didik dan menurunkan semangat belajarmunculnya

Bukan hanya itu, masalah alat daring masalah jaringan internet yang sulit sampai masalah tidak adanya interkasi guru-siswa dalam proses PJJ.

Hal ini memunculkan potensi bertambahnya pengangguran, meningkatkan angka perkawinan anak dan pekerja anak.

Pentingnya Untuk Terus Bersekolah

Pemerintah khususnya Kemendikbud memiliki tanggung jawab besar agar anak-anak di Indonesia dapat terus bersekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas secara merata.

Tantangan besar Kemendikbud adalah mengupayakan komitmen yang sama untuk memeratakan infrastruktur pendidikan di tiap Pemerintahan Daerah. Karena sumberdaya untuk infrastruktur mayoritas ada di daerah.

Misalnya tahun 2019 DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik mencapai 15,9 triliun Rupiah sementara alokasi untuk sarana dan prasarana di Kemendikbud hanya sekitar 1,3  triliun rupiah.

Selain mengharapkan Pemerintah, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat peduli akan pentingnya pendidikan sejak dini. Pendidikan sangat penting dan berpengaruh untuk masa depan anak.

Dengan terus bersekolah, anak memiliki kemampuan berpikir terbaik. Setidaknya melalui pendidikan, anak bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Tentunya dengan mengenyam pendidikan, kemampuan berpikir anak akan berkembang dan maju.


photo
Firman Fatih

Pegiat Pendidikan dan Literasi



0 Komentar


Tinggalkan Balasan