JAKARTA - Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memunculkan diskusi mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Di satu sisi, pemerintah menilai kehadiran institusi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pembinaan calon pemimpin bangsa yang lebih terstruktur. Di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamat pendidikan berpandangan bahwa pendirian perguruan tinggi baru perlu didahului kajian akademik yang komprehensif agar selaras dengan kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia sebagai institusi yang diproyeksikan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Lulusan URI disebut akan dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis, baik di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) maupun sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dalam struktur kelembagaannya, jabatan pimpinan tertinggi menggunakan nomenklatur Gubernur, sedangkan posisi kedua dijabat oleh Wakil Gubernur.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pembentukan URI dilatarbelakangi keinginan pemerintah membangun sistem pembinaan kepemimpinan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Menurut pemerintah, keberadaan URI diharapkan menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan kepemimpinan nasional pada masa mendatang.

Namun, gagasan tersebut memunculkan kritik dari sejumlah kalangan yang menilai pembentukan institusi baru semestinya didasarkan pada kajian akademik, studi kelayakan, serta pembahasan yang memadai bersama para pemangku kepentingan, termasuk DPR RI.

Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai pembentukan Universitas Republik Indonesia seharusnya diawali dengan kajian yang komprehensif sebelum direalisasikan. Menurutnya, proses perencanaan menjadi bagian penting untuk memastikan institusi baru benar-benar menjawab kebutuhan sistem pendidikan tinggi nasional.

Pandangan serupa disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. Ia menilai pendirian URI perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah beroperasi.

Nurmandi juga menyoroti arah pengembangan akademik URI. Pemerintah sebelumnya menyebut URI akan berfokus pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta kedokteran. Namun, di sisi lain, institusi tersebut juga diproyeksikan sebagai tempat pembinaan calon pemimpin pemerintahan dan BUMN.

"Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali," ujar Achmad Nurmandi.

Menurut Nurmandi, kebutuhan pengembangan calon pemimpin sebenarnya telah difasilitasi melalui berbagai jalur pendidikan yang telah tersedia, seperti sekolah kedinasan, program magister manajemen, maupun berbagai program pelatihan eksekutif di perguruan tinggi.

"Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru," jelasnya.

Pandangan tersebut mencerminkan adanya dua pendekatan dalam pengembangan pendidikan tinggi. Pemerintah menilai pembentukan institusi baru dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem kaderisasi kepemimpinan nasional yang lebih terintegrasi. Sementara itu, sebagian akademisi berpandangan bahwa penguatan institusi pendidikan yang telah ada dapat menjadi alternatif yang lebih efektif apabila didukung kajian akademik, evaluasi kebutuhan, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Perdebatan mengenai Universitas Republik Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan pendirian lembaga baru, tetapi juga menyangkut perencanaan berbasis kebutuhan, kesinambungan dengan sistem pendidikan yang telah berjalan, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Karena itu, proses kajian akademik, studi kelayakan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam memastikan setiap kebijakan pendidikan tinggi mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Tags: Universitas Republik Indonesia Prasetyo Hadi Doni Kusuma Achmad Nurmandi