Yogyakarta — Kepala-kepala sekolah vokasi di DIY mengungkapkan kekhawatiran praktis mereka dalam mengimplementasikan budaya industri di SMK pada saresehan yang diselenggarakan PUNDI, Senin (25/5). Dalam sesi tanya jawab, beberapa kepala sekolah menyebut kendala pembiayaan, keterbatasan industri mitra, dan kebutuhan keterlibatan manajerial yang lebih besar dari pimpinan sekolah.

Marwoto, kepala SMK Muhammadiyah 4, menyoroti laju perkembangan teknologi yang cepat sehingga pembiayaan menjadi masalah besar untuk memperbarui peralatan dan fasilitas. Ia meminta adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara kepala sekolah dalam penyusunan kurikulum SMK agar pembelajaran relevan dengan kebutuhan lapangan.

Sutikno dari SMK Muhammadiyah 2 menegaskan pentingnya membentuk mentalitas industri sejak awal pendidikan vokasi, bukan menunggu masa PKL. Ia mengusulkan proporsi pembelajaran yang lebih berpihak pada budaya kerja; setidaknya 70%, agar lulusan benar-benar siap menghadapi tuntutan industri. Astuti, peserta lain, menambahkan bahwa mendisiplinkan peserta didik menjadi tantangan terbesar di lapangan.

PUNDI dan Direktorat SMK menyatakan upaya terus dilakukan untuk membangun fondasi teaching factory berkelanjutan, memperkuat komunikasi internal sekolah, dan menormalisasi kebiasaan positif melalui pembentukan tim-tim penggerak di sekolah.

Tags: Kepala SMK Keluhkan Biaya Sinkronisasi Kurikulum Normalisasi Budaya Industri