18/11/2026 30

Merawat Ideologi di tengah Kemapanan Organisasi

author photo
By Isa Almasih Putra Muhammadiyah

Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Tahun 2026 Masehi menandai perjalanan 114 tahun Muhammadiyah sejak berdiri pada 18 November 1912. Bertepatan pada milad ke-114 ini pula Muhammadiyah menorehkan catatan gemilang yang layak untuk diapresiasi. Haedar Nashir dalam pidato pembukaan Tanwir dan resepsi milad Muhammadiyah ke-114 di Palu Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa Muhammadiyah hari ini mengelola 165 perguruan tinggi—dengan 24 fakultas kedokteran—130 rumah sakit, 360 klinik, serta 5.345 sekolah dasar dan menengah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari data ini menunjukkan bahwa kiprah Muhammadiyah dalam membangun bangsa Indonesia tidak lagi diragukan.

Dari banyaknya amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, terdapat satu dimensi paling fundamental untuk disoroti yaitu “ideologi”. Selama perjalanan organisasi, ideologi menjadi ruh yang terus menggerakan Muhammadiyah. Ideologi ini tentu tidak lahir di ruang hampa, sebaliknya ideologi lahir sebagai refleksi historis K.H. Ahmad Dahlan atas kondisi sosial-politik bangsa Indonesia pada awal abad ke-20, yang kemudian terus dimatangkan oleh generasi setelahnya. Pertanyaan lebih lanjutnya ialah, ideologi seperti apa yang membuat Muhammadiyah memiliki daya tahan yang begitu lama, hingga memiliki ribuan amal usaha hari ini ? dalam konteks apa ideologi tersebut dirumuskan ? apa makna dan implikasinya bagi gerakan Muhammadiyah ?

Konseptualisasi Ideologi Muhammadiyah

Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1796) dengan menyebut “ilmu tentang ide-ide” (science of ideas), yakni penyelidikan sistematis terhadap proses terbentuknya ide yang dihasilkan dari pengamatan manusia terhadap kehidupan, serta dibedakannya dari penalaran metafisika dan agama. Pada masa de Tracy, ideologi masih terbatas sebagai metode penalaran, sebelum Napoloen menyalahgunakan sebagai doktrin-doktrin negatif yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nashir, 2013). Dalam tradisi Marxis, istilah ideologi identik dengan kepentingan dan ambisi kelas penguasa terhadap orang-orang yang ingin ditundukannya, dengan menjadikan ideologi sebagai doktrin yang mengaburkan posisi seseorang dalam struktur sosial, yang disebutnya dengan istilah “kesadaran palsu” (false consiousness) (Arifin, 2019).

Selanjutnya, ideologi dapat dipahami melalui beberapa unsur berikut : 1) pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, serta alam semesta dalam kehidupan; 2) rencana penataan sosial politik berdasarkan paham dan rencana ideologi tersebut; 3) kesadaran  dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan ideologi tersebut; 4) usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para anggota; 5) usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut (Sastrapratedja et al., 1986). Dengan adanya berbagai unsur di atas, maka ideologi bukan hanya rumusan normatif-idealistik, tetapi juga melibatkan upaya sosialisasi dan mobilisasi agar ideologi dapat diterima dan memiliki pengikut.

Dalam konteks Muhammadiyah, Nashir (2014) menyebut padanan ideologi dengan “Keyakinan dan Cita-Cita Hidup” yang pada Tanwir 1969 di Ponorogo lahirlah Matan dan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH). Meskipun jika ditarik ke belakang, Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dirumuskan lebih awal oleh Ki Bagus Hadikusumo pada 1946 yang mengandung prinsip-prinsip pemikiran Muhammadiyah. Ideologi di Muhammadiyah, identik dengan pemikiran dan cita-cita ideal tentang Islam yang termanifestasikan dalam spirit gerakan Ahmad Dahlan. Unsurnya terdiri dari pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran dan cara yang digunakan untuk melaksanakan pandangan hidup. Karenanya, ideologi dalam Muhammadiyah bukan hanya pemikiran, tetapi juga mencakup strategi atau cara untuk mewujudkan pemikiran tersebut dalam kehidupan (Nashir, 2014).

