Pendidikan Masa Pandemi: Kapitalisasi dan Dehumanisasi

Essay photo Michael Scofield 2021-03-16 07:11:20 0 Komentar 374
photo

Sumber: -

Ketidaktahuan Tidak Akan Menyelamatkan Siapapun”, Karl Marx.

Mendiskusikan persoalan pendidikan, terutama dalam negara Indonesia, tidak akan pernah selesai, pendidikan yang hanya menyodorkan teori normatif tanpa ada kontribusi dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Bahkan ketika kita membaca lebih jauh terkait pendidikan di Indonesia, banyak sekali akademisi yang pesimis dengan keadaan pendidikan di Indonesia. Penyebab utamanya adalah bahwa pendidikan di Indonesia berkembang parsial, kapitalistik, dan cenderung diajarkan teori-teori normatif.

Pendidikan di Indonesia tidak sensitif terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, negara dan bahkan global, sehingga ketika para terdidik yang ada di Indonesia hasil dari pruduk normatif pendidikan, cenderung melihat persoalan sosial, negara, dan global setenggah-setanggah (kurang wholistic).

Lebih dari itu, mencermati pendidikan di Indonesia, dan begitu juga persoalan-persoalan di dalamya, situasinya masih stagnan dan tidak pernah menemukan titik identitas yang jelas dalam mengali pendidikan yang berbasis ramah lingkungan dan humanisasi.

Tidak pernah terasa apa kontribusi pendidikan bagi para sarjana di tenggah masyarakat, selain menambah gelar sarjana yang bersanding dengan nama mereka, atau paling tidak yang di berikan dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan mampu menjelaskan fenomena sosial yang terjadi selama ini.

Sebegitu jauhnya pendidikan dengan kehidupan sosial, padahal jauh-jauh hari Ki Hadjar Dewantara telah menegaskan bahwa, “pendidikan harus berkolaborasi dengan kehidupan sosial masyarakat (budaya, ekonomi dan politik)”. Pendidikan di Indonesia hanya ikut-ikutan terseret arus globalisasi dan cenderung normatif-moralitas.

Semua itu mengidentifikasikan pendidikan di Indonesia lebih bersifat esensialistik pada realitasnya, maksudnya adalah pendidikan di Indonesia hanya mengambil asumsi bahwa nilai/angka baku dan bersifat tetap adalah keharusan dalam proses mengajar.

Sehingga jika terjadi kasus dalam suatu sekolah, misalnya siswa melakukan tawuran, nilai jelek, merampok, maka pendidikan yang dihadirkan adalah membuat aturan-aturan normatif, atau memperketat aturan-aturan di sekolah.

Sehingga ketika para terdidik ini melanggar peraturan cenderung mengeluarkan mereka, tanpa sedikitpun melihat secara holistik bahwa orang mampu bertindak sesuai dengan rekontruksi sosialnya.

Karena itu tidak mengherankan jika pendidikan di Indonesia Indonesia hanya menawarkan teori-teori normative untuk mengatasi persoalan yang terjadi di sekolah mereka, rekontruksi sosial yang saya maksud adalah bangsa, budaya, tradisi, agama, ekonomi (kontradiksi kelas) dll.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa pendidikan di Indonesia tidak pernah melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat? Sependek penggetahuan saya, bahwa wajah pendidikan Indonesia sebagaimana di sebutkan di atas adalah kapitalistik, tentu teori-teori kritis untuk melihat realitas yang terjadi di Indonesia tidak pernah diajarkan.

Dengan kata lain, pendidikan di Indonesia hanya melangengkan status que, tanpa ada sikap politik yang jelas. Salah satu tokoh yang buku-bukunya sampai hari ini terus saya baca, yaitu Paulo Freire menjelaskan panjang lebar bagaimana kontradiksi kelas menjadikan masyarakat jauh dari yang namanya pendidikan.

