Jepang Intensifkan Kebijakan Pro-Keluarga untuk Menghadapi Krisis Demografis dan Tren Childfree
Dewan Redaksi Pegiat Pendidikan Indonesia Yogyakarta
Tokyo – Jepang menghadapi krisis demografis yang semakin mengkhawatirkan, dengan data terbaru menunjukkan bahwa 42% perempuan yang lahir pada tahun 2005 diprediksi tidak akan memiliki anak.
Angka ini melonjak drastis dibandingkan dengan 27% pada perempuan yang lahir pada tahun 1970-an. Tokyo bahkan mencatat rekor terendah dengan rata-rata 0,99 anak per wanita, menjadikannya kota pertama di Jepang dengan angka kelahiran di bawah 1.
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah Jepang telah meluncurkan serangkaian kebijakan komprehensif untuk mendorong pertumbuhan keluarga dan meningkatkan angka kelahiran.
Dukungan Finansial
Pertama, Tunjangan bulanan sebesar 15.000 yen diberikan untuk anak hingga usia 3 tahun, dan 10.000 yen untuk usia selanjutnya.
Kedua, Mulai Oktober 2025, batas pendapatan untuk tunjangan anak akan dihapuskan, memungkinkan lebih banyak keluarga mendapatkan manfaat.
Ketiga, Pemerintah telah mengalokasikan sekitar 3,5 triliun yen untuk mendukung program keluarga secara luas.
Kebijakan Perawatan Anak
Pertama, Mulai September 2025, Tokyo akan menggratiskan biaya penitipan anak untuk anak pertama, dengan anggaran lebih dari 40 miliar yen.
Kedua, Layanan penitipan anak akan tersedia bagi semua bayi, tanpa memandang status pekerjaan orang tua, untuk mendorong keseimbangan kerja dan keluarga.
Reformasi Sistem Kerja
Pertama, Pemerintah meninjau sistem kerja agar lebih fleksibel guna mendukung perempuan yang berkarier.
Kedua, Didorong pula pembagian tanggung jawab pengasuhan anak secara lebih seimbang antara kedua orang tua.
Tantangan yang Dihadapi
Fenomena childfree di Jepang tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi individu, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial-ekonomi, seperti: Ketidakstabilan pasar kerja dan tantangan keamanan finansial bagi generasi muda, Perubahan pola pikir tentang pernikahan dan keluarga, serta Tingginya biaya pengasuhan anak serta pendidikan yang semakin membebani orang tua.
Perdana Menteri Fumio Kishida menekankan bahwa periode hingga tahun 2030 merupakan "kesempatan terakhir" bagi Jepang untuk membalikkan tren demografis yang mengkhawatirkan ini. Dengan berbagai kebijakan pro-keluarga yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah Jepang berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi keluarga dan generasi mendatang.