Jakarta – Program Revitalisasi Sekolah yang tengah dijalankan pemerintah mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI. Namun, lembaga legislatif tersebut mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah sekolah yang direvitalisasi, tetapi juga memastikan bantuan diberikan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan.

Hingga semester I tahun 2026, pemerintah melaporkan revitalisasi telah menjangkau 17.188 satuan pendidikan dengan target tahunan mencapai 71.744 satuan pendidikan. Program ini mencakup rehabilitasi ruang kelas, pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, sanitasi, serta berbagai fasilitas penunjang pembelajaran lainnya.

Komisi X DPR RI menilai sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekolah terdampak bencana, serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat harus tetap menjadi prioritas utama penerima bantuan. DPR juga meminta pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan secara objektif, transparan, dan berbasis data agar penggunaan anggaran negara berjalan efektif.

Selain itu, DPR menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sehingga kualitas hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut DPR, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya sekolah yang selesai diperbaiki, tetapi juga dari kemampuan program tersebut mengurangi ketimpangan infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pembelajaran.

Di tingkat pelaksanaan, sejumlah sekolah penerima bantuan mengaku merasakan dampak positif dari revitalisasi karena kondisi ruang belajar menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran nasional masih menjadi tantangan sehingga pemerintah perlu memastikan proses penentuan sekolah sasaran dilakukan secara cermat dan berkeadilan.

Tags: 2026 DPR Program Revitalisasi Sekolah Wilayah 3T