Kayak dan sampai saat ini kontradiksi kelas masih terjadi di Indonesia, yaitu pendidikan hanya memiskinkan yang miskin dan memperkaya yang kaya (red: politik pendidikan). Mari kita lacak identitas pendidikan di Indonesia yang direduksi, sejarah pendidikan orde baru telah mencatat, pendidikan di Indonesia hanya berfokus pada teori normatif, dan tidak pernah ikut campur dalam persoalan sosial, politik dan ekonomi dalam suatau lingkungan negara.

Terlihat bahwa peraturan menteri pendidikan di zaman pak Suharto mengeluarkan peraturan NKK/BKK. Di era Jokowi-Maaruf, menteri pendidikan lagi-lagi mengeluarkan kebijakan tentang MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA.

Program tersebut, ketika kita terus memakai kaca mata wacana kritis, menteri pendidikan sedang mempersiapkan pendidikan di Indonesia yang orintasinya investasi, terlihat salah satu poin yang termaktub di dalamnya adalah jikalau universitas ingin mengakreditasi kampusnya harus melakukan kerja sama dengan perusahaan yang ternama, baik nasional maupun internasional.

Hak belajar tiga semester di luar program studi pun masih “rancu” dan bertolak belakang dengan "merdeka belajar" yang di maknai secara filosofis, bagaimana tidak? Bisa kita cek lebih jauh bahwa belajar tiga semester tersebut harus dipersetujui oleh instansi pendidikan dan negara.

Oleh karena itu, tulisan singkat yang saya sajikan pada kesempatan ini, bukan serta-merta saya ahli dalam bidang riset pendidikan secara menyeluruh di berbagai wilyah yang ada di Indonesia, melainkan tingkat kepedulian saya pada sistem pendidikan di Indonesia yang sampai hari ini tidak pernah membahas secara tuntas persoalan sosial (wacana pemikiran kritis) dalam instansi pendidikan.

Karena menurut pemahaman saya atas apa yang saya baca dan saya rasakan, selain pendidikan di Indonesia berwajah kapitalistik, politik kekuasaan hari ini selalu membungkam narasi-narasi kecil yang dibangun oleh masyarakat, baik itu persoalan pendidikan, ekonomi dan politik. Negara telah meng-counter isu-isu yang dibangun oleh masyarakat melalui media besar mereka, baik itu media cetak dan media online.

Dominasinya negara hari ini dalam menjalankan praktek kapitalistik dalam sektor pendidikan, mempersempit ruang para praktisi atau aktivis pendidikan untuk mencerahkan serta membebaskan para terdidik dari belenggu teori normatif menuju teori kritis (dialog persoalan sosial masyarakat). Belum lagi, di masa pandemi, pendidikan dikapitalisasi semakin menjadi dan praktek dehumanisasi menjadi masif terjadi.

Kapitalisasi di Sektor Pendidikan

“Pendidikan menjadi pusat perhatian untuk merawat kesadaran masyarakat proletariat yang setiap hari ditindas oleh kelas borjuis” Karl Marx.

Kapitalisasi pendidikan di Indonesia tidak bisa dielak-kan lagi saat ini. Kita bisa lihat dan rasakan proses akses pendidikan di Indonesia semakin sulit dijangkau oleh rakyat Indonesia. Pendidikan yang layak, hanya dinikmati oleh kelas menenggah keatas, kelas menenggah ke bawah tidak lagi menempati pendidikan yang layak.

Pendidikan seperti bukan lagi hak dasar bagi generasi bangsa, ini telah melanggar konstitusi nasional yang berkepanjangan dalam sejarah sektor pendidikan Indonesia. Ilmu penggetahuan telah dijadikan komoditas yang bisa berbagai macam cara masuknya, yang kemudian diperdagangkan dan tentu rakyat sebagai konsumennya.

Tercatat jelas perjanjian General Agreement On Trade In Servis 1994 (GATS) menjadikan pendidikan sebagai salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan selain lingkungan, transportasi, kesehatan, keuangan dll.