Dari pengertian di atas, maka ideologi Muhammadiyah mengandung tiga pokok utama; 1) paham agama Islam dalam Muhammadiyah; 2) hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam; 3) misi, fungsi dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Tiga pokok ini yang mengerucutkan substansi ideologi Muhammadiyah pada ajaran Islam sebagai landasan dan orientasi gerakan organisasi. Jika Islam ialah landasan dan orientasi gerakan, maka Islam seperti apa yang dipahami oleh Muhammadiyah ?

Dalam Muktamar ke-48 di Surakarta, Muhammadiyah merumuskan Risalah Islam Berkemajuan (RIB) sebagai paham keagamaan Muhammadiyah yang berusaha memajukan kehidupan masyarakat dengan memerangi segala bentuk keterbelakangan seperti kebodohan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. RIB memiliki lima karaktertistik utama yaitu; 1) kehidupan berlandaskan Tauhid, sebagai bentuk penolakan menuhankan segala sesuatu selain-Nya; 2) berlandaskan pada al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber otoritatif ajaran Islam; 3) menghidupkan ijtihad dan tajdid, sebagai upaya mendinamisasi pemikiran keagamaan pada berbagai bidang sesuai perkembangan zaman; 4) mengembangkan sikap wasathiyyah, agar Muhammadiyah tetap pada jalan moderat, tidak ekstrim kanan dan kiri; 5) mewujudkan Islam rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi (Muhammadiyah, 2023).

Secara genealogis, RIB dapat ditelisik jauh ke belakang pada sejarah berdirinya Muhammadiyah. Pada awal abad ke-20, gerakan pembaharuan di Timur Tengah, yang dipelopori tokoh Pan-Islamisme seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha telah menginspirasi Ahmad Dahlan dalam melakukan pemurnian ajaran Islam sekaligus melakukan pembaharuan pendidikan di tengan situasi Nusantara dalam belenggu Kolonial Belanda yang berdampak pada keterbelakangan masyarakat secara sosial, politik, pendidikan, budaya, juga penetrasi Kristenisasi misionaris kolonial (Shabir & Susilo, 2018; Takdir & Munir, 2025). RIB secara teologis, berpijak pada teologi al-Ma’un dan al’Ashr, yang menjadi bukti Muhammadiyah memahami ajaran agama Islam secara rasional dan berorientasi pada praksis sosial. Oleh karenanya, Islam Berkemajuan mendorong Muhammadiyah berkomitmen dalam mengembangkan pendidikan, pemberdayaan,  pelayanan kesehatan, kesejahteraan ekonomi, gerakan filantropi, serta aksi kemanusiaan (Arifin et al., 2022)

Dari penjelasan di atas, tidak heran jika para sarjana mengkategorikan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam reformis-modernis. Noer (1973) misalnya, menyebut Muhammadiyah sebagai Islam modern karena berfokus pada pendidikan dan pengajaran, penyantunan sosial dan pelayanan kesehatan. Alfian (1989) juga menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan modernis karena kontribusi pentingnya dalam gerakan pembaharuan keagamaan, pelaku perubahan sosial dan kekuatan politik. Shepard (1987) juga menyebut Muhammadiyah sebagai Islamic Modernism karena orientasi utamanya membangun civil society bukan mendirikan negara Islam. Terakhir, Jainuri (2002) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan reformis yang juga dikatakan oleh Peacock (1978), karena berusaha memurnikan ajaran Islam sembari tetap melakukan pembaharuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Inilah yang dalam studi Kim (2025) ditegaskan bahwa Muhammadiyah bukan hanya sebagai gerakan puritan, tetapi juga berfokus dengan aktivisme sosial yang membawa kemajuan dengan menjadikan ijtihad dan paham rasional dalam beragama sebagai instrumen pentingnya.

Merawat Ghirah Intelektualisme Muhammadiyah

Kunci penting keberhasilan Muhammadiyah dalam menghadapi setiap perubahan dan tantangan zaman karena tidak pernah mengabsolutkan ideologi mereka. Ideologi bagi Muhammadiyah senantiasa terbuka untuk diperdebatkan dan bahkan direvisi jika memang realitas yang dihadapi sudah berbeda. Berbeda dari kelompok konservatif yang cenderung meromantisasi kejayaan masa lalu pada masa kini untuk masa depan, Muhammadiyah sebagai kelompok moderat memandang bahwa masa depan harus dihadapi tanpa meromantisasi kejayaan masa lalu secara berlebihan. Sebab, kejayaan masa lalu ialah terbatas pada konteksnya, sedangkan masa kini dan masa depan juga memiliki konteksnya masing-masing.

