Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalitas para pendidik. Secara umum yang berperan sebagai pendidik yakni orang tua-guru-masyarakat. Orang tua adalah pendidik di rumah. Guru itu sendiri seorang pendidik di sekolah, dan masyarakat adalah pendidik di luar rumah dan sekolah.  Walaupun terdapat keterkaitan erat antara orang tua-guru-m

Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalitas para pendidik. Secara umum yang berperan sebagai pendidik yakni orang tua-guru-masyarakat. Orang tua adalah pendidik di rumah. Guru itu sendiri seorang pendidik di sekolah, dan masyarakat adalah pendidik di luar rumah dan sekolah.  Walaupun terdapat keterkaitan erat antara orang tua-guru-masyarakat dalam keberhasilan pendidikan akan tetapi Majalah PUNDI edisi kali ini akan membahas profesionalitas guru sebagai pendidik di sekolah.

Guru merupakan pihak yang sangat penting bagi kemajuan siswa. Di lapangan seorang siswa cenderung bisa mematuhi guru lebih dari pada yang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Apa yang dikatakan seorang guru dapat mempengaruhi pola pikir dan pola sikap siswa. Karena pengaruhnya yang besar ini maka guru dituntut professional.

Kajian pundi melalui majalah edisi hari guru ingin memotret 3 isu profesionalitas guru. Pertama, kompetensi guru. Kedua, sertifikasi guru dan kesejahteraan. Ketiga, jam mengajar guru. Ketiga isu ini saling berkaitan erat satu sama lain. Seorang guru profesional menurut PUNDI dituntut untuk profesionalitas yang diukur dengan sertifikasi dan syarat seorang guru bersertifikasi mewajibkan komponen jam mengajar minimal 24 jam pelajaran.

Pertama, kompetensi guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam tugas keprofesionalan. Menurut penulis seorang guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran), kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional (menguasai materi pembelajaran). Keempat kompetensi ini menjadi penentu keberhasilan pendidikan nasional. Problem yang menyertai kompetensi guru adalah pemerataan guru dan fasilitas pendidikan di setiap daerah.

Kedua, sertifikasi guru merupakan indikator seorang guru telah profesional menjalankan profesinya. Konsekwensi logis guru profesional yang pertama diukur dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tahapan memiliki sertifikasi melalui pendidikan profesi, ujian profesi dan laporan setelah sertifikat dikeluarkan oleh kemendikbud berupa portofoilo selama menjalankan tugas sebagai guru. Problemnya adalah portofolio berupa kertas tidak menjamin profesionalitas. Sekarang ini laporan kertas bisa dengan mudah diperoleh tanpa memperhatikan keabsahan dan kredibilitas. Sehingga korelasi sertifikasi dengan profesionalitas masih dipertanyakan.

Konsekwensi logis kedua seorang guru perofesional yakni tunjangan perofesi yang harus diberikan oleh pemerintah. Terakhir ini menjadi hak guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendapatan di atas penghasilan kebutuhan hidup minimum agar menjamin kesejahteraan. Harapannya jaminan kesejahteraan dipenuhi agar guru fokus bekerja mencapai tujuan pendidikan nasional.

Ketiga, guru bersertifikasi wajib memenuhi jam mengajar minimal 24 jam tatap muka. Hal ini menjadi bahasan khusus dalam majalah PUNDI edisi kali ini mengingat banyak problematika yang menyertai. Banyak guru yang tidak bisa memenuhi ketentuan ini karena keterbatasan kelas atau jam mengajar sedikit. Akhirnya tidak sedikit guru yang mencari sekolah lain untuk memenuhi minimal jam mengajar atau tatap muka. Kerja guru hanya keluar masuk sekolah demi memenuhi ketentuan jam mengajar. Guru mata pelajaran tertentu seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Agama bisa memenuhi jam mengajar relatif mudah. Bagaimana dengan guru mata pelajaran lain seperti kesenian, kewarganegaraan, bahasa daerah, dan lainnya? Belum lagi kondisi sekolah yang berbeda baik di kota maupun di daerah terpencil.

Ketiga problematika di atas hendaknya menjadi perhatian bersama antara pemerintah, guru dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan hendaknya terus memperbaiki regulasi dan pengawasan. Guru itu sendiri sebagai pelaku pendidikan seyogyanya terus berbenah bahkan walau tanpa peraturan dan pengawasan untuk senantiasa berbenah diri. Serta masyarakat yang menerima hak pendidikan berkualitas senantiasa memberikan perhatian lebih pada berjalannya proses pendidikan demi kemajuan sumber daya manusia Indonesia.