Persoalan SPP/UKT menjadi tanda riil adanya kapitalisasi di sektor pendidikan, pasca diberlakukanya undang-undang nomor 12 tahun 2012, di mana pergurun tinggi negeri harus mengubah statusnya menjadi PTNBH (otonomi kampus) yang kemudian diikuti dengan Permendikti Nomor 55 Tahun 13 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dan Uang Kuliah Tunggal (ukt).

Artinya, UKT(Uang Kuliah Tunggal) adalah BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dikurangi subsidi negara yang harus dibayar mahasiswa, salah satu sumber pemasukan bagi penyelenggara pendidikan. Adapun besaran biaya yang di tanggung setiap mahasiswa persemester diatur dalam Permenristekdikti No.39 Tahun 2017. Jadi, UKT sejak lahirnya adalah komersialisasi pendidikan (MuslimahNewsID).

Betapa banyak orang tidak lagi mampu melanjutkan pendidikannya lantaran biaya pendidikan yang setiap tahunya meningkat, belum lagi berbicara pendidikan di masa Covid-19 hari ini. Seakan-akan pendidikan hari ini mengatakan, “lo beli gue sediakan, lo ngak mampu bayar, lo out dari sini”.

Di lansir dari detikcom, “pada Desember 2020, UNICEF menemukan bahwa 983 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemic Covid-19. Bahkan, 75% diantaranya tidak bisa melanjutkan sekolah”. Data-data ini menunjukkan betapa ngeri-nya biaya pendidikan di Indonesia.

Belum lagi, kita berkaca pada gerakan mahasiswa yang di bangun setiap komite kampus yang ada di Indonesia untuk menyuarakan persoalan yang sama, yaitu pemotongan biaya di masa pandemik hingga gratiskan pendidikan di masa pandemi.

Namun, baik pihak birokrasi kampus maupun negara “acuh tak acuh” mendengar aspirasi yang dibangun oleh mahasiswa dan tidak jarang melakukan represif terhadap mahasiswa baik secara fisik maupun non fisik, dan bahkan tidak jarang kampus men-drop-outkan mahasiswanya.

Alasan-alasan yang dibangun dalam tuntutan-tuntutan, menurut sayapun realistis di masa pandemi, dari orang tuanya diPHK sehingga tidak memiliki penghasilan, orang tuanya bekerja pedagang kaki lima, gojek dll mengalami penurunan penghasilan di masa pandemi.

Namun argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh mahasiswa tidak pernah ditanggapi serius oleh negara, ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia, benar-benar telah dikomoditaskan hingga berujung pada kapitalisasi di sektor pendidikan.

Dehumanisasi

Setelah banyak menggeluti buku-buku Paulo Freire, keadaan pendidikan di masa pandemi tepat bagiku untuk membedah atau mengkaitkan isi yang dituliskan Paulo. Selain teori pendidikan model “Gaya Bank”, "Budaya Bisu", ia jugas menjelaskan pendidikan mendehumanisasi.

Menurut KBBI Dehumanisasi yaitu menghilangkan harkat manusia. saat seseorang sudah “lupa” dengan moral, nilai-nilai kebaikan, akan berujung pada tindakan yang merendahkan manusia lain tanpa ada rasa peduli, simpati, empati sedikitpun.

Sedangkan dehumanisasi menurut Paulo Freire, yaitu melanggengkan hegomoni kaum kelompok kekuasaan untuk mempertahankan status que. Lalu di masa pandemik, bagaiman praktek dehumanisasi yang ditentang oleh Paulo Freire?

Kita telah mengetahui proses belajar mengajar di masa pandemi menggunakan pembelajaran jarak jauh, baik itu di tingkat menengah ke bawah sampai perguruan tinggi melakukan hal yang sama. Hal ini pun dialami saya sendiri yang masih mengenyam pendidikan s1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Awalnya kita melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi semenjak pandemi Covid-19 melanda di Indonesia, pembelajaran tatap muka digantikan menjadi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sesuai aturan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan, tentang proses belajar mengajar di masa pandemik (surat nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan kemendikbud, surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan).

