Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan. Melalui putusan atas uji materi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), MK menyatakan bahwa pembiayaan MBG harus dialokasikan melalui pos anggaran tersendiri agar tidak mengurangi pemenuhan amanat konstitusi yang mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

Putusan tersebut lahir dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama lima pemohon perseorangan. Para pemohon mempersoalkan kebijakan pemerintah yang memasukkan anggaran MBG ke dalam komponen belanja pendidikan. Menurut mereka, kebijakan tersebut memperluas makna anggaran pendidikan sehingga berpotensi mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh negara. Ketentuan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai target administratif dalam penyusunan APBN, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

MK menilai bahwa pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari pemerataan akses, kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, hingga peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, anggaran pendidikan tidak boleh dikurangi ataupun dialihkan untuk membiayai program lain yang meskipun memiliki keterkaitan dengan peserta didik, tetapi bukan merupakan fungsi utama pendidikan.

Mahkamah menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang memiliki tujuan positif dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Ketersediaan asupan gizi yang baik diyakini dapat mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, serta perkembangan peserta didik. Namun, manfaat tersebut tidak mengubah karakter MBG sebagai program perlindungan sosial dan peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga pembiayaannya tidak dapat dikategorikan sebagai belanja pendidikan dalam pengertian konstitusional.

Menurut MK, apabila seluruh program yang secara tidak langsung mendukung proses belajar dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, maka batasan mengenai belanja pendidikan akan menjadi terlalu luas. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan fasilitas belajar, bantuan operasional sekolah, penelitian, inovasi, serta peningkatan akses pendidikan di berbagai daerah.

Mahkamah juga mengingatkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, negara harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Dalam pertimbangannya, MK bahkan menilai bahwa kondisi pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan berbagai negara lain sehingga membutuhkan komitmen pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, MK tidak membatalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Mahkamah justru menegaskan bahwa program tersebut tetap dapat dilanjutkan karena memiliki manfaat bagi peserta didik dan masyarakat. Yang diubah hanyalah mekanisme pembiayaannya, yakni melalui pos anggaran tersendiri di luar anggaran pendidikan. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak tetap dapat tercapai tanpa mengurangi alokasi dana pendidikan yang telah dijamin konstitusi.

Untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan keuangan negara, Mahkamah menerapkan putusan secara bertahap. Pemerintah diberikan masa transisi agar dapat menyesuaikan struktur APBN, termasuk melakukan perubahan klasifikasi belanja dan perencanaan fiskal. Skema transisi ini dimaksudkan agar proses pemisahan anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah yang telah berjalan maupun penyusunan APBN pada tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul-Haq, menyampaikan bahwa pemerintah akan mempelajari secara menyeluruh isi putusan tersebut sebelum menyesuaikan kebijakan penganggaran. Menurutnya, setiap putusan lembaga peradilan wajib dihormati, sementara manfaat Program Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik tetap menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

Sikap serupa juga disampaikan pemerintah melalui Istana yang menegaskan komitmen untuk menghormati putusan MK. Pemerintah menyebut implementasi putusan tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama DPR karena berkaitan dengan penyusunan APBN dan penyesuaian struktur belanja negara. Dengan demikian, pelaksanaan putusan akan dilakukan sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

Di sisi lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai putusan MK merupakan langkah penting untuk mengembalikan fungsi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi. Namun, ia berpendapat bahwa masa transisi yang diberikan Mahkamah masih terlalu panjang. Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan untuk lebih cepat memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan sehingga dana pendidikan dapat segera difokuskan pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas batas antara kebijakan pendidikan dan kebijakan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan APBN. Pendidikan tetap menjadi sektor prioritas yang memperoleh perlindungan konstitusional melalui alokasi anggaran minimal 20 persen, sedangkan Program Makan Bergizi Gratis diposisikan sebagai program strategis yang tetap dapat berjalan melalui sumber pendanaan tersendiri. Dengan pemisahan tersebut, negara diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas dan peningkatan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Tags: Makan Bergizi Gratis Anggaran Pendidikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)