Sejak diundangkannya UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen menjadi tonggak kemajuan pengembangan profesi Guru. penguatan kualifikasi serta kopetensi guru menjadi agenda garapan arus besar bagi kemajuan pendidikan nasional. Namun, hingga saat lebih dari satu dasawarsa persoalan profesi guru belum mampu bekerja secara optimal.

Sejak diundangkannya UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen menjadi tonggak kemajuan pengembangan profesi Guru. penguatan kualifikasi serta kopetensi guru menjadi agenda garapan arus besar bagi kemajuan pendidikan nasional. Namun, hingga saat lebih dari satu dasawarsa persoalan profesi guru belum mampu bekerja secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh World Bank menemukan bahwa besaran tunjangan kesejahteraan guru tidak berbanding lurus dengan kemajuan pendidikan nasional. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti PISA (Programme for International Student Asessement, 2015) menempatkan Indonesia pada nomor urut ke 64 dari 70 negara yang diteliti. Tentu hal demikian sangat disayangkan, seoalah narasi besar penguatan profesi guru bergerak sangat lamban, sedangkan tantangan dan penyelesaian masalah harus segera terurai.

Pengembangan keprofesian guru suatu keniscayaan. berbagai strategi dan upaya penguatan profesi guru harus tersusun secara sitematik, keterhubungan hingga keberlanjutan. Segala upaya pelaitihan, workshop, training, rembug nasional dan semacamnya harus memiliki semangat untuk pengembangan guru sebagai aktor utama dalam upaya pemajuan pendidikan nasional.

Upaya Penguatan Kualifikasi Guru

Tuntutan agar profesi guru memiliki kualitas yang unggul dan membawa kemajuan pendidikan nasional, guru harus memiliki kualifikasi, kopetensi serta sertifikasi yang mendorong kemajuan pendidikan nasional. Hal ini sebagaiamana dalam pasal 8 dalam UU no 14/2005 tentang Guru dan Dosen bahawa untuk menunjang kemajuan pendidikan nasional ada tiga kriteria yang diupayakan yaitu kualifikasi, kopetensi dan sertifikasi.

Kualifikasi guru di Indonesia patut kita amati. Menurut keterangan Prof. Suyatno Ph.D mantan direktur jendral pendidikan dasar dan menegnah Kemendikbud RI bahwa jumlah guru masih banyak yang berada di bawah standar pendidikan yang telah diamanatkan UU. Menurut UU no 14/2005 kualifikasi dasar seorang guru minimal memiliki tingkat pendidikan paling rendah adalah diploma IV (D IV) atau strata 1 (S1). Menurut beliau (KR, 28/8) Sekitar 300.000 guru dari total 3.000.000 guru seluruh Indonesia masih belum memenuhi kualifikasi dasar sebagai seorang guru. sedangkan kemajuan pendidikan harus segera meningkat seiring dengan kamajuan dunia.

Guru merupakan pekerjaan yang mulia. Banyak guru yang memiliki kemampuan yang luar biasa cerdas dalam mengajar dan memberikan pendidikan kepada peserta didik. Namun, tidak sedikit juga guru yang statis (diam). Guru tidak memiliki perkembangan pengetahuan serta pemahaman terhadap kemajuan dunia. Guru seolah ketinggalan dengan perkembangan dan kemajuan bangsa. dengan demikian seleksi guru melalui lulusan S1 dan D IV tidak kemudian menjawab soal lemahnya kemajuan pendidikan nasional. Proses belajar bagi guru juga berlaku jika ingin mengejar kemajuan pendidikan nasional secara cepat.

Demikian upaya yang dilakukan pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menentukan standar kualifikasi guru. namun demikian, posisi guru yang telah menjadi guru dan belum memenuhi kualifikasi tidak lantas dipecat atau diberhentikan dari profesi guru. pemerintah terus berupaya menentukan metode yang tepat untuk penguatan profesi guru, diharapkan dapat memacu dengan cepat kopetensi dan profesionalitas guru.

Upaya Penguatan Profesionalitas Guru

Profesionalitas guru menjadi suatu keniscayaan agar pendidikan Indonesia mengarah pada suatu kemajuan. Penguatan kopetensi guru menjadi agenda pemerintah untuk penguatan menjadi guru yang unggul dan profesional. Saat ini, guru masih melakukan tugas memberikan pengajaran (teaching) untuk peningkatan kemampuan siswa secara kognitif dan menalar. Hal ini sudah benar dan baik sebagai hasil dari proses pengajaran, namun disini profesionalitas guru menjadi dipertanyakan. Oleh sebab itu, guru perlu meningkatkan profesionalitas mendidik sebagai arus utama dalam aktivitas disekolah.

