Dewan Redaksi Pegiat Pendidikan Indonesia Yogyakarta
SLEMAN – Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meresmikan Rumah Kader di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PP Muhammadiyah, Sleman, Ahad (25/10/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah memperkuat pembinaan ideologi, meningkatkan kapasitas, serta mengoptimalkan distribusi kader di berbagai bidang.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian lanjutan dari Pelatihan Pengoperasian Sistem Informasi Kader (SIKADER) yang diselenggarakan sehari sebelumnya, Sabtu (24/10/2026).
Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, menjelaskan bahwa Rumah Kader dirancang sebagai ruang pembinaan ideologi, peningkatan kapasitas, dan penguatan keterampilan kader, khususnya kader di tingkat akar rumput Muhammadiyah.
Dalam jangka panjang, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan terintegrasi milik Muhammadiyah. Sementara itu, dalam jangka pendek, Rumah Kader difungsikan sebagai rumah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh kader dan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah.
Bachtiar menargetkan pembangunan dan penataan fasilitas Rumah Kader dapat diselesaikan secara bertahap dalam satu tahun ke depan agar proses pembinaan dan penempaan kader berlangsung lebih optimal.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Rumah Kader dibiayai secara mandiri oleh Muhammadiyah tanpa bantuan pihak eksternal.
“Ini kerja Muhammadiyah. Tidak ada biaya eksternal, karena ini rumah ideologis, memang harus dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Rumah Kader dilengkapi sejumlah fasilitas, termasuk 50 tempat tidur penginapan. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai ortom, seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, serta Lembaga Dakwah Khusus (LDK), untuk menyelenggarakan rapat, lokakarya, dan pelatihan.
Kader Muhammadiyah dari luar daerah yang berkunjung ke Yogyakarta juga dipersilakan menggunakan fasilitas tersebut, termasuk peserta program Baitul Arqam on the Road.
Untuk saat ini, penggunaan fasilitas Rumah Kader tidak dikenai tarif, kecuali apabila terdapat kebutuhan operasional tertentu, seperti kebersihan. Ke depan, kemungkinan penerapan tarif akan dipertimbangkan seiring dengan peningkatan fasilitas dan biaya operasional.
“Harapannya ini menjadi rumah bersama, tidak ada biayanya, kecuali untuk kebersihan. Ke depan kalau sudah bagus, mungkin ada tarifnya karena ada biaya listrik dan lainnya,” ujar Bachtiar.
Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto, dalam sambutannya menegaskan bahwa perkaderan tidak cukup berhenti pada proses pembinaan. Muhammadiyah juga perlu memastikan kader yang telah dibina dapat didistribusikan dan diberdayakan secara tepat sesuai kebutuhan persyarikatan, umat, dan bangsa.
Menurut Agung, salah satu sumber kader Muhammadiyah berasal dari lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga pesantren. Seluruh lembaga pendidikan tersebut harus terus dibina dengan baik agar mampu melahirkan kader yang berkualitas dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Muhammadiyah.
Selain melalui lembaga pendidikan, sumber kader juga berasal dari ortom. Karena itu, kader-kader muda perlu diarahkan untuk mengembangkan kapasitas diri, termasuk menjadi akademisi dan berkiprah di berbagai bidang profesional.
Agung juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem pengaderan dan pemilihan kepemimpinan di lingkungan ortom. Ia berpandangan bahwa praktik politik uang tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan individu, tetapi juga perlu dikaitkan dengan sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.
Karena itu, pembenahan sistem pemilihan di lingkungan ortom menjadi penting agar proses regenerasi kepemimpinan berlangsung secara sehat, berintegritas, dan terbebas dari politik uang.
Selain itu, Agung mengingatkan pentingnya perhatian terhadap keluarga kader dan anggota keluarga yang aktif di Muhammadiyah. Menurutnya, mereka perlu mendapatkan pembinaan dan penghargaan yang layak agar tetap merasa menjadi bagian dari persyarikatan.
“Jangan biarkan kader diaspora jalan sendiri, supaya mereka tidak merasa dilepas, sehingga rumah-rumah kader seperti ini perlu diperbanyak,” ujarnya.
Agung juga menyoroti persoalan distribusi kader di tengah berkembangnya lembaga pendidikan Muhammadiyah, khususnya pesantren. Menurutnya, Muhammadiyah mulai memetik hasil dari investasi panjang dalam pendidikan, termasuk melalui kader dan alumni yang menempuh pendidikan di Timur Tengah dan Mesir.
Namun, hasil perkaderan tersebut harus diikuti dengan sistem distribusi yang baik. Di satu sisi, banyak pesantren Muhammadiyah masih membutuhkan tenaga pengajar dan ulama. Di sisi lain, terdapat alumni yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mengisi kebutuhan tersebut.
“Kalau tidak ada distribusi kader yang baik, akan chaos juga,” kata Agung.
Ia mencontohkan kader-kader yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di luar negeri. Tidak semua kader tersebut merupakan lulusan sekolah Muhammadiyah, tetapi mereka tetap aktif dalam organisasi dan memiliki potensi untuk berkontribusi bagi persyarikatan.
Saat berkunjung ke Pakistan, Agung mendapati bahwa hampir tidak ada kader yang ditemuinya berasal dari sekolah Muhammadiyah. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sumber kader Muhammadiyah cukup beragam dan perlu dikelola melalui sistem pembinaan serta penempatan yang tepat.
Karena itu, MPKSDI diharapkan mampu menjembatani kebutuhan kader dengan ketersediaan sumber daya manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di pesantren Muhammadiyah.
Agung juga mengakui bahwa kader Muhammadiyah dapat menghadapi persaingan dalam seleksi profesional, seperti penerimaan dosen. Dalam kondisi tersebut, penguatan kompetensi melalui program beasiswa kader dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi penting agar kader memiliki daya saing yang memadai.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa Muhammadiyah menyiapkan kader untuk berkiprah di tiga ranah utama, yakni persyarikatan, umat, dan bangsa.
Ia menilai, anggapan bahwa kader yang masuk ke struktur pemerintahan otomatis kehilangan sikap kritis perlu disikapi secara proporsional. Kader yang berkiprah di pemerintahan tetap diharapkan membawa nilai-nilai dan semangat pengabdian Muhammadiyah.
Dengan demikian, pembinaan kader harus disertai pendampingan dan penempatan yang tepat agar kader dapat menjalankan perannya secara optimal, baik di lingkungan persyarikatan maupun di ruang publik.
Sementara itu, Bachtiar Dwi Kurniawan menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki orientasi yang jelas dalam pembinaan kader. Menurutnya, kejelasan arah pengaderan perlu diikuti dengan penguatan kerja sama dan kesinambungan pembinaan agar kader yang dihasilkan memiliki kapasitas serta kesiapan untuk menjawab kebutuhan organisasi.
Peresmian Rumah Kader diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan berkegiatan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan, penguatan ideologi, pengembangan kompetensi, serta penghubung antarkader Muhammadiyah dari berbagai daerah.
Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua PP Muhammadiyah, Agung Danarto. Dengan hadirnya Rumah Kader, Muhammadiyah berharap proses perkaderan dapat berlangsung lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kader yang telah dibina dapat ditempatkan sesuai kebutuhan persyarikatan, umat, dan bangsa.
Copyright By@PUNDI - 2024
BACK TO TOP