20/08/2026 33

Demokratisasi Kebenaran: Antara Popularitas dan Otoritas

author photo
By Akmal Basyir

Saya adalah seseorang yang hingga hari ini masih menjadi pemerhati dunia pendidikan. Berusaha memeriksa ulang terkait kebijakan pendidikan.

Untuk apa seseorang belajar? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana tetapi semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin penting pertanyaan tersebut untuk diajukan kembali. Sebab pendidikan seharusnya tidak berhenti pada ruang kelas dan gelar. Tetapi pendidikan semestinya membuat manusia memiliki kemampuan untuk memahami kehidupan sekaligus sebagai sikap berani untuk memberikan manfaat bagi sekitarnya.

Di tengah perubahan zaman yang semakin maju, pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan. Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki banyak akses terhadap pengetahuan jauh lebih baik dan lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam hitungan detik, seseorang dapat memperoleh informasi mengenai politik, ekonomi, pendidikan, hingga sains melalui telepon genggam. Pada saat yang sama juga, seseorang dalam hitungan detik bisa mengalami perubahan emosi yang sangat cepat, tiba-tiba senang, sedih, marah, kemudian bisa tertawa kembali. Namun di tengah kondisi kelimpahan teknologi tersebut, muncul sebuah ironi: semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin sulit juga manusia membedakan antara pengetahuan, opini, pengalaman, berita benar, hingga hoax.

Salah satu gejalanya terlihat dari berubahnya sumber otoritas pengetahuan. Dahulu, ketika ingin mengetahui tentang suatu hal, orang akan mencari kepada guru, dosen, buku, ahli, atau Lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Kemudian sekarang banyak orang justru mencari jawaban dari influencer, pembuat konten, pada podcast, yang orangnya memiliki jutaan pengikut di media sosial. 

Fenomena ini bukan sekadar kesan. Reuters Institute dalam Digital News Report 2025 mencatat bahwa 57% masyarakat Indonesia mendapatkan berita melalui media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram. Tiktok sebagai sumber berita juga meningkat menjadi 34% (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk). Lebih menarik lagi, riset Reuters Institute mengenai news creators and influencers menunjukkan bahwa 44% responden Indonesia secara rutin memperhatikan creator atau influencer di jejaring sosial dan video untuk mendapatkan informasi, sedangkan perhatian terhadap merek berita atau jurnalis berada pada angka 25% (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk).

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi sekadar perpindahan tempat membaca berita. Tetapi lebih dari itu, yang berubah adalah siapa yang dianggap layak untuk kemudian dipercaya menjelaskan suatu hal.

Popularitas dan Otoritas

Ada sebuah perubahan yang barangkali patut kita renungkan bersama. Dalam dunia akademik, seseorang memperoleh otoritas melalui proses yang Panjang: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Namun di ruang digital, mekanisme pembentukan otoritas bekerja secara berbeda.

Seseorang dapat memperoleh jutaan pengikut bukan karena melakukan penelitian selama puluhan tahun, tetapi karena mampu membuat konten yang menarik, komunikatif, relevan, atau menghibur. 

Di sinilah yang perlu kita periksa dan pertanyakan kembali. Apakah sesuatu menjadi benar karena banyak orang mempercayainya, atau karena memang memiliki dasar pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keduanya tentu tidak sama. Jumlah pengikut menunjukkan popularitas, bukan kompetensi. Jumlah tayangan menunjukkan perhatian, bukan berarti kebenaran. Viralitas menunjukkan bahwa sebuah informasi berhasil menyebar, bukan bahwa informasi tersebut valid. 

Namun algoritma media sosial tidak bekerja berdasarkan apakah informasi benar atau tidak. Tetapi bekerja dengan mempertahankan perhatian manusia. Konten yang mengundang emosi, kontroversi, prank, atau personal branding memiliki peluang lebih besar untuk dikonsumsi public.

Akademisi Harus Bercermin

Kita tidak dapat menyalahkan masyarakat karena lebih mendengarkan influencer jika akademisi sendiri tidak mau hadir di ruang tempat masyarakat berbicara dan berkumpul.

Ada akademisi yang sangat produktif menghasilkan riset, tetapi hasilnya hanya berputar di antara jurnal, seminar, konferensi, dan ruang kelas. Ada pula yang memiliki pengetahuan luar biasa, tetapi ketika berbicara kepada masyarakat masih menggunakan Bahasa yang rumit sehingga sulit dimengerti oleh awam.