Pendidikan di masa pandemi semakin melangengkan dehumanisasi pada setiap orang yang terpelajar, terbukti pendidikan di masa pandemi pada prakteknya hanya sebatas menggugurkan kewajiban proses belajar mengajar. Dosen-dosen memberikan tugas, mahasiswa mengerjakan tugas, ini juga salah satu yang dikritik oleh Paulo Freire tentang metode mengajar.

Pendidikan hanya mentransfer ilmu yang siap saji, kemudian mahasiswa memakannya dengan mentah tanpa ada dialog di dalamnya. Materi-materi yang diajarkan hanya sebatas teori normatif yang tidak memiliki nilai kepekaan sosial di dalamnya.

Kemudian dehumanisasi yang terjadi dalam proses belajar mengajar, dosen tidak pernah mau tau keluhan mahasiswanya, bahkan orang tua mahasiswa itu sendiri. Baik itu tugas yang menumpuk, jaringan yang tidak memadai untuk melakukan proses belajar, biaya pendidikan (baik itu kouta dan spp wajib yang dikeluarkan oleh mahasiswa).

Sistem pendidikan seperti ini mengindikasikan, bahwa pembelajaran yang diterapkan jauh dari kooperatif yang kemudian cenderung menindas mahasiswa. Belum lagi dosen-dosen menegaskan bahwa ini kosekuensi dari pendidikan daring, menyuruh mahasiswa bersabar namun di posisi mahasiswa dosen tidak mau mengerti apa yang mereka alami.

Sudah seharusnya di masa pandemi ini, dosen atau instansi pendidikan kembali kejalurnya untuk mengedepankan humanisasi, bukan malah memanfaatkan masa pandemi sebagai program keuntungan yang kemudian berimbas pada pendidikan yang tidak pernah tahu menahu soal isu-isu yang berkembang di sosial masyarakat.

Sudah saatnya, pendidikan di Indonesia harus punya sikap politik tentang objek yang dikaji, tentu objek yang dimaksud adalah keadan sosial masyarakat yang berkembang. Tugas-tugas yang harus diberikan kepada mahasiswa bukan tugas-tugas normatif yang tidak ada faedahnya untuk kontribusi di masyarakat.

Namun tugas-tugas yang harus diberikan ialah tugas-tugas yang berbasis masalah sosial, ekonomi, politik, dan agama. Agar mereka mampu memahami secara holistik persoalan yang berkembang di masyarakat dan ketika mereka terjun di hadapan masyarakat, mereka mampu berkontribusi menyelesaikan persoalan yang ada.

Jikalau terus menerus perkuliahan diajarkan hanya pada taraf teori normatif, jangan kaget ketika mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata, hanya membuat palang jalan, membangun tempat duduk, mengisi TPA (Tempat Pengajian Anak) tanpa menganalisis lebih jauh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Untuk mengakhiri tulisan sederhana dan miskin narasi ini, saya ingin tegaskan bahwa selama ini pendidikan yang menyeragamkan dalam bentuk sistem kurikulum nasional adalah bentuk dehumanisasi paling nyata dan melangengkan kapitalistik di sektor pendidikan.

Bagaimana tidak? Pendidikan seharusnya menjadikan manusia yang berahklak mulia, memiliki empati, simpati dan berjiwa sosial yang berbudaya. Kurikulum nasional adalah praktek nyata yang tidak pernah mau tau tentang manusia yang terlibat dalam instansi pendidikan kemudian mereka direkontruksi budaya, tradisi, sosial kultur yang berbeda-beda di setiap bangsanya.

Tawaran yang paling kongkrit dari penulis adalah hadirkan pendidikan yang berbasis federal, yang pembejalaranya mengali, serta mengangkat budaya di setiap bangsa yang ada.

 

Referensi:

dikti.kemdikbud.go.id

lldikti1.ristekdikti.go.id

mimbaruntan.com

Buku Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan. Paulo Freire.

 

 

-

photo
Michael Scofield

Anggota Komunitas Ruang Chandu, Kader IMM Angkatan 18



0 Komentar


Tinggalkan Balasan