Meminjam pemahaman Ki Hajar Dewantara tantang profesionalitas seorang guru. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tugas mengajar dan mendidik harus menyatu dalam diri seorang guru. karena kedua peran pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Pengajaran akan memberi dampak pada kemampuan lahir, sedangkan pendidikan akan menghaluskan akal budi (Ki Hajar Dewantara, Pendidikan 2011:3). Pengajaran dan pendidikan bagaikan mata uang yang tidak terpisahkan, itulah profesionalitas.

Upaya peningkatan profesionalitas guru terus berjalan, walaupun kurang terlihat hasilnya (output) terutama dalam peningkatan mutu pendidikan. padahal pemerintah sudah melalukan segala bentuk program pengembangan profesionalitas guru seperti misalnya program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Atau melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, program yang dilakukan adalah Pengembangan Keprofesian Keberlanjutan (PKB) yang merupakan keberlanjutan dari program Proram Pengembangan Profesi bagi Guru Pembelajar (PPGP).

Pengukuran melalui Ujian Kopetensi Guru (UKG) merupakan upaya untuk peningkatan kemampuan penguatan kopetensi pedagogik dan profesional sebagai seorang guru. pada tahun 2015 hasil UKG tentang kopetensi pedagogik basih di bawah standar yang dikehendaki yaitu dibawah nilai 55, sedangkan soal profesionalitas juga masih dibawah standar nilai 55. Namun pada tahun 2016 cukup mengalami peningkatan, setidaknya sudah mampu berada diatas nilai 55 misalnya bagi guru SMP 63, 87 untuk kemampuan pedagogic, dan 66,79 untuk kopetensi profesional. Data ini hanya 15,8 persen dari jumlah yang seharusnya mengikuti program PPG (Kompas, 40/4/2018). Lagi-lagi pengukuran guru dinilai dengan deretan ketercapaian angka-angka. Muncul pertanyaan, apakah melalui UKG, guru lantas mampu menjadi pengajar dan pendidik yang dikatakan profesional?. Sedangkan ukuran sikap dan integritas seorang guru terkadang tidak mampu dinilai dengan deretan angka-angka.

Saat ini guru harus memperkuat pendidikan karakter sebagaimana amanat nawacita. Jalan utama yang harus dilakukan adalah penguatan peran guru sebagai pendidik. sebagai pendidik tentu aspek pengembangan moralitas (karakter) siswa juga menjadi perhatian utama. Karena hanya dengan nalar dan akal budi yang sehat maka kualitas bangsa akan baik pula. dimulai dari guru harus menjadi uswah hasanah (contoh yang baik). Pendek kata sebagaimana yang diutarakan oleh Ki Sugeng Subagyo (KR, 13/09) bahwa sekolah harus berseser dari teaching (pengajaran) menuju pada learning (pembelajaran) dengan demikian sekolah harus membudayakan guru dan murid secara bersama-sama sebagai pemelajar dan pembelajar.

Mendidik adalah proses penyemaian dan penanaman akal budi. Pengajaran adalah proses pendewasaan berfikir. Mulailah saat ini penilaian siswa menggunakan dua pendekatan diatas. Murid yang jujur, baik budi, walaupun lemah dalam kemampuan berhitung, tetap mendapatkan nilai yang layak. Sebaliknya, murid dengan kemampuan menghitung yang baik tidak kemudian harus unggul dari orang yang jujur. Tentu idealnya kita menghendaki kualitas manusia yang cemerlang dalam menangkap ilmu pengetahuan dan kaya akan moralitas. Itulah pentingnya pengarusutamaan profesionalitas guru.

Guru dan Problematikanya

Nampaknya profesionalitas harus mengalami berbagai kendala. Efektifitas penguatan program profesionalitas lamban dan tidak memberikan dapak yang begitu signifikan bagi kemajuan guru dan dunia pendidikan. Sejauhmana peran Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelaksanaan Ujian Kopetensi Guru (UKG), program Pengambangan Keprofesian Berlanjutan (PKB), program Pengembangan Profesi bagi guru Pembelajar (PPGP),  serta peran sertifikasi sebagai legalitas keprofesian menjadi seorang guru yang profesional. Beberapa problematika yang kiranya patut menjadi perhatian bersama yaitu:

Pertama, kualifikasi minus profesionalitas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Indonesia setiap tahun ajaran baru menampung ratusan ribu mahasiswa. Begitu juga lulusan setiap tahun berjumlah ratusan ribu. Namun pada kenyataannya, lulusan strata 1 (S1) dan atau Diploma IV (D IV) FKIP tidak lantas menggantarkan mereka menjadi seorang calon guru yang profesional. Kualifikasi pendidikan S1/D IV mungkin akan terpenuhi namun dalam soal profesionalitas masih dipertanyakan.