Sementara itu, influencer hadir dengan Bahasa yang sederhana. Mereka berbicara langsung kepada kamera. Sering juga menceritakan pengalaman pribadi. Mereka membagikan kehidupan sehari-hari. Mereka membuat audiens merasa mengenal mereka.

Penelitian mengenai influencer menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun oleh keahlian, tetapi juga oleh persepsi mengenai kredibilitas, kepercayaan, dan hubungan personal antara influencer dengan pengikutnya. Meta-analisis terhadap 53 penelitian dengan 250 effect sizes menemukan bahwa kredibilitas, kepercayaan, dan persepsi keahlian merupakan faktor penting dalam pengaruh influencer, sementara teori hubungan parasosial juga memainkan peran penting (Wiley Online Library).

Penelitian lain terhadap 492 responden Generasi Z di Daerah Istimewa Yogyakarta juga secara khusus menunjukkan pentingnya autentisitas dan hubungan parasosial dalam membentuk kepercayaan terhadap influencer TikTok (Gunadarma e-Journal).

Demokrasi Informasi Atau Kebenaran?

Media sosial memang memiliki sisi positif. Ia mendemokratisasikan akses terhadap pengetahuan. Seseorang yang tinggal jauh dari pusat pendidikan tinggi sekarang dapat menjangkau kuliah, membaca penjelasan ahli, mengikuti pelatihan, diskusi dan belajar berbagai ilmu melalui internet.

Namun demikian, demokrasi akses tidak boleh disalah artikan sebagai demokratisasi kebenaran. Setiap orang memiliki hak untuk berbicara, tetapi tidak setiap pendapat memiliki bobot episteme yang sama.

Seorang akademisi yang bertahun-tahun meneliti kebijakan pendidikan tentu dapat keliru. Namun kekeliruannya seharusnya diuji melalui data, metodologi, ataupun penelitian lain. Demikian juga seorang influencer tidak otomatis salah hanya karena tidak memiliki gelar akademik, misalnya. Pengalaman praktis juga dapat menghasilkan pengetahuan yang berharga.

Persoalan mulai muncul ketika popularitas menggantikan kompetensi sebagai ukuran kebenaran. Tidak selalu yang memiliki banyak pengikut, juga memiliki banyak kebenaran. Karena setiap kita seharusnya memiliki kemampuan untuk membedakan popularitas dan kredibilitas.

Ilmu Harus Kembali ke Masyarakat

Bagi saya, ilmu itu seharusnya tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Ilmu harus dapat menyinari sekitarnya. Ilmu harus menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Ilmu harus diorientasikan kepada amal atau kebaikan. Kemudian juga kebaikan atau amal harus berlandaskan ilmu pengetahuan.

Sedikit pengalaman saya di bidang pemberdayaan masyarakat membuat saya sadar bahwa persoalan pendidikan seringkali tidak sesederhana persoalan individu. Ketika seseorang kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik, kadang kita cuma bertanya mengapa ia tidak berusaha lebih keras. Tetapi kadang kita lupa terkait akses, kondisi lingkungan, tata kelola maupun kebijakan pendidikan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan bagi saya tidak bebas nilai. Ia terikat dengan nilai, yaitu kebaikan. Berakar pada nilai inilah yang membuat kita memiliki kompas tentang untuk apa ilmu digunakan. nilai membuat ilmu tidak kehilangan arahnya.

Bertumbuh dalam ilmu berarti menyadari bahwa niat baik membutuhkan kapasitas. Kita harus belajar, membaca, meneliti, tetapi tidak lupa juga untuk mengoreksi diri. Karena jika akademisi hanya berbicara dengan akademisi, jangan heran jika masyarakat mencari pengetahuan kepada siapapun yang bersedia berbicara dengan mereka. 

Yang masih saya harapkan adalah, bukan ingin melihat akademisi dan influencer sebagai dua kubu yang harus saling mengalahkan. Yang dibutuhkan setidaknya jembatan. Akademisi perlu belajar komunikasi, semntara masyarakat perlu membedakan popularitas dan kredibilitas.



Prev Post

Bencana di Kampung Halaman Mengancam Masa Depan Mahasiswa Perantauan

Next Post

Militerisme Dunia Anak

BACK TO TOP