Sebagai contoh, dalam diskursus kebangsaan, Muhammadiyah tidak terlalu beromantisasi dengan kejayaan Islam abad pertengahan yang kemudian menjadi preseden dalam mewujudkan cita-cita negara Islam. Muhammadiyah tidak menerima konsep dikotomistik antara dar al-harb dan dar al-Islam dalam fikih siyasah klasik, tetapi juga tidak menerima jika negara berdiri dengan memenjarakan agama hanya pada urusan privat. Ki Bagus Hadikusumo—tokoh Muhammadiyah dan BPUPKI—yang terlibat dalam kompromi pembentukan dasar negara menjadi bukti bahwa Muhammadiyah tidak menerima jika negara dipisahkan dari agama, ataupun agama diformalisasikan dalam kehidupan negara. Sebagai alternatifnya, Muhammadiyah memandang Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara merupakan konsensus bersama yang perlu diisi dengan partisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia yang berkeadaban—inilah inti dari diskrusus Dar al-‘Ahd wa as-Syahadah (Bachtiar, 2020).

Dari contoh di atas, intelektulisme dalam tulisan ini merujuk pada kemampuan menelurkan suatu pemikiran sebagai respon atas suatu kondisi tertentu yang tujuannya untuk mempertahankan atau merubah status quo di masyarakat.  Latif (2008) misalnya, menyebut intelektual sebagai subjek merujuk pada orang yang keilmuannya memiliki dampak nyata terhadap masyarakat, misalnya dengan mengadvokasi isu keadilan sosial, gender, demokrasi dan hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini, Fazlur Rahman (1985) dalam “Islam and Modernity” menyebut intelektualisme merujuk pada tolok ukur keberhasilan pendidikan Islam yang dilihat dari sejauh mana mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang otentik dan memadai.  Bagi Rahman usaha intelektual jika dikaitkan dengan pemahaman al-Qur’an ialah kemampuan dalam memahami konteks masa lalu dari turunnya ayat al-Qur’an secara objektif, yang dari pemahaman itu dilakukan modifikasi untuk memperluas cakupan agar dapat dibawa situasi masa kini.

Dari apa yang dikatakan Latif, intelektual merujuk pada individu yang memiliki bekal ilmu untuk merespon kondisi masyarakat, ataupun penjelasan Rahman intelektualisme merujuk pada keberhasilan institusi dan metode pemahaman al-Qur’an, keduanya bertemu dalam tradisi intelektualisme Muhammadiyah. Menurut Syafiq Mughni dua saluran penting yang menjadi pusat reproduksi intelektual Muhammadiyah merujuk pada sesuatu yang sifatnya kelembagaan dan individual. Yang pertama, ialah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam—sebelum berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid—sebagai intitusi yang bertanggungjawab atas fatwa keagamaan dan memfasilitasi tanya jawab terkait fatwa yang dihasikan di kalangan warga Muhammadiyah. Namun Mughni melihat adanya kecenderungan institusional ini tidak mampu menghasilkan diskurus yang futuristik dan transformasional. Yang kedua, ialah para intelektual di perguruan tinggi seperti profesor, dosen, peneliti yang keilmuannya melampaui tema-tema keagamaan, namun juga merambah pada wilayah sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kelompok yang keduanya, meskipun jumlahnya sedikit tetapi cenderung moderat, terbuka dan kritis (Niam & Arifin, 2025).