Semakin geli melihat alur persiapan calon guru di Indonesia. mereka yang sudah S1/D IV harus mengikuti program keprofesion yang sediakan oleh pemerintah pusat dan itu pun setelah dinyatakan sebagai guru. fakultas keguruan yang tidak siap menyediakan guru, itulah realitas yang terjadi pada jurusan keguruan di bangku-bangku kuliah. Fakultas keguruan tidak memerankan diri sebagai lembaga kredibel dalam melahirkan guru yang profesional. Segala program penguatan guru selama di bangku perkuliahan seakan sia-sia belaka. Belum lagi cerita bahwa mahasiswa keguruan adalah pilihan dari berbagai fakultas pilihan terakhir. Fakultas keguruan hanya menjadi tempat sandaran terakhir bagi mahasiswa setelah tidak masuk pada fakultas yang diinginkan seperti fakultas ekonomi, sosial politik, teknik dan kesehatan.

Kedua, alur sistematika guru yang tidak efektif, terbukti dengan lulusan mahasiswa keguruan yang tidak siap menjadi Guru. hadirnya program penguatan guru seperti PPG, PKB, PPGP adalah fakta tidak sistematis dalam perencanaan pengelolaan guru dan pendidikan di Indonesia. program kementerian seakan membenarkan bahwa mahasiswa keguruan tidak siap menjadi seorang guru. kalau seandainya lulusan guru dianggap siap, tentu tidak perlu lagi menghadirkan program-program penguatan guru sebagaimana yang tersebut diatas.

Kemudian, jangan sampai penguatan program guru hanya dinikmati oleh guru yang sudah berumur atau menjelang masa pensiun. Tentu ini sangat merugikan negara dan sangat tidak efektif. Jikalau yang dimaksudkan dari program diatas sebagai daya akselerasi kemampuan guru, dengan demikian hanya diberlakukan untuk guru yang masih produktif, usia 25-40 tahun. Akselerasi merupakan program keterlanjuran pemerintah pusat dan daerah yang mengangkat menjadi guru diluar kosentrasi ilmu keguruan.

Ketiga, pengangkatan guru berdasarkan profesionalitas tidak sekadar pengalaman. Guru usia pensiun untuk kurun tahun 2017-2021 mencapai angka 295.000 guru, sedangkan untuk tahun 2017 guru pendiun berjumlah 38.829 guru (jawapos online, 18/10/2017). Sedangkan jumlah total guru di Indoensia mencapai 3 juta guru. Momentum pensiunan ini, harus menjadi perbaikan perekrutan guru. pasalnya selama ini rekrutmen mempertimbangkan guru honorer, sedangkan untuk tingkat profesionalitas masih perlu dipertanyakan. Selama ini terkesan bahwa guru honorer adalah calon guru PNS. Dengan demikian lulusan yang memang potensial dan memiliki tingkat profesionalitas akan mengalami hal yang sama sulit menjadi guru PNS dan memulai karir dengan menjadi guru honorer. Ini menjadi dilemma dalam rekruetmen guru PNS yang harus segera dicari solusi perbaikan sistem rekruetmennya.

Keempat, teror beban adminitrasi dan kerja guru. guru sudah selayaknya selalu mengembangkan dan meningkatkan kopetensinya menjadi seorang guru. dengan demikian segala perangkat kegiatan yang dilakukan guru harus memiliki unsur pembelajaran dan pendidikan bagi seorang guru. bebean-beban adminitrasi yang tidak berhubungan dengan keprofesian guru harapannya tidak menjadi beban seorang guru. perlu formulasi yang efektif dan efisien bagaimana guru dengan mudah meningkatkan kopetensinya menjadi seorang guru yang profesional.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Supriyoko bahwa hendaknya guru dikurangi bebannya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran dan yang non pembelajaran seperti Ujian Kopetensi Guru, Gerakan Literasi Sekolah, pendalaman kurikulum 2013, program tahunan guru,, pendampingan ekstrakulikuler, wali kelas serta program adminitrasi tunjangan profesi, mengelola dapodik, adminitrasi kantor dan lain sebagainya. Begitupula beban kerja guru yang dibatasi dengan waktu 24-40 jam perminggu. Apakah keberhasilan pendidikan Indonesia indikatornya jika guru dapat memenuhi minimal jam mengajar sebagai keterangan diatas?., guru harus dihadapkan dengan persoalan kenaikan pangkat golongan salah satunya terkait dengan mempersyaratkan minimal jam mengajar. bukankah masih ada indikator lain yang dapat dilakukan seperti menulis, aktivitas soail dan lain sebagainya.

