26/09/2026 76

Rekening Otomatis untuk Warga 17 Tahun Dijanjikan Saldo Rp50 Ribu, Rencana Pemerintah Disorot soal A

author photo
By Redaksi PUNDI

Dewan Redaksi Pegiat Pendidikan Indonesia Yogyakarta

Pemerintah berencana memperluas kepemilikan rekening perbankan melalui program pembukaan rekening secara bertahap bagi masyarakat Indonesia. Salah satu skema yang disiapkan adalah pemberian rekening secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki rekening perbankan. Menurut Airlangga, pembukaan rekening bagi warga yang telah berusia 17 tahun akan dilakukan bersamaan dengan kepemilikan KTP.

Program tersebut rencananya dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan perbankan, di antaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah menargetkan pembukaan hingga 200 juta rekening.

Selain rekening, pemerintah juga disebut berencana memberikan saldo awal sebesar Rp50 ribu kepada warga yang mendapatkan rekening tersebut. Namun, mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan program masih menjadi bagian yang perlu diperjelas oleh pemerintah.

Airlangga mengatakan pelaksanaan program ditargetkan dimulai sebelum akhir 2026. Sementara itu, terkait sumber anggaran, pemerintah belum memastikan apakah pembiayaan akan menggunakan APBN 2026 atau APBN 2027.

Program pembukaan rekening secara massal tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengamat. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah perkiraan kebutuhan anggaran yang disebut dapat mencapai sekitar Rp11 triliun apabila program dilaksanakan dalam skala besar.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensi program tersebut, terutama dalam kondisi fiskal yang sedang menghadapi berbagai tekanan.

Menurut Wijayanto, pemerintah perlu memastikan bahwa pembukaan rekening massal benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan kebutuhan anggarannya.

Sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Shafa Kalila, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, pembenahan data penerima manfaat dapat menjadi salah satu aspek penting apabila program tersebut berkaitan dengan peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Selain persoalan anggaran dan data, pemerintah juga menyebut perluasan kepemilikan rekening sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Namun, pengamat mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut karena sejumlah indikator inklusi dan literasi keuangan telah menunjukkan perkembangan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembukaan rekening massal masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai tujuan program, mekanisme pembukaan rekening, sumber pembiayaan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.

Dengan target hingga 200 juta rekening, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan program tidak hanya memperluas jumlah kepemilikan rekening, tetapi juga mendorong masyarakat menggunakan layanan perbankan secara efektif dan sesuai kebutuhan.

Hingga kini, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai besaran keseluruhan anggaran maupun mekanisme final pelaksanaan program. Karena itu, rincian mengenai pembiayaan dan pelaksanaan program masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.



Prev Post

Hunian Khusus di Lapas Membuka Persoalan Tata Kelola Pemasyarakatan

Next Post

Ketika Algoritma Digital Menggempur Nalar Beragama

BACK TO TOP