Erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif dengan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran dari rumah sebagai upaya melindungi kesehatan dan keselamatan murid serta tenaga pendidik.

Kebijakan tersebut diberlakukan di sejumlah daerah dengan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung serta potensi penyebaran abu vulkanik menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk mengurangi aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Di Provinsi Banten, misalnya, kegiatan belajar dari rumah bagi jenjang SMA, SMK, serta Sekolah Khusus (SKh) negeri dan swasta diberlakukan pada 7–9 September 2026. Kebijakan itu diambil di tengah aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung dan sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah.

Langkah serupa juga diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PJJ diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap murid dan guru dari kemungkinan paparan abu vulkanik. Pelaksanaan PJJ di Jakarta kemudian diperpanjang hingga 8 September 2026.

Tidak hanya Banten dan Jakarta, sejumlah daerah lain seperti Bogor, Depok, Purwakarta, serta wilayah lain di Jawa Barat turut menerapkan pembelajaran jarak jauh. Durasi pelaksanaannya berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Penerapan PJJ menjadi pilihan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan selama sebaran abu vulkanik masih berpotensi mengganggu kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, sekolah tidak hanya menghadapi persoalan keberlangsungan proses pendidikan, tetapi juga harus memastikan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

Namun, perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh membawa persoalan lain. Tidak semua murid memiliki kondisi yang sama dalam mengakses pembelajaran daring.

Plan Indonesia mengingatkan bahwa penerapan PJJ perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai agar murid tetap dapat mengikuti proses pembelajaran. Keterbatasan perangkat maupun akses terhadap pembelajaran dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi murid yang berada dalam kelompok rentan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PJJ dalam situasi darurat tidak cukup hanya dengan mengubah tempat belajar dari sekolah ke rumah. Sekolah dan pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa murid tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran secara layak.

Dalam pelaksanaannya, sekolah diharapkan tetap menjaga proses pembelajaran berjalan sesuai jadwal melalui berbagai media pembelajaran daring. Guru juga perlu menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi murid selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan kondisi kualitas udara. Pemantauan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka sudah memungkinkan atau PJJ masih perlu dilanjutkan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa bencana alam dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan. Ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar secara normal, sistem pendidikan dituntut memiliki kemampuan untuk beradaptasi tanpa mengabaikan keselamatan maupun hak murid untuk memperoleh pendidikan.

PJJ karena itu dapat menjadi instrumen penting dalam situasi darurat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, ketersediaan perangkat, akses terhadap pembelajaran, serta kemampuan sekolah menyesuaikan metode belajar dengan kondisi peserta didik.

Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan hanya menentukan kapan sekolah harus ditutup sementara, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menciptakan kesenjangan pembelajaran baru. Murid yang memiliki perangkat dan akses internet memadai tentu memiliki kondisi berbeda dengan mereka yang menghadapi keterbatasan sarana belajar.

Karena itu, selama PJJ diberlakukan, perhatian terhadap kelompok murid yang rentan perlu menjadi bagian dari kebijakan. Sekolah dan pemerintah daerah perlu memastikan agar kondisi darurat akibat erupsi tidak berkembang menjadi persoalan ketertinggalan pembelajaran bagi sebagian peserta didik.

Sementara itu, perkembangan Gunung Anak Krakatau dan kualitas udara tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan pembelajaran tatap muka. Selama kondisi belum dinyatakan aman, pembelajaran dari rumah menjadi salah satu pilihan untuk menjaga keselamatan warga sekolah.

Pada akhirnya, pengalaman penerapan PJJ akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menunjukkan bahwa ketangguhan sistem pendidikan tidak hanya diukur dari kemampuannya menjalankan pembelajaran dalam kondisi normal. Ketangguhan juga terlihat dari kemampuan sekolah dan pemerintah menjaga pendidikan tetap berjalan ketika terjadi keadaan darurat.

Keselamatan murid dan guru tetap menjadi pertimbangan utama. Namun, perlindungan tersebut perlu berjalan bersama dengan jaminan bahwa setiap murid tetap memperoleh akses terhadap pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan darurat tidak hanya mampu menjauhkan warga sekolah dari risiko abu vulkanik, tetapi juga memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah situasi yang tidak normal.

Tags: Pembelajaran Jarak Jauh Erupsi Gunung Anak Krakatau Abu Vulkanik Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta