Di tengah semangat nasionalisme yang menggema dalam setiap pidato dan dokumen resmi negara, ada satu fakta pahit yang terus berlangsung di banyak pelosok Indonesia; anak-anak bangsa masih menangis di balik gerbang sekolah, dibalik pintu rumahnya.

Mereka bukan tak mau belajar, bukan juga tak tahu pentingnya pendidikan. Namun, bagi sebagian besar anak-anak dari keluarga prasejahtera (miskin), akses mereka menuju bangku sekolah masih dihadang oleh satu tembok besar yang bernama “biaya”.

Sekolah seharusnya menjadi tempat terbuka untuk semua kalangan, tetapi hari ini, pendidikan justru berubah menjadi simbol khusus untuk mereka yang cukup uang sehingga bisa melangkah “masuk”.

Pendidikan Bukan Sekadar Pilihan

Sering kali kita mendengar bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pernyataan itu benar, namun kurang lengkap jika tidak disertai dengan kesadaran bahwa pendidikan juga adalah kewajiban bukan hanya bagi warga negara yang mampu untuk menempuhnya, tetapi lebih penting lagi bagi negara untuk menyediakannya secara adil dan terjangkau.

Menganggap pendidikan semata-mata sebagai pilihan atau “keberuntungan” seseorang adalah bentuk menghilangkan tanggung jawab; dalam konteks negara yang berdaulat dan menjunjung konstitusi. Pendidikan harus dilihat sebagai amanat yang wajib dipenuhi oleh negara kepada seluruh rakyatnya, tanpa diskriminasi sosial dan ekonomi.

Sayangnya, banyak kebijakan pendidikan di Indonesia masih bersifat simbolik dan parsial. Negara tampak hadir dengan program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan zonasi pendidikan, namun semua itu belum menyentuh akar masalah: ketimpangan struktural dan lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Ketika anak-anak masih dikeluarkan dari sekolah karena tak bisa membayar uang seragam, atau tidak diizinkan ikut ujian karena belum melunasi iuran komite, maka itu bukan sekadar kegagalan teknis melainkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya.

Antara Keinginan dan Keadaan

Anak-anak dari keluarga miskin tumbuh dengan keinginan yang sama besarnya dengan anak-anak dari keluarga berada. Mereka ingin menjadi dokter, guru, arsitek, atau bahkan pemimpin bangsa.

Namun, keinginan itu kerap kandas saat berhadapan dengan kenyataan ekonomi yang tak “berpihak”. Banyak dari mereka yang harus membantu orang tua bekerja sejak dini, menunda sekolah, atau bahkan putus sekolah karena tidak mampu membeli perlengkapan belajar yang dianggap “wajib”.

Perjuangan ini adalah kisah nyata yang terjadi di banyak desa, kampung kota, hingga pinggiran kota besar. Ada anak yang berjalan kaki belasan kilometer demi menghemat ongkos sekolah, ada pula yang belajar di bawah lampu penerangan jalan karena tidak punya listrik di rumah. Di sinilah terjadi benturan tajam antara keinginan dan keadaan.

Masyarakat “bawah” seolah dipaksa memilih antara bertahan hidup atau melanjutkan pendidikan, padahal keduanya seharusnya bisa berjalan beriringan jika negara benar-benar hadir. Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, tetapi tentang keberpihakan sosial terhadap mereka yang selama ini tertinggal.

Tembok Penghalang

Salah satu akar dari kesenjangan akses pendidikan adalah sistem pemerintahan yang belum berpihak secara utuh kepada rakyat kecil. Birokrasi pendidikan yang rumit, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, serta korupsi anggaran menjadi penghalang nyata bagi pemerataan pendidikan.

Banyak sekolah negeri yang seharusnya gratis masih memberlakukan pungutan, sementara sekolah swasta yang kadang menjadi satu-satunya pilihan di daerah tertentu mengenakan biaya yang tak terjangkau bagi masyarakat umum.

Lebih dari itu, sistem pendidikan kita juga masih terlalu terpaku pada administrasi dan angka statistik. Sering kali, kebijakan disusun berdasarkan target-target kuantitatif seperti angka partisipasi sekolah atau kelulusan, namun lupa meninjau kualitas akses dan pengalaman belajar anak-anak dari keluarga miskin.

Ketimpangan infrastruktur antar wilayah, minimnya guru berkualitas di daerah terpencil, serta lemahnya pengawasan atas biaya sekolah adalah bentuk-bentuk kegagalan struktural yang secara tidak langsung membuat sekolah hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu saja.

Tanggung Jawab dan Harapan

Tangisan di balik gerbang sekolah adalah simbol dari masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar soal biaya. Ia adalah refleksi dari sistem sosial dan pemerintahan yang belum benar-benar mewujudkan pendidikan sebagai kewajiban bersama.

Selama negara masih membiarkan pendidikan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga, selama itu pula kita akan terus menciptakan jurang antara anak-anak yang berpendidikan dan mereka yang hanya bisa bermimpi.

Kini saatnya mengubah paradigma yaitu pendidikan bukan sekadar hak, apalagi pilihan, tetapi kewajiban negara yang harus ditegakkan tanpa syarat. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang gagal sekolah hanya karena miskin.

Sebab, bangsa yang besar ialah bangsa yang pemerintahnya memperhatikan kualitas pendidikan-nya,  bukan bangsa yang punya gedung sekolah megah, dan bangsa yang besar juga yang memperhatikan setiap anaknya bisa masuk sekolah tanpa rasa takut akan dikeluarkan karena tak sanggup membayar.

Tags: Kemendikdasmen pemerintah Gedung Sekolah Tangisan Anak Negeri