JAKARTA - Peredaran ulang konten lama dengan konteks seolah-olah merupakan peristiwa baru menjadi salah satu tantangan dalam ekosistem informasi digital. Kecepatan media sosial memungkinkan sebuah video atau foto tersebar luas dalam waktu singkat, sementara konteks mengenai waktu dan lokasi kejadian tidak selalu ikut disampaikan kepada pengguna.

Fenomena tersebut menjadi perhatian Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, yang menyoroti penyebaran kembali sejumlah video demonstrasi lama yang dikemas seolah-olah terjadi pada awal Agustus 2026.

Hasan menyebut konten tersebut disebarkan oleh banyak akun secara bersamaan untuk membangun ketakutan di tengah masyarakat.

“Diposting oleh banyak sekali akun untuk memunculkan fear-mongering,” ujar Hasan dalam siaran YouTube, Jumat (7/8/2026).

Menurut Hasan, pola penyebaran semacam itu merupakan bagian dari propaganda digital yang dapat memanfaatkan emosi masyarakat. Ia menilai manipulasi informasi tidak hanya berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap suatu peristiwa, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah dan media nasional.

Hasan mencontohkan kerusuhan di Southport, Inggris, pada 2024 sebagai salah satu peristiwa yang menurutnya menunjukkan bagaimana informasi palsu dapat berkembang menjadi persoalan sosial. Ia mengaitkannya dengan hoaks mengenai pelaku penikaman yang kemudian beredar dan dikaitkan dengan tokoh sayap kanan Tommy Robinson.

Dalam konteks Indonesia, Hasan menyebut pola manipulasi informasi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Selain penggunaan kembali video demonstrasi lama, ia menyinggung pemotongan konteks pernyataan pejabat publik serta beredarnya informasi palsu mengenai kegiatan 17 Agustus di Istana.

“Ini manual book untuk memanipulasi emosi masyarakat,” tegas Hasan.

Konten Lama Tampak Seperti Peristiwa Baru

Peredaran kembali video lama menjadi persoalan ketika pengguna tidak memperoleh informasi mengenai kapan dan di mana rekaman tersebut dibuat.

Sebuah video demonstrasi yang sebenarnya direkam pada waktu berbeda dapat terlihat seperti kejadian baru apabila diunggah kembali tanpa keterangan tanggal. Situasi tersebut menjadi semakin rumit ketika unggahan disertai narasi yang mengarahkan pengguna untuk menganggap peristiwa dalam video sedang berlangsung.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan persoalan benar atau salahnya sebuah video. Persoalan lain yang muncul adalah kebenaran konteks.

Video dapat saja merupakan rekaman asli, tetapi narasi yang menyertainya dapat membuat publik memperoleh kesimpulan yang keliru mengenai waktu, lokasi, maupun penyebab suatu peristiwa.

Karena itu, kemampuan memeriksa konteks menjadi bagian penting dari literasi digital.

Emosi Menjadi Bagian dari Penyebaran Informasi

Konten yang memunculkan kemarahan, ketakutan, atau kecemasan cenderung lebih mudah menarik perhatian pengguna media sosial. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyebaran suatu informasi, termasuk informasi yang belum diverifikasi.

Hasan mengingatkan bahwa kebebasan di ruang digital perlu disertai tanggung jawab. Menurut dia, kebebasan tanpa batas dapat berujung pada kondisi sosial yang tidak terkendali apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan manipulatif.

“Jangan sampai kita membiarkan keadaan yang katanya bebas tapi kemudian menuju kondisi chaotic digital,” pungkas Hasan.

Pernyataan tersebut menempatkan literasi digital bukan hanya sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga sebagai kemampuan memahami konteks, memeriksa sumber, dan menahan diri sebelum menyebarkan informasi.

Verifikasi Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Mencegah penyebaran disinformasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna media sosial memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang diterima tidak langsung diteruskan kepada orang lain sebelum diverifikasi.

Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dengan melihat tanggal unggahan pertama, mencari sumber asli video, memperhatikan lokasi kejadian, membandingkan informasi dengan pemberitaan dari sejumlah media kredibel, serta memeriksa apakah narasi yang menyertai video sesuai dengan isi rekaman.

Platform digital juga memiliki peran dalam menyediakan mekanisme untuk mengurangi penyebaran konten manipulatif dan memberikan informasi yang memadai mengenai konteks suatu unggahan.

Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bahwa upaya menghadapi disinformasi tetap dilakukan secara transparan dan tidak menghilangkan ruang kritik yang sah dalam masyarakat.

Perbedaan antara kritik, opini, informasi keliru, dan disinformasi perlu dijelaskan secara hati-hati agar upaya melawan hoaks tidak berubah menjadi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Fenomena penyebaran kembali video demonstrasi lama pada akhirnya menunjukkan bahwa tantangan ruang digital bukan hanya soal banyaknya informasi, tetapi juga kemampuan masyarakat memahami kapan, di mana, dan dalam konteks apa sebuah informasi dibuat.

Di tengah arus informasi yang bergerak semakin cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak, memeriksa sumber, dan memastikan konteks menjadi pertahanan penting terhadap manipulasi informasi.

Literasi digital dengan demikian tidak cukup hanya mengajarkan masyarakat cara menggunakan media sosial. Literasi digital juga perlu membangun kebiasaan untuk memeriksa sebelum percaya dan memverifikasi sebelum menyebarkan.

Tags: Video Demonstrasi Ancaman Disinformasi Manipulasi Digital