Pendidikan Anak Usia Dini Yang Terlupakan

Essay photo Pundi.official 2021-10-11 09:28:19 0 Komentar 41
photo

Sumber: .

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan payung dari semua pendidikan. Dari sinilah awal pendidikan seorang anak itu ditempah. Aspek seperti fisik, psikis dan sosial disiapakan sejak PAUD sehingga sudah sangat siap untuk masuk ditingkatan selanjutnya.

Sebagai payung dari semua pendidikan, semestinya PAUD harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pada tahun 2018, Word Top20.org merilis data tentang tingkat partisipasi PAUD di Indonesia baru mencapai angka 21 persen. Baru akan mencapai angka 30 persen pada tahun 2030.

Angka partisipasi tersebut sangat rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia maupun Asia Tenggara. Angka jumlah partisipasi tersebut sangat ironi mengingat angka golden age anak Indonesia mencapai angka 11 juta anak. 

Amanat UU dan Peraturan lainnya


PAUD merupakan amanat UU beserta peraturan-peraturan turunannya. Dalam UU Sisdiknas secara jelas menggambarkan PAUD Pada Bab Pertama tentang Ketentuan Umum, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (14) bahwa ”Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Amanat UU ini adalah jelas bahwa PAUD menjadi embrio awal bagi pengembangan karakter dan kepribadian seorang anak. Maka, sudah menjadi tugas pemerintah untuk membantu mengembangkan kualitas PAUD.  Di samping itu, adanya persoalan terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD.

Atas dasar amanat UU Sisdiknas, maka pemerintah Jokowi-JK secara terus menerus menjaga komitmen dan mendorong PAUD agar semakin menjadi payung semua pendidikan. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 02 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM. Dimaksud dengan SPM dalam PP adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Terkait dengan pelayanan dasar tersebut pendidikan adalah poin utama mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah. Harus adanya peraturan dalam rangka mendukung PAUD, seperti peraturan terkait pengunaan dan Alokasi Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Persoalan-Persoalan di Lapangan


Komitmen pemerintah terhadap PAUD perlu diapresiasi. Namun, masih ada persoalan di lapangan terkait pengelolaan PAUD yang harus terus dibenahi. Masalah yang masih terjadi yaitu, terkait jumlah PAUD yang masih sangat minim.


Tidak perlu jauh-jauh membahas di luar pulau Jawa, di Jawa sendiri saja jumlah PAUD khususnya PAUD negeri masih sangat terbatas. Tidak heran, jika partisipasi masyarakat  masih rendah karena kurang tersedianya lembaga PAUD. Sementara, PAUD swasta memang banyak, tapi biaya pendidikannya yang mahal sehingga membuat tidak semua golongan dapat mengaksesnya.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu contoh kasus, yang paling banyak jumlahnya hanya Satuan Paud Sejenis (SPS). Disampaikan oleh Sri Hartati Kabag SD dan PAUD Dinas Pendidikan Kota Yogyakata kepada tim PUNDI. SPS ini terintegrasi dengan kegiatan RW seperti posyandu dan kegiatan lainnya.

Sri Hartati mengatakan jika dari segi standarisasi PAUD tentu SPS ini sangat jauh dari harapan. Berbeda dengan TK atau KB yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Maka tak heran, terselenggaranya aktifitas PAUD pada TK atau KB cukup memadai.

Persoalan PAUD berikutnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana. Keluhan atas minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD disampaikan oleh Tri Susilawati kepala sekolah TK Wahyuharjo III, Lendah Kulonprogo.

“Soal sarana dan prasarana masih sangat terbatas ya, termasuk belum semua sarana dan prasarananya berstandar SNI sesuai dengan peraturan pemerintah,” Ujar Tri

Demikian juga di TK Indriyasana Utama Kota Gede. Persoalan sarana dan prasarana yang minim serta belum semua berstandar SNI di sampaikan oleh Tri Utami Lasmi selaku kepala sekolah TK tersebut. Persoalan tersebut baru terjadi di TK swasta, bagaimana dengan TK negeri?.

Kepala Sekolah TK Negeri 2 Yogyakarta Tri Hariyatni juga menyampaikan keluhan terkait minimnya sarana dan prasarana berstandar SNI. Padahal, sudah diamanatkan oleh peraturan pemerintah. Terkait pendanaan, baik PAUD swasta maupun negeri mendapat anggaran dari pemerintah melalui BOP. Namun, keluhan minimnya subsidi dana pemerintah khususnya bagi keluarga yang kurang beruntung.  

Catatan Penutup


Salah satu untuk meningkatkan jumlah PAUD dan mendorong tingkat partisipasi yaitu PAUD harus di kelola secara profesional. Maksud profesional di sini adalah dari segi sarana dan prasarana tersedia (gedung, alat praga) tersedia dengan layak. Profesional juga dalam hal manajemen keuangan serta profesi.

 

Pengelolaan harus sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah. Maka, Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP) Paud diperlukan. Agar ke depannya, PAUD menjadi tempat utama dalam mendidik dan membina karakter anak juga.


Bukan hanya itu, SNP juga diperlukan sebagai upaya anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah dapat digunakan tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan. Namun, harus sesuai dengan amanat UU dan Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan agar ke depannya PAUD ini tidak lagi menjadi terabaikan. 


photo
Pundi.official

Seputar Berita Terkini



0 Komentar


Tinggalkan Balasan