Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai implementasi Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan sekitar 100 sekolah ditargetkan menerima siswa pada Juli 2025.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah upaya konkret untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan bermutu.

“Anak dari keluarga miskin tidak harus jadi miskin. Anak pemulung tidak harus jadi pemulung. Anak tukang becak tidak harus jadi tukang becak”, kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa program ini adalah komitmen pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia, khususnya yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah.

Pendidikan Gratis dan Berasrama

Program ini didesain sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menyediakan fasilitas lengkap; dari laboratorium, sarana olahraga, hingga tempat tinggal dan konsumsi harian.

Setiap siswa juga akan mendapatkan seragam, perlengkapan belajar, dan perangkat digital seperti iPad, semuanya disediakan tanpa biaya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa pada tahap awal, sekolah rakyat akan mencakup 131 rombongan belajar dengan kapasitas sekitar 25 siswa per kelas, meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Fokus utama kami adalah daerah kantong kemiskinan, dengan sasaran anak-anak dari desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional”, jelasnya.

Target dan Tahapan Pelaksanaan

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat, dengan 53 hingga 55 sekolah ditargetkan selesai dan siap menerima siswa pada Juni 2025, serta 100 sekolah mulai beroperasi penuh pada Juli 2025.

Setiap sekolah dirancang menampung hingga 1.000 siswa dan dibangun di atas lahan seluas minimal 8 hektare.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo pada 30 April 2025, Presiden mengingatkan agar rekrutmen siswa dilakukan secara ketat, transparan, dan jauh dari penyimpangan, serta memastikan program ini berbasis data dan memiliki perencanaan yang matang.

“Jangan kejar tanggal, tapi kejar kualitas dan dampak. Rakyat paling bawah harus benar-benar merasakan manfaatnya”, tegasnya.

Dukungan Daerah dan Anggaran

Program ini juga mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. “Lebih dari 200 bupati dan wali kota telah menyiapkan lahan antara 5 hingga 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat”, ungkap Presiden.

Ia menyebut respons tersebut sebagai bukti bahwa inisiatif ini tumbuh dari bawah dan didukung oleh daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa hingga kini, 184 daerah telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat, sementara 53 lokasi telah ditetapkan dan tengah dipersiapkan.

Ia memastikan dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal penyediaan tenaga pengajar dan koordinasi antarinstansi.

Untuk mendukung operasional awal, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp2,3 triliun untuk 100 lokasi Sekolah Rakyat. Total anggaran untuk dua tahap awal program ini diperkirakan mencapai Rp10 triliun.

Komitmen Nasional untuk Pemerataan Pendidikan

Program Sekolah Rakyat dinilai sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026, menurunkan angka kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029, dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

“Ini bukan sekadar proyek pendidikan, tapi bagian dari transformasi sosial dan investasi sumber daya manusia jangka panjang”, ujar Gus Ipul.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya mengangkat derajat keluarga miskin, tetapi juga menciptakan generasi baru yang berdaya saing dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Tags: Sekolah Rakyat Beroparasi Juli 2025 SD SMP SMA