Selain Mughni, Hilman Latief juga memberikan dua klasifikasi intelektual di Muhammadiyah yaitu; intelektual murni dan intelektual publik. Intelektual murni ialah aktivis Muhammadiyah yang mengenyam pendidik tinggi dan memainkan peran kunci di banyak lini, tidak hanya pada organisasi yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Umumnya, mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan Muhammadiyah, namun peduli terhadap organisasi dengan terlibat di dalamnya sebagai aktivis. Sedangkan intelektual publik ialah mereka yang menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah dan organisasi. Biasanya, kelompok ini cenderung berwatak “ortodoks-moderat” karena berlatarbelakang pendidikan Muhammadiyah, meskipun pada titik tertentu juga bersikap kritis terhadap Muhammadiyah. Dari klasifikasi ini, Latief menegaskan intinya Muhammadiyah ialah organisasi yang terbuka dengan pihak manapun, yang pada kenyataannya banyak aktivis Muhammadiyah yang sebelumnya memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama’ (NU), atau mereka terafiliasi dengan organisasi lain seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Islam (Persis) (Niam & Arifin, 2025).

Tantangan Merawat Ideologi di tengah Kemapanan Organisasi

Merawat ideologi artinya tidak sekedar mentransmisikan ideologi tersebut melalui kaderisasi. Sebab, mentransmisikan artinya subjek dianggap pasif menerima ideologi begitu saja. Jika begini, dikhawatirkan ideologi Muhammadiyah menjadi tertutup dan tidak terbuka untuk diperdebatkan. Yang dimaksud merawat ideologi ini bukan sekedar mentransmisikan melalui saluran-saluran kaderisasi, tetapi juga keberanian mengkritisi ideologi Muhammadiyah sesuai konteks di mana organisasi berhadapan dengan realitas. Oleh karenanya, diperlukan penalaran diskursif agar ideologi tetap dinamis melalui elaborasi konseptual melampaui batas-batas yang sudah ada sebelumnya.

Jika merawat ideologi terkait dengan penalaran diskursif, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dapat membuat ideologi menjadi tertutup karena tidak lagi diperdebatkan secara kritis. Pertama, kecenderungan Muhammadiyah dikenal sebagai kelompok puritan berpotensi mereduksi spirit keagamaan Muhammadiyah hanya pada romantisasi masa lalu dan mempertahankan ortodoksi ajaran Islam. Padahal jika dicermati betul, spirit tajdid di Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada pemurnian tetapi juga dinamisasi yang berorientasi kekinian. Dalam studi Qodir dkk (2023) misalnya, meskipun Muhammadiyah berusaha mengembangkan wacana moderasi beragama untuk merespons realitas keberagaman di Indonesia, nyatanya masih terdapat warga Muhammadiyah yang resisten karena dianggap membahayakan akidah mereka. Temuan Bachtiar dkk (2024) juga menyoroti framing negatif sebagian warga Muhammadiyah terhadap anak-anak muda kritis yang merindukan kebebasan berfikir dan pengembangan wacana keagamaan yang terhimpun dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), karena dianggap kelompok ini menyimpang dari ajaran Islam.

Kedua, majunya amal usaha Muhammadiyah (AUM) meskipun perlu diapresiasi tetapi juga perlu diwaspadai. Sebab, kemajuan AUM terlihat berjalan linear dengan gejala stagnansi intelektualisme di Muhammadiyah. Buya Syafi’i Maarif sudah melihat gejala ini sejak lama, menurutnya di Muhammadiyah kurang terlihat adannya dinamika pemikiran Islam, sebab energi intelektual pengurusnya sebagian besar terserap oleh rutinitas kegiatan organisasi, aksi kemanusiaan, sosial, pendidikan, daripada oleh produksi keilmuan Islam yang inovatif. Gejala ini menjadi suatu paradoks, ketika ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, klinik dan ribuan sekolah yang awalnya menjadi cita-cita dari pemikiran keagamaan Muhammadiyah, namun ketika semua AUM tersebut sudah berdiri, seolah-olah pemikiran yang menjadi ruh gerakan tersebut terlupakan begitu saja (Niam & Arifin, 2025).

