Jakarta– Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan implementasi kebijakan pendidikan populis, termasuk Sekolah Rakyat dan SMA Garuda Unggulan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan nasional, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah serta siswa berprestasi. Namun, rencana ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan terkait efektivitas dan konsekuensi fiskalnya. 

Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis Berbasis Asrama

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang berfokus pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini didesain dalam konsep boarding school dengan menyediakan pendidikan gratis, asrama, serta asupan gizi yang layak. Kementerian Sosial akan menjadi pelaksana utama program ini, dengan proyek percontohan yang direncanakan dimulai di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebelum diperluas secara nasional. 

Meski bertujuan baik, program ini mendapat sejumlah kritik. Dr. Subarsono, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai bahwa penempatan program ini di bawah Kementerian Sosial kurang tepat. Menurutnya, pendidikan seharusnya tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, ia mengkhawatirkan potensi stigma sosial yang dapat muncul terhadap siswa Sekolah Rakyat, yang bisa dianggap sebagai kelompok "terpinggirkan" dalam sistem pendidikan nasional. 

SMA Garuda Unggulan: Mempersiapkan Siswa Berprestasi ke Kancah Internasional

Berbeda dengan Sekolah Rakyat, SMA Garuda Unggulan ditujukan bagi siswa berprestasi akademik tinggi. Sekolah ini dirancang untuk mempersiapkan siswa unggulan agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkelas dunia. Pemerintah berencana membangun 20 SMA Garuda dan meningkatkan kualitas 20 SMA/MA lainnya agar setara dengan standar sekolah unggulan hingga tahun 2029. 

Sekolah ini akan menerapkan sistem beasiswa penuh, kurikulum nasional dan internasional, serta fasilitas asrama modern. Selain itu, tenaga pengajar yang direkrut berasal dari akademisi dan praktisi berpengalaman, termasuk dari luar negeri. Kebijakan ini akan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) pada 2025, yang bertujuan memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang. 

Namun, program ini juga tidak lepas dari tantangan. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pendanaan negara cukup untuk membiayai sekolah unggulan ini secara berkelanjutan, mengingat biaya operasionalnya yang tinggi. 

Tantangan Implementasi dan Anggaran

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam APBN 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dan akses pendidikan hingga ke daerah pelosok. 

Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait konsekuensi fiskal. Badan Anggaran DPR RI mengingatkan bahwa pengalokasian anggaran besar untuk program populis ini harus diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati agar tidak membebani keuangan negara di masa depan. 

Selain itu, beberapa pihak mempertanyakan efektivitas program ini. Apakah program Sekolah Rakyat akan benar-benar memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan? Apakah SMA Garuda akan benar-benar mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat global? 

Harapan dan Evaluasi Berkala

Terlepas dari berbagai tantangan, kebijakan ini tetap mendapat dukungan dari sejumlah tokoh pendidikan dan masyarakat yang berharap adanya reformasi nyata dalam dunia pendidikan. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan keberlanjutan program melalui kurikulum yang relevan, rekrutmen tenaga pengajar berkualitas, serta sistem evaluasi berkala. 

Transparansi dalam penggunaan anggaran dan efektivitas implementasi menjadi kunci keberhasilan program ini. Jika dieksekusi dengan baik, Sekolah Rakyat dan SMA Garuda Unggulan dapat menjadi langkah maju dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Namun, tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, program ini bisa berakhir sebagai sekadar proyek politik yang tidak berkelanjutan. 

Tags: sekolah prabowo rakyat