JAKARTA - Ada ironi yang menarik dalam perjalanan politik Rocky Gerung. Pada 2019, akademisi dan pengamat politik itu pernah menyatakan akan mengkritik Prabowo Subianto hanya 12 menit setelah dilantik sebagai presiden. Tujuh tahun kemudian, Rocky justru dilantik oleh Prabowo untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Rocky resmi dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi babak baru bagi sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pengkritik tajam kekuasaan.

Pernyataan mengenai “12 menit” itu disampaikan Rocky pada 26 Januari 2019 dalam acara deklarasi alumni perguruan tinggi untuk pemenangan Prabowo-Sandiaga. Saat itu, Rocky menegaskan bahwa kritik terhadap kekuasaan tidak semestinya berhenti hanya karena seseorang telah menjadi bagian dari kelompok yang sebelumnya didukung.

“Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik, catat jejak digital hari ini,” kata Rocky ketika itu.

Pernyataan tersebut bukan sekadar ditujukan kepada Prabowo. Rocky menjelaskan bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan tetap harus dikritik. Dalam kerangka itu, kritik ditempatkan sebagai fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, bukan semata-mata sebagai sikap oposisi kepada tokoh tertentu.

Kini, posisi Rocky berubah secara mendasar. Ia tidak lagi hanya berada di luar kekuasaan sebagai pengamat yang bebas menyampaikan kritik, melainkan masuk ke dalam struktur kelembagaan yang secara khusus bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026. Rocky mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Pelantikan Rocky dilakukan bersama sejumlah pejabat lain dalam jajaran Wantimpres. Mantan Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Perubahan posisi ini menarik karena hubungan antara intelektual dan kekuasaan memang tidak selalu berjalan dalam garis lurus. Seorang intelektual dapat menjalankan fungsi kritik dari luar institusi, tetapi dapat pula memilih masuk ke dalam institusi untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dari ruang yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan.

Perbedaannya terletak pada posisi dan mekanisme kerjanya.

Ketika kritik disampaikan dari luar pemerintahan, kritik berfungsi sebagai kontrol publik. Ia dapat bersifat terbuka, keras, bahkan konfrontatif. Sebaliknya, ketika seseorang menjadi bagian dari lembaga penasihat Presiden, kritik dan gagasan bekerja melalui mekanisme internal pemerintahan.

Dengan posisi tersebut, ukuran persoalannya bukan lagi semata-mata apakah Rocky akan tetap mengkritik Prabowo, melainkan bagaimana ia menjalankan fungsi pertimbangan ketika berada di dalam institusi kekuasaan.

Pertanyaan mengenai perubahan sikap Rocky pun tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pandangan yang belakangan muncul. Ada yang menganggap masuknya Rocky ke pemerintahan akan membuatnya lebih lunak terhadap Presiden. Bahkan muncul seruan agar Rocky tidak lagi terlalu banyak mengkritik Prabowo dan mulai belajar memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, disebut sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat dukungan Rocky. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan seorang pengkritik dengan pemerintah tidak selalu harus dibaca dalam pola hitam-putih antara mendukung atau menolak.

Kritik dan dukungan terhadap sebuah kebijakan dapat muncul secara bersamaan, bergantung pada substansi kebijakan yang dinilai.

Di titik inilah posisi baru Rocky menjadi menarik. Seorang pengamat yang selama ini terbiasa menguji kekuasaan dari luar kini memperoleh kesempatan untuk memberikan pandangan langsung kepada pemegang kekuasaan. Ruang kritik tidak serta-merta hilang, tetapi salurannya berubah.

Sebelum dilantik, Rocky sempat tiba di Istana Negara bersama sejumlah tokoh lainnya. Mengenakan blazer biru dan kemeja putih, ia sempat ditanya wartawan mengenai kehadirannya serta kemungkinan dirinya menjadi anggota Wantimpres.

Rocky tidak memberikan penjelasan panjang. Ia hanya menjawab sambil bercanda, “Ini gue lagi acara radical break,” sebelum meninggalkan kerumunan wartawan.

Kalimat itu mungkin terdengar ringan, tetapi perubahan posisinya justru menyimpan persoalan yang lebih serius tentang hubungan antara kritik dan kekuasaan.

Janji “12 menit” pada 2019 merupakan gambaran Rocky sebagai intelektual yang menempatkan kritik sebagai kewajiban terhadap siapa pun yang berkuasa. Pelantikannya sebagai anggota Wantimpres pada 2026 menghadirkan situasi baru: kritik tersebut kini berpotensi hadir dari dalam ruang kekuasaan yang dahulu menjadi objek kritiknya.

Karena itu, publik pada akhirnya akan melihat bukan sekadar apakah Rocky masih mengkritik Prabowo atau tidak, melainkan bagaimana ia menggunakan posisi barunya sebagai penasihat Presiden.

Sebab, berada di dalam kekuasaan tidak otomatis menghapus fungsi kritik. Namun, berada di dalam kekuasaan membuat kritik memiliki konsekuensi yang berbeda: ia tidak lagi sekadar menjadi suara dari luar, tetapi menjadi bagian dari proses pertimbangan sebelum keputusan dibuat.

Tags: Dari Janji Kritik 12 Menit hingga Duduk di Wantimpres Rocky Gerung Kini Berada di Dalam Lingkar Kekuasaan