Pada September 2026, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pendidikan gratis bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen tersebut mencakup layanan pendidikan gratis di sekolah negeri dan berjalan bersama agenda peningkatan kualitas guru serta mutu pendidikan. Biaya pendidikan selama ini memang seringkali menjadi salah satu hambatan bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Karena itu, ketika negara mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pendidikan, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana memastikan layanan yang diberikan tetap bermutu dan berkualitas.

Belajar dari Pengalaman

Istilah gratis dalam pendidikan agaknya memang perlu diberikan batas yang jelas. Dalam hal ini, membebaskan biaya sekolah tidak berarti seluruh kebutuhan pendidikan anak otomatis tanpa biaya. Studi yang dilakukan Affriliani et al. (2025) menemukan bahwa kebijakan pendidikan gratis telah membantu mengurangi beban keluarga, tetapi sejumlah kebutuhan masih berada di luar cakupan pembiayaan. Karena itu, pendidikan gratis lebih tepat dipahami sebagai upaya mengurangi hambatan biaya yang dapat menghalangi setiap anak bangsa dalam memperoleh layanan pendidikan.

Indonesia memang pernah memiliki pengalaman menggunakan pembiayaan publik untuk memperluas akses pendidikan. Pada 2005, pemerintah meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengurangi beban masyarakat, terutama keluarga miskin, dalam membiayai pendidikan. Dana BOS yang hingga kini terus konsisten disalurkan kepada sekolah diberikan berdasarkan jumlah murid untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan negara telah lama menjadi bagian dari kebijakan pendidikan.

Penelitian Romlah et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa pendidikan gratis dapat berkaitan dengan pemerataan akses dan kualitas pembelajaran. Melalui Structural Equation Modeling, mereka menemukan hubungan yang signifikan antara implementasi kebijakan pendidikan gratis, pemerataan akses, dan kualitas pembelajaran di Kota Probolinggo. Namun, penelitian tersebut dilakukan di Kota Probolinggo sehingga hasilnya tidak langsung mewakili kondisi seluruh Indonesia. Kendati demikian, temuan ini tetap memberi dasar untuk menempatkan mutu sebagai bagian dari pembahasan pendidikan gratis.

Pelaksanaan pendidikan gratis di sekolah selalu menunjukkan adanya tantangan yang perlu diperhatikan. Affriliani et al. (2025) menemukan keterbatasan anggaran operasional, fasilitas, dan pemahaman masyarakat mengenai cakupan layanan di sekolah yang diteliti. Halim (2024) memetakan persoalan infrastruktur, distribusi guru, teknologi, dan keterlibatan masyarakat dalam konteks daerah terpencil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan kebutuhan nyata sekolah.

Dari Biaya ke Mutu Pendidikan

Bagaimana pun, pendidikan gratis memang sangat penting untuk membuka akses, tetapi kesempatan belajar murid juga perlu diikuti dengan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Berkurangnya beban biaya meman dapat membantu anak untuk memperoleh kesempatan bersekolah, sedangkan kualitas mutu sangat bergantung pada layanan pembelajaran yang diterima murid. Dengan demikian, perhatian terhadap pembiayaan harus tetap berjalan bersama spirit untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Pendidikan gratis sudah seharusnya mampu memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang baik, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada kesempatan memperoleh akses belajar di sekolah.

Tantangan implementasi terutama terlihat ketika kebijakan diterapkan di sekolah negeri dengan kondisi yang berbeda. Sekolah memerlukan dukungan yang sesuai agar pembiayaan dapat diterjemahkan menjadi layanan prima yang mendukung proses belajar. Sebab, temuan Affriliani et al. (2025) dan Halim (2024) menunjukkan bahwa kondisi sumber daya sekolah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Karena itu, keberhasilan pendidikan gratis perlu dilihat dari pelaksanaannya di sekolah, bukan hanya dari tersedianya anggaran.

Kehadiran negara karenanya dipandang perlu terus berlanjut setelah kebijakan ditetapkan. Pemerintah perlu memantau pelaksanaan di sekolah dan menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki dukungan ketika ditemukan persoalan di lapangan. Pengawalan tersebut dapat membantu untuk memastikan kebijakan tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak menghasilkan kesenjangan layanan antarsekolah. Dengan demikian, negara hadir tidak hanya melalui aspek pembiayaan saja, tetapi juga melalui pengawasan dan perbaikan kebijakan.

Jadi, mungkinkah pendidikan gratis diwujudkan? Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan publik dapat membantu mengurangi hambatan biaya dan memperluas akses pendidikan, sementara penelitian menunjukkan hubungan antara implementasi kebijakan dengan pemerataan akses dan kualitas pembelajaran dalam konteks Kota Probolinggo. Tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi layanan yang bermutu di sekolah. Pendidikan gratis mungkin diwujudkan ketika pembiayaan membuka akses, akses berlanjut pada mutu, dan negara hadir untuk mengawal pelaksanaannya. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa biaya yang dapat dihapus, tetapi seberapa bermutu kesempatan belajar yang dapat diberikan kepada setiap murid [  ]

Tags: Pendidikan Gratis Farid Setiawan Belajar dari Pengalaman Dari Biaya ke Mutu Pendidikan