Pundi.or.id - Sistem pendidikan nasional mengamanatkan agar menyelenggarakan pendidikan layak dan bermutu. Karenanya, penyelenggara pendidikan harus di ikhtiarkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan di dukung oleh infrastruktur dan teknologi. 

Di sisi lain, kendati ada rencana strategis (Renstra) arah pendidikan 2020 -2024, perbedaan pelaksanaan antara pusat dan daerah terkadang tidak terhindarkan. Melalui forum webinar bertajuk &

Pundi.or.id - Sistem pendidikan nasional mengamanatkan agar menyelenggarakan pendidikan layak dan bermutu. Karenanya, penyelenggara pendidikan harus di ikhtiarkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan di dukung oleh infrastruktur dan teknologi. 

Di sisi lain, kendati ada rencana strategis (Renstra) arah pendidikan 2020 -2024, perbedaan pelaksanaan antara pusat dan daerah terkadang tidak terhindarkan. Melalui forum webinar bertajuk “Sinkronisasi Program Sekolah Dasar Pusat dan Daerah” (12/10) diharapkan dapat berjalan seiring antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pengantar diskusi webinar tersebut selain mendorong pemerintah pusat dan daerah harus besinergi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Bapak Jumeri, S.TP., M.Si menegaskan ada empat komponen penting yang harus diselesaikan.

Pertama, masih rendah dalam angka partisipasi kasar. “Ini yang harus kita perjuangkan. Satu yang menjadi perhatian kita adalah PAUD dan pendidikan tinggi. PAUD kita APK 41,18 persen masih jauh dari thailan yang mencapai 76 persen.

Pemerintah daerah harus memperhatikan bagaimana APK disetiap wilayahnya. Tentu tidak bisa bekerja sendiri, bisa bekerja sama dengan kemendes untuk mengalokasikan dananya untuk membuat PAUD di desa-desa di wilayahnya masing-masing” tutur Jumeri dalam forum webinar (12/10).

Kedua, berkaitan dengan rendahnya mutu pembelajaran. “Apa yang bisa kita lihat dari rendahnya mutu pembelajaran ini, sebagai contoh dalam survei PISA, anak-anak kita masih jauh tertinggal dari anak-anak yang lain. Terbukti dari ranking yang kita perloleh 2018, kita masih ada peringkat 73 dari 76, 77 negara.”

Kempat, kualitas ketimpangan pendidikan secara geografis. “Kita mengetahui  daerah-daerah yang terpencil ada yang di plosok-plosok negeri ini yang menjadi permasalahan. Disatu sisi kita sebenarnya bisa mengurangi kesenjangannya dengan teknologi informasi, namun pada kenyataan banyak daerah yang belum dapat mengakses internet.

Pemerintah pusat telah beriktiar untuk mefasilitasi TIK, namun pada tahun 2021 bisa kita terselesaikan, untuk itu kiranya pemerintah daerah memungkinkan dananya mari kita bergotong royong, berapa porsi yang diambil pemerintah pusat dan daerah.”

Menurut data yang disampaikan Bapak Jumeri, dari 184.865 SD, yang sudah memiliki perangkat komputer diatas 15 unit persekolah ada 931 sekolah (6%). Masih ada kekurangan 139.834. Tahun depan akan diselesaikan kira-kira 5000, dan di angka fisik 13.500an.

Komponen keempat yang menjadi permasalahan, yang juga harus terselesaikan adalah berkaitan dengan, tingkat kurangnya kesadaran akan kebudayaan, perbukuan dan bahasa. 

“Oleh karena hal tersebut, saya mengajak kepada semua untuk mengarahkan pembangunan pendidikan kita kepada empat komponen di atas. Yang pertama, APK, hasil belajar, ketimpangan kualitas atas daerah, awereness kesadaran masyarakat tentang kebudayaan, perbukuan dan bahasa.” Pungkas Jumeri dalam tayang webinar Youtube Direktorat Sekolah Dasar.

Forum webinar ini diikuti oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota dan juga kepala badan perencanaan daerah se Indonesia, dan disiarkan langsung melalui laman Direktorat Sekolah Dasar (ditpsd tv).