Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program Wajib Belajar 13 Tahun sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kerangka pemerataan akses pendidikan, pembangunan gedung sekolah, asrama, sanitasi, listrik, dan internet menjadi perhatian utama, terutama untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal, miskin, dan terpencil.

Saat ini, ribuan satuan pendidikan di Indonesia masih belum memiliki akses listrik dan internet. Selain itu, banyak desa dan kecamatan belum memiliki lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, maupun SMA.

Tanpa infrastruktur yang memadai, cita-cita pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sulit tercapai.

Sebagai respon, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Sosial tengah menyiapkan pembangunan "sekolah rakyat" di 65 lokasi pada tahap awal tahun 2025.

Program ini merupakan bagian dari komitmen strategis untuk menyediakan layanan pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri.

Deputi Kemenko PMK juga menyebut bahwa infrastruktur menjadi salah satu dari enam pilar utama pendukung keberhasilan wajib belajar, bersama perencanaan SDM, akses layanan, data dan informasi, regulasi, dan tata kelola.

Dengan infrastruktur yang memadai, hambatan geografis dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan peningkatan angka partisipasi sekolah secara signifikan serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.

Selain itu, infrastruktur juga menjadi fondasi dalam penguatan karakter dan pengembangan kompetensi siswa sesuai tuntutan abad ke-2.

Pemerintah menargetkan agar pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mendukung integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran.

Dengan begitu, program Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan benar-benar menjangkau seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

Tags: Wajib Belajar 13 Tahun Infrastruktur Pendidikan Pembangunan Infrastruktur Pemerataan Pembangunan Pendidikan