Merenung pada Hardiknas 2025; Apakah Kita Sudah Berjalan Menuju Pendidikan yang Bermutu untuk Semua?
Anggota Dewan Redaksi PUNDI. Mahasiswa Pascasarjana PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pecinta motor klasik, kopi, dan buku.
Tanggal 2 Mei selalu menjadi momen penting bagi kita untuk merenung, khususnya tentang pendidikan di tanah air.
Tema Hardiknas 2025, “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, bukan hanya mengajak kita untuk melihat pendidikan dari sudut pandang kolektif, tetapi juga mendorong kita untuk menyelami kedalaman akar persoalan yang terlalu lama dibiarkan menggerogoti sistem pendidikan kita.
Sebuah refleksi penting: apakah kita benar-benar sudah mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya, atau justru semakin jauh dari arah yang seharusnya kita tempuh?
Pendidikan hari ini masih dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tak kunjung tuntas. Isu klasik seperti ketimpangan akses, infrastruktur yang tak memadai, serta beban yang harus dipikul oleh guru masih menjadi persoalan sehari-hari.
Bahkan, dengan kebijakan-kebijakan yang baru saja muncul di era Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, tantangan tersebut tampaknya hanya digeser, bukan dipecahkan secara fundamental.
Peningkatan tunjangan kinerja guru ASN, Tunjangan Profesi Guru ASN dan Non ASN, Guru P3K dari sekolah swasta diizinkan kembali, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Mengembalikan sistem penjurusan di SMA, dan lain sebagainya. Perlu diapresiasi memang hal-hal ini.
Namun, bukan hanya itu. Ada persoalan yang lebih dalam dan tak kasatmata: sistem, metodologi, dan paradigma pendidikan kita selama ini telah kehilangan ruh. Pendidikan seolah hanya menjadi mesin produksi ijazah, bukan ruang pembebasan dan pertumbuhan manusia.
Menyelam Problem Fundamental Pendidikan
Mari kita mulai dari yang paling mendasar: sistem pendidikan kita masih berorientasi pada output, bukan proses. Fokus utama masih berkisar pada nilai, peringkat, dan seleksi masuk perguruan tinggi.
Anak-anak didorong untuk menghafal, bukan memahami. Guru dinilai dari administratif, bukan dari cara mereka menyalakan rasa ingin tahu. Kita seolah lupa bahwa pendidikan bukan kompetisi tanpa henti, melainkan perjalanan menjadi manusia seutuhnya.
Metodologi pembelajaran pun masih bersandar pada cara-cara lama: satu arah, top-down, dan penuh doktrin. Di ruang kelas, guru menjadi pusat, murid menjadi objek.
Padahal, Ki Hajar Dewantara sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita: “Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.
Menuntun, bukan menekan. Mengarahkan, bukan memaksa. Sayangnya, semangat itu kerap hilang dalam praktik sehari-hari.
Lebih dari itu, paradigma pendidikan kita masih sarat dengan warisan kolonial: patuh, seragam, dan anti-kritik. Anak-anak diajarkan untuk menurut, bukan bertanya. Untuk menerima, bukan meragukan. Untuk mengejar pekerjaan, bukan membangun pemikiran.
Maka tak heran jika generasi kita tumbuh tanpa kepercayaan diri untuk menyuarakan ide dan merumuskan arah hidupnya sendiri.
Di titik ini, kita perlu menyapa kembali pemikiran Paulo Freire, seorang pendidik dan filsuf dari Brasil, yang menyatakan: “Pendidikan adalah praktik kebebasan.” Pendidikan, bagi Freire, harus membebaskan manusia dari segala bentuk ketertindasan, baik sosial, budaya, maupun struktural.
Dan praktik kebebasan itu dimulai dari keberanian untuk bertanya, berpikir, dan menggugat. Bukan sekadar duduk manis mengerjakan soal pilihan ganda.
Lebih jauh lagi, pendidikan seharusnya mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap peserta didik untuk menjelajahi dan menggali potensi mereka secara otentik. Namun yang terjadi justru sebaliknya: banyak anak yang merasa tidak cukup pintar hanya karena tidak cocok dengan sistem ujian yang seragam.
Ini bukan soal kemampuan anak-anak kita, tapi soal sempitnya cara kita mengukur kecerdasan mereka.
Harapan atau Hanya Slogan?
Tema Hardiknas 2025 menyuarakan harapan besar: “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.
Sebuah kalimat yang sarat makna, namun juga mengandung pertanyaan: apakah partisipasi yang dimaksud benar-benar membuka ruang bagi semua? Atau hanya menjadi jargon yang indah namun kosong?
Jika yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat, maka kita harus membuka ruang dialog yang jujur. Banyak orang tua yang merasa tersisih dari proses pendidikan anaknya.
Banyak komunitas yang tak pernah diajak menyusun arah kebijakan. Dan banyak guru yang terjebak dalam tumpukan administrasi, kehilangan ruang untuk menjadi penggerak perubahan.
Jika yang dimaksud adalah kolaborasi lintas sektor, maka partisipasi tidak boleh semata pada level simbolik. Dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga perguruan tinggi seharusnya dilibatkan secara aktif dalam merumuskan arah pendidikan nasional. Tetapi pelibatan ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan sosial, bukan logika pasar.
Dan jika partisipasi itu memang dimaknai sebagai kebersamaan untuk memperjuangkan pendidikan bermutu, maka kita semua, tanpa kecuali, punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih manusiawi, adil, dan membebaskan.
Bukan hanya menunggu negara bekerja, tetapi juga membangun inisiatif dari bawah: dari ruang kelas, dari komunitas, dari keluarga.
Kita harus berani bermimpi, tapi juga berani berubah. Kita butuh keberanian untuk menyusun ulang arah pendidikan, membongkar sistem yang memenjarakan potensi anak-anak, menyusun metodologi yang membebaskan, dan merumuskan paradigma yang memanusiakan.
Karena pendidikan yang baik bukanlah yang menghasilkan anak-anak yang taat dan seragam, melainkan mereka yang berani berpikir, berani berbeda, dan berani menjadi dirinya sendiri.
Dan untuk itu, kita butuh partisipasi semesta, bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai gerakan kolektif yang lahir dari kesadaran dan kasih sayang pada masa depan bangsa.