JAKARTA — Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibentuk oleh kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan, merespons kritik, dan mengakui persoalan yang dirasakan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi publik menjadi bagian penting dari proses mempertahankan kepercayaan. Ketika narasi resmi pemerintah dinilai tidak sejalan dengan pengalaman masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok, daya beli, lapangan kerja, pelayanan publik, atau penegakan hukum, persoalan komunikasi dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan.

Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kritik tersebut relevan dengan munculnya sejumlah perdebatan mengenai pola komunikasi pejabat negara yang dinilai terlalu defensif ketika menghadapi kritik.

Persoalan komunikasi publik tersebut berlangsung di tengah beragam persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu gambaran terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Juli 2026.

Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen, terdiri atas 4,8 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 46,3 persen cukup puas. Sementara itu, 46,9 persen menyatakan tidak puas, dengan rincian 35 persen kurang puas dan 11,9 persen tidak puas sama sekali.

Angka tersebut menunjukkan perubahan dibandingkan hasil survei sebelumnya. Tingkat kepuasan yang tercatat 81,2 persen pada November 2025 turun menjadi 66,4 persen pada sekitar Februari–Maret 2026, kemudian kembali turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Dengan demikian, tingkat kepuasan dalam survei tersebut turun sekitar 30 poin persentase dalam sembilan bulan.

SMRC mengaitkan penurunan tersebut dengan memburuknya penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum. Namun, angka survei perlu dibaca secara hati-hati karena hasil antarlembaga dapat berbeda akibat perbedaan waktu pengumpulan data, karakteristik responden, metode sampling, pertanyaan yang digunakan, maupun definisi kepuasan.

Karena itu, tingkat kepuasan publik tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Namun, perubahan persepsi masyarakat tetap penting sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan pemerintah.

Bantahan Tidak Menjawab Persoalan

Salah satu persoalan dalam komunikasi pemerintahan muncul ketika pejabat lebih banyak memberikan bantahan dibandingkan menjelaskan substansi persoalan.

Pola tersebut dapat membuat masalah kebijakan bergeser menjadi persoalan kredibilitas. Ketika masyarakat mengeluhkan kenaikan harga atau penurunan daya beli, misalnya, bantahan tanpa disertai data yang memadai berpotensi dipersepsikan sebagai penolakan terhadap pengalaman masyarakat.

Komunikasi yang defensif juga dapat memperbesar isu. Pernyataan pejabat yang kontroversial dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, dipotong menjadi video pendek, kemudian memunculkan kritik dan pemberitaan lanjutan.

Masalah lain muncul ketika terdapat perbedaan pernyataan antarlembaga. Publik dapat mempertanyakan koordinasi pemerintah apabila satu pejabat menyatakan persoalan tidak ada, sementara pejabat lain mengakui adanya persoalan.

Dalam kondisi demikian, perhatian masyarakat akhirnya dapat bergeser dari substansi kebijakan menuju kontroversi pernyataan pejabat.

Ekonomi Tidak Hanya Diukur dari Angka Makro

Perbedaan antara narasi pemerintah dan pengalaman masyarakat paling mudah terlihat dalam persoalan ekonomi.

Masyarakat tidak selalu menilai kondisi ekonomi hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi nasional. Kehidupan sehari-hari turut menentukan bagaimana kondisi ekonomi dirasakan, seperti kemampuan membeli bahan makanan, biaya pendidikan dan kesehatan, cicilan rumah, peluang memperoleh pekerjaan, pendapatan riil, ongkos transportasi, hingga kemampuan menabung.

Karena itu, indikator ekonomi makro dapat menunjukkan pertumbuhan, sementara sebagian rumah tangga masih merasa berada dalam tekanan apabila pendapatan mereka tidak meningkat sebanding dengan biaya hidup.

Komunikasi pemerintah menjadi penting untuk menjembatani kedua kondisi tersebut. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa ekonomi tumbuh atau situasi terkendali, tetapi juga perlu menjelaskan kelompok masyarakat mana yang masih menghadapi tekanan, kebijakan apa yang disiapkan, siapa penerimanya, berapa anggaran yang dialokasikan, dan kapan hasil kebijakan tersebut dapat diukur.

Kejujuran dan Kepercayaan Publik

Dalam komunikasi publik, terdapat perbedaan mendasar antara kesalahan dan kebohongan.

Kesalahan dapat terjadi akibat keterbatasan data, perubahan situasi, atau kekeliruan manusiawi. Kesalahan masih dapat diperbaiki ketika pemerintah bersedia mengakuinya dan mengambil langkah korektif.

Sebaliknya, penyampaian informasi yang diketahui tidak benar atau sengaja menutupi fakta penting dapat merusak kepercayaan masyarakat. Ketika publik mulai menganggap seorang pejabat tidak jujur, pernyataan berikutnya—bahkan ketika benar—berpotensi tetap dicurigai.

Kejujuran dalam pemerintahan juga tidak berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas. Informasi yang berkaitan dengan keamanan negara maupun privasi tetap memiliki batas perlindungan. Namun, pemerintah perlu menjelaskan batas tersebut serta tetap membuka data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Komunikasi sebagai Bagian dari Tata Kelola Pemerintahan

Komunikasi publik yang kredibel setidaknya membutuhkan beberapa hal. Pemerintah perlu mengakui persoalan yang memang terjadi, membedakan fakta dengan opini, menyertakan sumber dan periode data, serta menjelaskan keterbatasan informasi yang digunakan.

Kritik masyarakat juga semestinya diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, bukan secara otomatis dianggap sebagai serangan politik.

Ketika terjadi kesalahan, pejabat perlu menjelaskan secara spesifik bagian mana yang keliru dan langkah apa yang dilakukan untuk memperbaikinya. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar masyarakat tidak menerima pernyataan yang saling bertentangan.

Komunikasi semestinya dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi krisis, bukan hanya setelah suatu pernyataan atau kebijakan menjadi viral.

Dengan demikian, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi sama pentingnya dengan konferensi pers atau pernyataan resmi. Kritik, keluhan, dan pertanyaan publik dapat menjadi sumber informasi untuk mengevaluasi kebijakan.

Pada akhirnya, penurunan tingkat kepuasan publik tidak semata-mata dapat dijelaskan oleh buruknya komunikasi pemerintah. Survei SMRC sendiri mengaitkan perubahan kepuasan dengan persepsi terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Namun, komunikasi memiliki posisi penting sebagai penguat atau peredam dampak persoalan nyata.

Jika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi tetapi pemerintah mampu menjelaskan kondisi tersebut secara terbuka, menyajikan data, mengakui persoalan, dan menunjukkan langkah perbaikan, kepercayaan masih dapat dipertahankan.

Sebaliknya, persoalan yang nyata dan komunikasi yang menyangkal atau meremehkan dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, tantangan komunikasi pemerintah bukan sekadar bagaimana membuat sebuah kebijakan terlihat berhasil. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jujur, berbasis data, dapat diverifikasi, serta mampu menjawab pengalaman mereka sehari-hari.

Kepercayaan publik pada akhirnya tidak dibangun hanya melalui keberhasilan menyampaikan pesan, tetapi melalui kesesuaian antara apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dilakukan, dan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Tags: Komunikasi Pemerintah Realitas Masyarakat SMRC Ichsanuddin Noorsy