Hal ini bisa dipahami, mengingat Ahmad Dahlan sebagai pendiri bukanlah penulis prolifik yang menghasilkan banyak karya. Orientasi keagamannya melekat dalam gerakan yang dicontohkan kepada murid-muridnya sebagai falsafah hidup. Tapi yang perlu diingat ialah, ketika Ahmad Dahlan memahami agama melalui praksis gerakan, hal itu menjadi oase di tengah situasi mendesak di mana agama perlu hadir menjawab problem sosial-kemanusiaan. Konteks ini perlu dipahami, agar spirit hadir sebagai oase dapat diteladani dalam konteks hari ini, di mana modernisasi menunut pola-pola pikir ekstrem serba efisien, produktif yang membelenggu semua lini, yang oleh Max Weber (1992) disebut sebagai sangkar besi rasionalitas. Di tengah situasi ini, intelektualisme dapat hadir untuk membuat dunia seolah berjalan lebih lambat mempertanyakan asumsi-asumsi yang telah mapan dan diterima masyarakat melalui refleksi yang mendalam.

Ketiga, ketika Muhammadiyah hari ini tampil sebagai kekuatan masyarakat sipil karena berbagai kontribusinya, potensi kooptasi politik oleh negara terhadap organisasi juga sangat potensial terjadi. Sebab, eksitensi Muhammadiyah sebagai ormas Islam dapat menjadi mitra kritis pemerintah namun sekaligus juga dapa melegitimasi kepentingan politik pemerintah. Dari awal Muhammadiyah tidak pernah anti-politik, meskipun Muhammadiyah memilih tidak ikut terlibat langsung dalam politik praktis. Sebaliknya, Muhammadiyah memilih jalur high politic dengan memperjuangan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penguatan masyarakat sipil, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai amal usaha yang dimiliki. Inilah yang menjadi ideologi Muhammadiyah dalam bidang politik (Al-Hamdi, 2022).

Potensi atas kooptasi politik ini setidaknya dapat terjawab dengan lega, ketika dalam pidato pembukaan Tanwir, Haedar Nashir menegaskan sikap sebagai pendukung program pemerintah selama membawa kemaslahatan untuk rakyat. Dalam tema tanwir yang diusung “bersama satukan bangsa”, dapat menjadi pengingat bahwa Muhammadiyah adalah bagian penting untuk menyatukan masyarakat di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Meskipun, upaya mempersatukan ini menghadapi kendala atas ketimpangan sosial-ekonomi, di mana kepentingan hidup orang banyak dikuasai segelintir oligarki politik. Maka dari itu, studi oleh Kurniawan dkk (2023) dapat menjadi elaborasi ideologi Muhammadiyah dalam merespon radikalisme ekonomi dan politik, yakni ketika segelintir orang menguasai kepentingan ekonomi masyarakat luas dan membajak demokrasi Indonesia, hanya menjadi demokrasi prosedural bukan substantif.

Penutup

Pada bagian ini, patut kita merenungkan konsep yang diajukan oleh Ibnu Khaldun (2024) seorang sosiolog Muslim klasik asal Tunisia terkait tahap perkembangan suatu peradaban. Bagi Ibnu Khaldun, peradaban biasanya berlangsung selama tiga generasi. Generasi pertama ialah orang yang hidup dalam kesederhanaan, kerja keras untuk merebut kekuasaan dan membangun masyarakat. Generasi kedua ialah orang yang menikmati hasil dari generasi pertama, atas konsolidasi masyarakat yang relatif mapan. Generasi ketiga ialah, generasi yang hidup dalam kemewahan, kemalasan, manja dan dapat mengancam keberlangsungan suatu peradaban.

Jika dikaitkan dalam pembahasan ini, Ahmad Dahlan dan para tokoh perintis awal merupakan generasi pertama peradaban di Muhammadiyah. Merekalah orang yang merebut bangsa ini dari tangan penjajah, dan coba membangun masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Generasi yang hidup sesudahnya, barangkali ialah generasi kedua yang mulai merasakan hasil atas jerih payah pendiri dan tokoh-tokoh terdahulu. Ini terbukti, Muhammadiyah hari ini memiliki ratusan perguruan tinggi, rumah sakit serta ribuan sekolah di berbagai jenjang. Kita hanya mengkhawatirkan jangan sampai generasi ketiga hadir di tengah kemajuan Muhammadiyah hari ini. Generasi ketiga ialah, mereka yang hanya menikmati kemajuan organisasi untuk kepentingan pribadi, tanpa pernah mempelajari ideologi yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah.



Prev Post

Karhutla: Bencana Nasional atau Rencana Nasional?

Next Post

Kembalinya Penjurusan di SMA?

BACK TO TOP