Kelima, guru tidak berpolitik praktis. Organisasi guru harus memiliki sifat netralitas. Guru harus terhindar jauh dari soal mendukung calon kepala daerah. Jika guru masuk dalam wilayah praktis, mendukung calon-calon kepala daerah yang akan bertarung tentu akan merugikan keprofesian guru. janji-janji politik seperti kenaikan gaji dan kesejahteraan guru tidak boleh menjadi bahan kampanye, sebab memang demikian layak yang harus di dapatkan oleh guru. agak diuntungkan jika kepala daerah yang di dukung menang dalam pemilihan, namun banyakan jika kalah dalam pemilihan, bagaimana nasib guru. soal gaji dan kesejahteraan memang sudah selayaknya pemerintah siapapun pemimpinnya memberikan gaji yang layak dan kesejahteraan guru.

Mengurai Benang Kusut Profesionalitas

Mengurai problematika profesi guru tidaklah mudah, namun perlu diikhtiarkan agar masa depan pendidikan dapat terukur dan terencana dengan baik. Problematika diatas menjadi penghambat peran keprofesian guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Untuk itu dibutuhkah usaha-usaha yang tersusun dengan baik agar guru dapat berperan secara optimal, serta dapat memerankan diri sebagai tenaga profesional. Untuk itu beberapa usaha dibawah ini menjadi solusi untuk mengurai benang kusut soal profesionalitas guru.

Pertama, tatakelola karir profesi keguruan. Pemerintah perlu membuat tatakelola keprofesian guru dengan efektif dan efisien. Guru merupakan kategori profesi khusus seharusnya dengan demikian pemerintah harus membuat rencana terukur. Misalnya, kebutuhan guru untuk periode tertentu harus dibarengi dengan jumlah mahasiswa yang masuk fakultas keguruan. Sehingga tidak kemudian terlihat sia-sia. Pemerintah juga harus mengoptimalkan pembelajaran di bangku perkuliahan bagi mahasiswa, sehingga tidak akan ada pendidikan diluar perkukuliahan apalagi saat sudah menjadi guru. hal ini sebagai upaya, agar fakultas keguruan efektif dan efisien dalam menyediakan calon guru.

Kedua, reqruetmen guru berdasarkan kopetensi. Persoalan kedua yang harus terurai adalah keberadaan guru honorer yang terkadang melambung tinggi menjelang pengangkatan guru PNS. Hal ini dikarenakan paradigma yang terbangun adalah guru PNS berasal dari guru honorer. Jika hal demikian berlanjut dapat dipastikan benang kusut pendidikan tak akan terurai. Sebab lulusan mahasiswa keguruan akan menganteri menjadi guru honorer berharap suatu saat menjadi guru PNS. Dengan demikian pola rantai karier guru akan terus berputar seperti itu, alumni mahasiswa keguruan menganteri menjadi guru honorer, dan guru honorer mengantri menjadi guru PNS.

Ketiga, guru harus dibedakan dengan PNS profesi yang lain. Yang menjadi kendala berikutnya adalah terkadang aturan guru PNS diberlakukan merata dengan PNS profesi lainnya. tentu harusnya berbeda, sebab guru adalah bentu profesi khusus sebagaimana amanat undang-undang (UU). Guru PNS harus tunduk kepada peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), misalnya terkait dengan kenaikan golongan agar tunjangan dapat diterima. Padahal guru bukan mengelola benda mati, seperti mengelola keuangan, BUMN, Pariwisata, guru berhadapat dengan manusia yang berfikir.

Keempat, beban adminitrasi dan kerja guru harus efektif dan efisien. Sudah saatnya pemeritnah pusat menggunakan teknologi sebagai kemudahan untuk meringankan beban kerja guru. toh kurikulum, silabus serta adminitrasi lainnya tidak setiap tahun berubah, walaupun ada perubahan mungkin hanya soal kecil. Efektifitas kerja guru dalam adminitrasi harus difikirkan, sehingga guru tak hanya berputas soal-soal yang harusnya tidak mengganggu untuk pengembangan kemampuan guru itu sendiri menjaid guru profesionalitas. Begitu juga jam kerja guru, harus diperhitungkan secara matang. Kalau sekarang guru yang menjadi kepala sekolah saja bisa terbebaskan beban menjadi guru, mungkin demikian guru tidak harus direpotkan dengan soal jam mengajar dikelas.

Kelima, menjaga indepenensi sebagai guru, dan tidak berpolitik praktis. Guru harus menjaga netralitasnya dalam momentum perpolitikan di Indonesia baik pilbup, pilgub dan pilpres. dengan demikian arah kemajuan pendidikan juga akan membaik. Janji kampaye tidak lantas membuat hanyut para guru. guru harus menjadi contoh bagi proses demokrasi di Indonesia. (ARS)