Indonesia adalah negeri dengan keindahan geografis yang memesona, laut membiru, pegunungan membentang, hutan merimbun dan tanah yang subur. Namun di balik lanskap keindahan itu, tersimpan paradoks geologis yang ditandai dengan tantangan gempa, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan  yang kerap datang tanpa diundang. Laporan World Risk Index pada tahun 2024 menempatkan Indonesia di posisi kedua setelah Filipina sebagai negara paling rentan terhadap bencana alam. Tidak ada satu wilayah pun di negeri ini yang sepenuhnya bebas dari potensi dan resiko bencana. Kondisi tersebut jelas menuntut Indonesia memiliki kesiapsiagaan dan kecakapan mitigasi bencana.

Sayangnya, hingga kini Indonesia tampak masih menghadapi tantangan serius: rendahnya literasi kebencanaan, minimnya edukasi formal mengenai mitigasi bencana, kurangnya pelatihan dan simulasi berkala hingga eratnya pandangan bahwa yang menganggap bencana sebagai takdir yang tidak terelakkan. Pandangan seperti ini telah menutup ruang bagi sikap proaktif untuk menyelamatkan diri maupun membantu sesama kala bencana melanda. Dalam suasana darurat itulah, anak-anak dan remaja di sekolah kerap menjadi kelompok rentan yang menjadi kelompok terdampak bencana.

Menimba Inspirasi Global

Pengalaman berbagai negara dalam merancang pendidikan kebencanaan dapat menjadi cermin penting bagi Indonesia. Jepang, misalnya, telah lama menjadi rujukan dunia dalam hal manajemen risiko bencana. Pendidikan kebencanaan di negeri sakura itu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sejak usia dini. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah seikatsu bosai, sebuah konsep kesiapsiagaan bencana yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dipopulerkan oleh Profesor Katsuya Yamori dari Universitas Kyoto (Ramadhan, 2021).

Melalui konsep tersebut, para siswa Jepang dibiasakan untuk menjalani latihan evakuasi darurat, mempelajari penggunaan alat pemadam api, serta memahami rute penyelamatan di lingkungan mereka. Praktik ini terbukti efektif. Saat tsunami berkekuatan 9,0 skala Richter melanda Jepang pada 2011, lebih dari 15.800 orang dinyatakan tewas dan sekitar 2.600 lainnya hilang. Namun di tengah bencana tersebut, sekitar 3.000 siswa sekolah dasar dan menengah di Kota Kamaishi berhasil menyelamatkan diri. Mereka bergerak cepat meninggalkan gedung sekolah dan menuju dataran tinggi. Kisah keselamatan mereka kemudian dikenal luas sebagai The Miracle of Kamaishi.

Pengalaman serupa juga ditemukan di Islandia. Negara tersebut mengembangkan pendidikan kebencanaan melalui pendekatan formal dan informal. Buku pelajaran geografi, alat bantu edukasi, dan permainan berbasis penilaian risiko digunakan untuk menanamkan pemahaman tentang mitigasi bencana sejak dini (Sigbjörnsson, Zonno, & Oliveira, 2016).

Sementara itu, Portugal menerapkan pendekatan yang tak kalah sistematis. Pemerintah setempat rutin mengadakan pelatihan, menerbitkan buku panduan, menyebarkan selebaran, dan memproduksi video edukatif yang ditujukan kepada siswa dan anak-anak (Delicado et al., 2017). Di Amerika Serikat, pendidikan kebencanaan dilakukan melalui integrasi materi kebumian, simulasi video, dan latihan kesiapsiagaan gempa. Program pelatihan yang dikenal luas di sana adalah ShakeOut, yang pertama kali dikembangkan di California dan kini diadopsi oleh berbagai negara bagian.

Beragam praktik pendidikan kebencanaan di tingkat global ini menunjukkan pentingnya pendekatan sistematis dan lintas sektor. Indonesia sendiri telah menginisiasi kebijakan melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Namun demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan model pendidikan kebencanaan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari—seperti yang telah dibuktikan oleh negara-negara tersebut.

Pilar Kesiapsiagaan Sekolah

Upaya membangun sistem pendidikan kebencanaan di Indonesia setidaknya membutuhkan empat komponen utama yang seharusnya menjadi perhatian utama institusi pendidikan di Indonesia. Empat komponen/pilar tersebut ialah: pertama, kurikulum pendidikan kebencanaan. Sekolah membutuhkan kurikulum yang sistematis dan aplikatif yang dapat meningkatkan pemahaman murid mengenai potensi bencana dan bagaimana bertindak dalam situasi darurat. Sebagai manifestasinya, pembelajaran jangan sampai berhenti pada narasi teks belaka, melainkan meniscayakan praktik langsung, simulasi dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Sehingga demikian, murid diharapkan bukan hanya bisa tahu, namun juga memiliki kesiapan untuk bertindak.

