Perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang paling efektif bagi negara dengan tingkat sumber daya manusia (SDM) rendah sering kali berujung pada dikotomi antara partisipasi demokratis dan efisiensi otoritarian. Premis bahwa sistem presidensial absolut merupakan solusi pragmatis bagi rakyat yang belum memiliki kesadaran politik matang berakar pada pemikiran bahwa negara yang tertinggal membutuhkan dorongan institusional yang kuat untuk melompati tahap perkembangan ekonomi. Namun, analisis mendalam terhadap sejarah ekonomi dan politik menunjukkan bahwa model ini sering kali menjadi jebakan ekstraktif yang menghambat kemajuan jangka panjang.

Dalam perspektif sejarah ekonomi, negara-negara yang mengalami keterbelakangan relatif sering kali memang membutuhkan instrumen institusional yang berbeda dibandingkan dengan negara maju. Alexander Gerschenkron mencatat bahwa semakin besar tingkat keterbelakangan suatu negara, semakin besar kebutuhan akan keterlibatan terpusat dari negara atau bank besar untuk melakukan akumulasi modal secara cepat. Dalam kasus ekstrim seperti Rusia, negara harus bertindak sebagai agen utama yang mendorong kemajuan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang menekan konsumsi rakyat demi investasi industri. Argumen ini sering digunakan untuk membenarkan kekuasaan absolut: pemimpin yang kuat dianggap mampu mengambil keputusan cepat dan mengarahkan pembangunan tanpa hambatan politik dari parlemen yang belum melek politik.

Sejarah mencatat keberhasilan sementara dari model pertumbuhan di bawah institusi politik ekstraktif ini. Korea Selatan di bawah Jenderal Park Chung-Hee atau Uni Soviet pada era rencana lima tahun pertama menunjukkan bahwa negara yang kuat mampu mengalokasikan sumber daya dari sektor produktivitas rendah (pertanian) ke sektor produktivitas tinggi (industri) melalui perintah langsung. Namun, kesuksesan ini memiliki batas yang jelas. Pertumbuhan di bawah sistem absolut atau otoriter umumnya didasarkan pada teknologi yang sudah ada, bukan pada inovasi yang lahir dari penghancuran kreatif (creative destruction). Elit yang berkuasa dalam sistem absolut cenderung takut pada inovasi karena hal tersebut dapat menggoyahkan status quo politik dan ekonomi mereka.

Risiko utama dari presidensial absolut adalah terciptanya lingkaran setan (vicious circle) institusi ekstraktif. Ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit tanpa mekanisme pengawasan, institusi ekonomi akan disusun untuk mengekstraksi kekayaan dari rakyat demi kepentingan pemimpin dan kroninya. Dalam kondisi SDM rendah, di mana rakyat dianggap belum siap berpartisipasi, pemimpin absolut justru memiliki insentif untuk mempertahankan ketidaktahuan rakyat agar posisi politik mereka tetap aman. Akibatnya, alih-alih menjadi batu loncatan menuju rakyat yang melek politik, kekuasaan absolut sering kali mengabadikan ketergantungan dan kemiskinan sistemik.

Lebih lanjut, sistem presidensial absolut sangat rentan terhadap subversi demokrasi dari dalam oleh pemimpin terpilih. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt memperingatkan bahwa autokrat modern sering kali menghancurkan demokrasi bukan melalui kudeta militer, melainkan melalui langkah-langkah hukum yang halus, seperti menangkap wasit (menguasai pengadilan dan lembaga intelijen) serta meminggirkan lawan politik dengan dalih hukum. Tanpa pagar pelindung (guardrails) berupa norma toleransi mutual dan penahanan diri institusional, kekuasaan presiden akan menjadi senjata politik untuk menyingkirkan siapa pun yang kritis terhadap kebijakan pembangunan.

Fenomena ini juga terlihat pada tren pemerintahan progresif yang menggunakan retorika pembangunan dan keadilan sosial untuk menutupi praktik otoriter. Di beberapa negara Amerika Latin, diskursus tentang kemajuan sering digunakan sebagai ruse atau tipu daya untuk mempercepat agenda ekstraktif yang mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Pemimpin dalam sistem ini sering kali melabeli pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pembangunan mereka sebagai musuh kemajuan atau konservatif, sehingga menutup ruang diskusi yang sehat. Hal ini membuktikan bahwa presidensial absolut, baik dengan label "kanan" maupun kiri, tetap membawa risiko penindasan yang sama jika institusinya tetap ekstraktif.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui institusi inklusif yang mendistribusikan kekuasaan secara luas dan menjamin hak-hak properti bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya elit. Negara dengan SDM rendah memang menghadapi tantangan besar, namun solusinya bukanlah menyerahkan nasib bangsa pada figur tunggal tanpa pengawasan. Pengalaman Botswana menunjukkan bahwa transisi menuju demokrasi yang stabil dan ekonomi inklusif dimungkinkan jika ada kemauan politik untuk membangun institusi yang membatasi kekuasaan pemimpin dan mendorong partisipasi aktif rakyat sejak dini.

Menjadikan presidensial absolut sebagai solusi sementara adalah perjudian yang berbahaya. Tanpa transformasi menuju institusi politik inklusif yang memungkinkan inovasi dan kritik, negara tersebut kemungkinan besar akan terjebak dalam stagnasi ekonomi begitu potensi pertumbuhan mengejar ketertinggalan telah habis. Pembangunan sejati tidak hanya soal kecepatan eksekusi kebijakan, tetapi juga soal membangun fondasi hukum dan norma yang melindungi hak-hak setiap warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Tanpa rakyat yang kritis dan mampu mengawal demokrasi, sistem absolut hanya akan menjadi jalan pintas menuju kehancuran institusional yang lebih dalam

Tags: Presidensial Absolut Jebakan Institusional Sistem Pemerintahan