Lebih dari enam abad lalu, Ibnu Khaldun telah mengajukan pertanyaan yang hingga kini masih relevan. Mengapa sebuah negara dapat tumbuh, menjadi makmur, lalu mengalami kemunduran?. Pertanyaan itu menarik untuk dibawa ke Indonesia hari ini. Bukan karena ekonomi Indonesia sedang berada dalam kondisi buruk. Justru sebaliknya, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 juga turun menjadi 8,07 persen.

Angka-angka tersebut patut diapresiasi. Namun, pertumbuhan ekonomi bukanlah garis akhir, ia harus dijaga agar tidak hanya menghasilkan angka yang baik. Tetapi juga menciptakan masyarakat yang semakin produktif, sejahtera, dan percaya kepada institusi negara. Di sinilah pemikiran Ibnu Khaldun menjadi menarik untuk dibaca kembali.

Pajak dan Insentif Ekonomi

Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun yang terkenal adalah mengenai pajak. Dalam pandangannya, pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif masyarakat untuk bekerja dan berproduksi. Ketika keuntungan semakin kecil, aktivitas ekonomi dapat melemah dan pada akhirnya penerimaan negara justru ikut turun. Gagasan ini bukan berarti negara tidak membutuhkan pajak. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai pelayanan publik.

Persoalannya adalah keseimbangan antara kepentingan negara dan insentif masyarakat. Konteks Indonesia menunjukkan pentingnya keseimbangan tersebut. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja negara mencapai sekitar Rp1.656 triliun. Artinya, negara memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk menjalankan pembangunan.

Namun, pesan Ibnu Khaldun tetap relevan, penerimaan negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar negara menarik pajak, tetapi juga oleh seberapa sehat aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi basis penerimaan tersebut. Pajak pada akhirnya bukan sekadar persoalan berapa rupiah yang masuk ke kas negara. Ia juga menyangkut kepercayaan dan insentif. Masyarakat akan lebih mudah menerima kewajiban ketika mereka melihat kontribusinya kembali dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang nyata.

Ketika Kemakmuran Berubah Menjadi Kemewahan

Ibnu Khaldun juga memberikan peringatan mengenai apa yang terjadi ketika sebuah negara mulai makmur. Ketika pendapatan negara meningkat, menurut pemikirannya, penguasa dapat mulai menikmati kemewahan. Jika kemewahan berkembang menjadi pemborosan dan kelalaian, sementara penerimaan negara kemudian menurun, pemerintah dapat mencari sumber pendapatan baru, termasuk dengan meningkatkan pajak.

Dalam konteks modern, gagasan tersebut tidak harus dipahami sebatas persoalan gaya hidup pejabat. Pesannya jauh lebih luas, kemakmuran negara harus dikonversi menjadi produktivitas, bukan sekadar konsumsi. APBN 2026 misalnya, memiliki ruang yang besar untuk menjadi instrumen pembangunan. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi apa hasil yang lahir dari belanja tersebut. Apakah anggaran pendidikan meningkatkan kualitas manusia?. Apakah pembangunan infrastruktur meningkatkan produktivitas?. Apakah program pemberdayaan benar-benar membuat masyarakat lebih mandiri?. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting karena negara yang kuat bukan negara yang sekadar memiliki anggaran besar, melainkan negara yang mampu mengubah sumber daya publik menjadi nilai tambah bagi masyarakat.

Ekonomi Membutuhkan Ashabiyah

Gagasan Ibnu Khaldun berikutnya yang tidak kalah penting adalah ashabiyah, atau solidaritas sosial. Dalam konteks ekonomi, ashabiyah melahirkan kepercayaan, kerja sama, etika kolektif, dan stabilitas transaksi. Ketika kepercayaan melemah, biaya transaksi meningkat dan kolaborasi menjadi lebih sulit. Sebaliknya, solidaritas yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi.

Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya membutuhkan modal dan kebijakan. Ia juga membutuhkan trust, pelaku usaha membutuhkan kepastian. Investor membutuhkan kepercayaan terhadap institusi. Pekerja membutuhkan hubungan industrial yang sehat. Konsumen membutuhkan rasa aman. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa aturan berlaku secara adil.

Tanpa kepercayaan, ekonomi menjadi mahal. Kerja sama membutuhkan lebih banyak biaya pengawasan. Transaksi menjadi lebih hati-hati. Bahkan kesempatan ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan bersama bisa hilang karena masyarakat lebih sibuk saling mencurigai. Karena itu, membangun ekonomi pada dasarnya juga berarti membangun modal sosial.

Jangan Terjebak oleh Angka Pertumbuhan

Indonesia hari ini memiliki alasan untuk optimistis. Ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan kemiskinan turun menjadi 8,07 persen. Namun, optimisme tidak boleh berubah menjadi rasa puas diri. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kekayaan yang dimiliki sebuah negara, tetapi juga oleh perilaku manusia, kualitas pemerintahan, insentif ekonomi, dan kekuatan hubungan sosial.

Karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan semata-mata mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan berkelanjutan. Pajak harus mampu membiayai negara tanpa mematikan produktivitas. Belanja negara harus menghasilkan manfaat yang nyata, bukan sekadar memperbesar angka pengeluaran. Dan pertumbuhan ekonomi harus dibangun di atas kepercayaan serta solidaritas sosial.

Karenanya, pemikiran Ibnu Khaldun bukanlah ramalan tentang masa depan Indonesia. Ia adalah cermin. Cermin yang mengingatkan bahwa negara dapat tumbuh ketika masyarakat memiliki insentif untuk bekerja, negara mengelola kekayaan secara bijaksana, dan masyarakat memiliki kepercayaan untuk bekerja sama. Indonesia hari ini sedang tumbuh (jika dari angak). Tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak hanya membuat negara semakin kaya, tetapi juga membuat masyarakat semakin produktif, institusi semakin dipercaya, dan kesejahteraan semakin dirasakan. Sebab, sebagaimana pesan yang dapat kita tarik dari Ibnu Khaldun, kemakmuran bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa bijak kita mengelolanya

Tags: Indonesia Ekonomi Ibnu Khaldun M. Arif Rahman Setiadin