UAD Resmikan Pusat Studi Kebijakan Publik untuk Dukung Riset dan Advokasi Ilmiah
Dewan Redaksi Pegiat Pendidikan Indonesia Yogyakarta
Yogyakarta, 30 Agustus 2025 – Universitas Ahmad Dahlan (UAD) resmi meluncurkan Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) di Amphiteater Museum Muhammadiyah, Kampus Utama UAD. Acara ini dihadiri oleh sivitas akademika UAD, aktivis, dan perwakilan organisasi mahasiswa se-Yogyakarta. Hadir pula Rektor UAD, Prof. Muchlas, M.T., dan Kepala PSKP, Dr. Azaki Khoirudin, M.Pd., yang menandai komitmen UAD dalam memperkuat peran akademiknya di ranah kebijakan publik.
Dalam sambutannya, Dr. Azaki menegaskan bahwa PSKP akan berpihak pada nilai-nilai UAD, berbasis ilmiah, dan mendorong kolaborasi lintas program studi. “Kami akan memulai riset bertajuk ‘7 Anak Indonesia Hebat’ yang melibatkan dosen-dosen terkait. Selain riset, PSKP juga akan fokus pada diskusi, advokasi kebijakan, dan kolaborasi lintas kemitraan,” ujar Azaki. Ia menambahkan, PSKP akan menjadi platform strategis bagi sivitas akademika untuk menghasilkan solusi berbasis penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.
Peluncuran PSKP dirangkai dengan seminar bertajuk “Kampus: Kebijakan Publik dan Riset Berdampak”, menghadirkan dua narasumber ternama, yaitu Prof. Maila Dinia Husni Rahiem, M.A., Ph.D. (Penasihat Ahli Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A. (Dewan Pakar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik). Seminar ini membahas secara mendalam peran kampus dalam menghasilkan riset yang berdampak pada kebijakan publik serta strategi untuk menghubungkan penelitian akademik dengan implementasi nyata di masyarakat.
Prof. Maila menekankan bahwa kampus memiliki tiga peran penting dalam kebijakan publik: kapasitas sains, netralitas akademik, dan jangkauan implementasi mahasiswa serta alumni. Ia menyebutkan fakta bahwa belanja riset Indonesia sebesar 0,28% dari APBN, menunjukkan investasi negara dalam penelitian masih sangat rendah. Selain itu, jumlah peneliti di Indonesia hanya 395 orang per 1 juta penduduk, sehingga kapasitas penelitian nasional masih terbatas. Menurut Prof. Maila, kebijakan publik penting untuk membangun opini publik, menguatkan isu riset, dan menciptakan mekanisme tekanan agar program yang dirancang pemerintah berjalan efektif. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meneliti bersama dari tahap kebijakan hingga publikasi ilmiah, sehingga penelitian akademik dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Sementara itu, Dr. Ahmad mengangkat tema “Menuju Tauhid Konstitusional” dan menjelaskan konsep kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, yaitu “apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh negara.” Ia menegaskan bahwa anggaran menjadi ukuran keseriusan pemerintah terhadap suatu program. Menurut Dr. Ahmad, kebijakan publik memiliki peran krusial untuk menjelaskan masalah publik, meneguhkan otoritas pemerintah, memberikan kepastian hidup, meneguhkan pranata sosial, serta membuka ruang kehidupan ideal dan spiritual bagi masyarakat.
Dr. Ahmad juga memaparkan siapa saja yang menjadi penanggung jawab kebijakan publik berdasarkan teori yang ada. Teori elit menunjuk pemegang kekuasaan sebagai pengambil keputusan utama, sementara teori pluralis melibatkan sejumlah kelompok elit. Teori institusionalisme menunjukkan kelompok dominan di setiap sektor, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Teori agenda strategis menyoroti media massa sebagai pengatur prioritas isu publik, sedangkan teori aliran kebijakan menempatkan kaum intelektual sebagai penggerak utama dalam penyusunan agenda, desain kebijakan, pelaksanaan, pengamatan, dan analisis kebijakan.
Tak kalah penting, Dr. Ahmad menekankan dimensi religiusitas dan spiritual dalam kebijakan publik. Menurutnya, negara berperan sebagai puncak capaian manusia, syarat tegaknya agama, indikator kemakmuran hidup, dan jalan Tuhan mengabulkan doa. Perspektif ini mengajak masyarakat melihat kebijakan publik tidak hanya dari aspek teknis dan sosial, tetapi juga dari nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Acara seminar kemudian dilanjutkan dengan Kelas Opini Publik, yang menjadi bagian dari upaya PSKP untuk meningkatkan kemampuan menulis opini kritis berbasis data. Para peserta mendapatkan bimbingan langsung dari mentor berpengalaman, sehingga diharapkan dapat menghasilkan tulisan yang berbobot dan berdampak pada publik.
Peluncuran PSKP ini menandai langkah strategis UAD dalam memperkuat peran akademiknya di ranah kebijakan publik. Ke depan, PSKP diharapkan menjadi pusat riset, diskusi, dan advokasi kebijakan publik yang berbasis ilmiah, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.