Kedua, budaya kesiapsiagaan bencana dalam keseharian murid dan guru. Pembudayaan dalam hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti pengenalan rambu evakuasi, simulasi berkala dan pelibatan siswa ke dalam praktik pengelolaan risiko. Lebih dari itu, pada saat yang sama pendidikan karakter dapat disisipkan melalui penanaman nilai-nilai ketangguan, empati terhadap sesama dan gotong royong sebagai basis kolektif menghadapi bencana.

Ketiga, penyediaan fasilitas dasar darurat di lingkungan sekolah merupakan keniscayaan dalam membangun ketahanan satuan pendidikan menghadapi situasi krisis. Fasilitas seperti jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, ruang aman (safe room), dan sistem peringatan dini merupakan infrastruktur minimum yang seharusnya tersedia untuk mendukung respons cepat dan efektif saat bencana terjadi. Namun di banyak daerah, sekolah-sekolah di Indonesia masih belum memiliki standar fasilitas darurat yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kesiapsiagaan bencana di sektor pendidikan masih menjadi tanggung jawab kolektif yang perlu segera dituntaskan demi menjamin hak anak atas lingkungan belajar yang aman dan tangguh.

Keempat, sistem data dan informasi yang terpadu. Penerapan sistem data yang terpadu itu penting untuk mendukung respons cepat kala bencana menghadang. Dalam hal ini, sistem data memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara kementerian terkait, satuan pendidikan serta organisasi yang terlibat dalam penanganan bencana. Sekolah-sekolah membutuhkan informasi yang akurat dan cepat. Saat bencana datang, secara cepat akurat, diperlukan sistem pendataan yang dapat mengukur data sekolah yang terdampak bencana, jumlah anak yang menjadi korban serta jenis-jenis bencana yang paling sering terjadi di sekitar wilayah sekolah. Data-data tersebut jelas dibutuhkan sebagai basis dalam menyusun kebijakan yang berbasi bukti.

Partisipasi Semesta

Penerapan program Sekolah Aman Bencana bukanlah tanggung jawab tunggal, melainkan memerlukan partisipasi semesta yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara menyeluruh dan terpadu. Guru memang memegang peran penting di tingkat satuan pendidikan, namun upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kolektif dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, hingga media massa. Setiap pihak memiliki kontribusi yang saling melengkapi. Organisasi relawan, misalnya, perlu diberikan ruang untuk menyelenggarakan simulasi kebencanaan secara rutin di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi praktis. Di sisi lain, kalangan akademisi dan peneliti diharapkan menyumbangkan kajian serta pendekatan pedagogis yang efektif dalam mendesain kurikulum dan metode pembelajaran kebencanaan.

Media massa juga memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran publik. Fungsinya tidak cukup hanya meliput peristiwa saat bencana terjadi, tetapi juga perlu aktif mengedukasi masyarakat dan mengkampanyekan pentingnya langkah-langkah preventif sejak dini. Dalam kerangka kolaborasi ini, pendekatan sekolah aman bencana idealnya dibangun secara berlapis—berangkat dari kesadaran individu, diperkuat oleh solidaritas antarwarga, dan didukung oleh kebijakan negara. Dengan dukungan lintas sektor yang solid, ketangguhan sekolah dalam menghadapi risiko bencana dapat benar-benar diwujudkan secara berkelanjutan.

Menuju Sekolah Tangguh

Bencana memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun dampaknya bisa diminimalisir. Pendidikan dapat dijadikan sebagai gerbang utama untuk menciptakan masyarakat yang tanggung dalam menghadapi bencana. Sekolah harus bertransformasi menjadi ruang yang aman, tempat dimana mereka tidak sekadar belajar akademik belaka, melainkan juga belajar bertahan dari bencana dan menyelamatkan sesama. Hal ini hanya bisa dicapai bilamana literasi kebencanaan tidak hanya berhenti sebagai program temporal belaka, melainkan gerakan yang diharapkan menjadi budaya. Sekolah aman bencana dengan demikian tidak bisa lagi ditunda, sebab nyawa anak-anak negeri ini adalah masa depan bangsa. Terlalu berharga untuk dipertaruhkan. 

Tags: pendidikan sekolah Bencana MDMC