Dewan Redaksi Pegiat Pendidikan Indonesia Yogyakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul diterapkannya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik di wilayah terdampak.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan keselamatan peserta didik maupun warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan mekanisme pelaksanaan MBG selama kondisi darurat.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujar Khairul dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Penyesuaian tersebut berlaku mulai Senin, 7 September 2026, bersamaan dengan dihentikannya sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak. Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026.
Pelaksanaan PJJ tidak memiliki durasi yang sama di setiap wilayah. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat risiko dan perkembangan kondisi di daerah masing-masing.
Di Provinsi Lampung, PJJ diberlakukan selama dua hari, yakni pada 7–8 September 2026. Sementara itu, Provinsi Banten menerapkan PJJ selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 September 2026. Adapun di DKI Jakarta, PJJ dimulai pada 7 September 2026 dengan batas waktu pelaksanaan yang akan ditentukan berdasarkan perkembangan situasi.
BGN menegaskan bahwa penyesuaian operasional MBG tersebut bukan merupakan penghentian program secara permanen. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi darurat akibat bencana.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” kata Khairul.
Selain melakukan penyesuaian operasional, BGN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat ketika pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan.
“BGN berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Khairul.
Copyright By@PUNDI - 2024
BACK TO TOP